BERITA
06 Agustus 2015
Pemerintah Akan Bentuk Tim Kerja Kasus HAM Masa Lalu
 

Rakhmatulloh



Jaksa Agung HM Prasetyo (Sindophoto)



JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama lembaga bidang hukum lainnya sepakat untuk melanjutkan penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Untuk mengusut kasus HAM, tim gabungan yang beranggotakan unsur Kejagung dan lembaga hukum lainnya sepakat membentuk Komite Kebenaran untuk menuntaskan kasus-kasus HAM.

Jaksa Agung HM Prasetyo menuturkan dalam tiga kali pertemuan, tim gabungan telah memiliki langkah maju yakni membentuk tim kerja yang akan bertugas menyelidiki enam kasus HAM berat yang sudah disepakati bersama.

"Akan bentuk tim kerja, nanti titik berat upaya penyelesaian ini diselesaikan Kejagung dan Komnas HAM," ujar Prasetyo saat jumpa pers di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Prasetyo menambahkan, hasil pertemuan kali ini akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apabila sudah dibentuk, lanjut dia, Komite Kebenaran akan bekerja dan bertugas secara langsung di bawah Presiden.

"Kami semua sepakat persoalan HAM berat masa lalu dapat diselesaikan secepat mungkin untuk diselesaikan pada periode sekarang," tutur Prasetyo.

Dari tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah diselidiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), enam di antaranya akan ditangani Komite Kebenaran.

Kasus itu terdiri atas kasus peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, Talangsari di Lampung (1989), penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat yang dihadiri pemimpin lembaga bidang hukum di Gedung Kejagung pada pagi hingga siang tadi.

Adapun pertemuan itu dihadiri oleh Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno, Panglima TNI Jenderal TNI
Moeldoko, Ketua Komnas HAM Nurcholis dan sejumlah Komisioner Komnas dan perwakilan dari Polri.
(dam)


Sumber :
SINDONEWS.com  Kamis, 2 Juli 2015

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.