BERITA
06 Agustus 2015
Alasan Pemerintah Tempuh Rekonsiliasi Tuntaskan Kasus HAM
 

Rakhmatulloh

 


(Ilustrasi SINDOphoto).



JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, lembaganya selaku anggota Komite Kebenaran yang dibentuk pemerintah menilai, rekonsiliasi merupakan penyelesaian yang tepat untuk menuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu.

"Bahwa kita lebih melihat penyelesaian dengan non yudisial (rekonsiliasi) itu lebih efektif, lebih mungkin dilakukan, dan lebih bisa menyelesaikan masalah ini," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Menurut Prasetyo, pertemuan yang digarap sejumlah lembaga hukum negara seperti Menkopolhukam, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN, Panglima TNI serta Komnas HAM dinilai menemukan jalan terang buat menuntaskan kasus HAM berat.

Meski begitu lanjut Prasetyo, tidak semua pihak termasuk korban akan menerima langkah yang diambil pemerintah. Sebab, melalui jalan rekonsiliasi, negara hanya berkewajiban untuk mengakui dan meminta maaf kepada para korban.

"Rekonsiliasi itu didahului dengan semacam pernyataan bahwa benar telah terjadi pelanggaran HAM berat," katanya.

Kemudian setelah negara mengakui bersalah dalam pelanggaran HAM dimaksud, kewajiban negara membuat komitmen kepada masyarakat bahwa pelanggaran serupa dijamin tidak terulang kembali.

"Setelah selesai itu semua, ada permintaan maaf dari negara kepada pihak-pihak yang menjadi korban dari pelanggaran HAM berat itu," tukasnya.

Untuk diketahui, dari tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah diselidiki Komnas HAM, enam di antaranya akan ditangani komite kebenaran.

Kasus itu adalah kasus peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, Talangsari di Lampung (1989), penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.
(maf)
 

Sumber :
SINDONEWS.com  Jum'at, 3 Juli 2015

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.