BERITA
06 Agustus 2015
Tuntaskan Kasus HAM Berat, Komite Rekonsiliasi Minta Keppres
 

Rakhmatulloh



(Ilustrasi SINDOphoto).



JAKARTA - Komite rekonsiliasi penyelesaian sejumlah kasus HAM berat masa lalu membutuhkan payung hukum untuk bisa menjalankan tugasnya. Maka itu, komite ini akan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres).

Menurut Jaksa Agung, HM Prasetyo, langkah yang bakal ditempuh dalam menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah melalui mekanisme hukum non yudisial atau rekonsiliasi.

"Tentunya akan kita sampaikan kepada bapak presiden, dan tentunya melalui Keppres nantinya," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Namun, lanjut Prasetyo, komite rekonsiliasi akan menjelaskan terlebih dahulu kepada presiden mengenai tahapan apa saja yang akan ditempuh dalam menuntaskan kasus-kasus HAM tersebut.

Yang pasti penuntasan disepakati menggunakan mekanisme rekonsiliasi. "Karena untuk rekonsiliasi ada tahapan-tahapan juga, ada poin-poin yang harus dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Diketahui, komite rekonsiliasi penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu telah dibentuk. Komite rekonsiliasi ini melibatkan semua unsur. Seperti Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta keluarga korban.(ico)

(kur)

Sumber :

SINDONEWS.com  Jum'at, 22 Mei 2015


English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.