BERITA
06 Agustus 2015
Komite Kebenaran Akan Libatkan Aktivis HAM
 

Rakhmatulloh

 


Ilustrasi (Sindophoto)


JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk Komite Kebenaran untuk menangani kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Rencana itu berdasarkan atas hasil pertemuan antarpemimpin lembaga hukum antara lain Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM, Nurcholis menjelaskan komite akan menyelidiki kasus di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dan jajarannya serta Komnas HAM.

"Forum ini akan menghadap Presiden untuk laporkan pertemuannya terkait kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Nurcholis saat jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Nurcholis mengatakan, nantinya tim gabungan dari unsur pemerintah dan Komnas HAM akan memilih sejumlah orang dari masing-masing lembaga untuk masuk Komite Kebenaran.

Selain unsur pemerintah, kata dia, komite akan melibatkan pihak korban dan masyarakat sipil serta para aktivis yang selama ini memiliki perhatian tinggi terhadap persoalan HAM masa lalu.

"(Komite) terdiri atas 15 orang berada di bawah koordinasi presiden langsung, terdiri dari unsur korban atau masyarakat, Komnas HAM, kejaksaan, purnawirawan TNI, purnawirawan kepolisan dan beberapa tokoh kredibel," paparnya.

Selain itu, kata Nurcholis, Komite Kebenaran akan bekerja dan didorong untuk mengungkap sejumlah kasus HAM masa lalu.

Pengungkapan kasus HAM masa lalu, sambung dia, didasarkan atas fakta peristiwa. "Kita juga bahas hal lain, tapi belum dapat kami sampaikan karena masih dalam tahap diskusi. Tapi tadi Menko (menkopolhukam) setuju untuk selesaikan," tuturnya.

Dari tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah diselidiki Komnas HAM, enam di antaranya akan ditangani Komite Kebenaran.

Kasus itu terdiri atas kasus peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, Talangsari di Lampung (1989), penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat yang dihadiri pemimpin lembaga bidang hukum di Gedung Kejagung pada pagi hingga siang tadi.

Adapun pertemuan itu dihadiri oleh Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno, Panglima TNI Jenderal TNI
Moeldoko, Ketua Komnas HAM Nurcholis dan sejumlah Komisioner Komnas dan perwakilan dari Polri. (dam)

Sumber:
SINDONEWS.com  Kamis, 2 Juli 2015

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.