BERITA
06 Agustus 2015
Setara: Kasus HAM Melalui Rekonsiliasi itu Keliru
 

Rico Afrido Simanjuntak

Ketua Setara Institute Hendardi (Kedua dari kiri). (Rico Afrido / SINDOnews)

JAKARTA - Cara pandang pemerintah yang menggeneralisir sejumlah kasus pelanggaran HAM diselesaikan melalui mekanisme rekonsiliasi mendapat kritikan. Ketua Setara Institute Hendardi berpendapat, cara pandang pemerintah tersebut keliru.

Hendardi mengatakan, pilihan untuk rekonsiliasi hanya dibenarkan jika secara teknis yudisial, bukti-bukti sulit diidentifikasi dan kesimpulan itu muncul setelah dilakukan penyidikan.

"Kejaksaan Agung belum melakukan apapun tapi sudah memilih jalan rekonsiliasi. Padahal dasar hukum rekonsiliasi itu lemah," ujar Hendardi dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Jumat (22/5/2015).

Maka itu, menurut dia, Komnas HAM harus membela hasil penyelidikannya dan mendorong proses yudisial. "Jangan terbawa skenario yang mensimplifikasi masalah, malas, dan cenderung tidak berkeadilan," imbuhnya.

Kendati demikian, langkah pemerintah yang mewacanakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dinilainya patut diapresiasi.(ico)

(kur)

Sumber:
SINDONEWS.com  Jum'at, 22 Mei 2015

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
23 Maret 2018

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Demokrasi prosedural telah mengantarkan kita pada ruang yang penuh paradoks, orang kemudian berbondong-bondong atas nama dan kekuatan mayoritas menggerakkan masa lalu menekan negara mengikuti kehendak mereka, tidak jarang kehendak itu justeru menabrak prinsip-prinsip demokrasi. Padahal, demokrasi sejak semula adalah resistensi terhadap elitisme politik, ia adalah perlawanan tak bersenjata terhadap kekuasaan yang dipegang kaum berpunya.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.