BERITA
06 Agustus 2015
Tuntaskan Kasus HAM, Pemerintah Bentuk Tim Rekonsiliasi
 

Rakhmatulloh

 


Pemerintah yang dimotori Menkopolhukam, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri bersama Komnas HAM setuju penuntasan kasus HAM, (Foto: Rakhmatulloh/SINDOnews).


JAKARTA - Pemerintah yang dimotori Menkopolhukam, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri bersama Komnas HAM setuju melanjutkan penuntasan kasus HAM berat masa lalu.

Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis mengatakan, pihaknya bersama pemerintah setuju akan membuat komite rekonsiliasi melalui format tim gabungan bersifat konsultatif.

"Menkopolhukam, Kejagung, Polri dan TNI dan juga dari Menkumham, kemudian di satu lagi unit yang lebih operasional ini komite rekonsiliasi," kata Nur Kholis saat jumpa pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Tim rekonsiliasi tersebut lanjutnya, akan berkerja secara bersama-sama dalam menindaklanjuti kasus HAM berat masa lalu yang belum dituntaskan.

Selain pemerintah dan Komnas HAM, kata Kholis, keluarga korban juga akan dilibatkan dalam penanganan tersebut guna mengungkap fakta dan kebenaran yang terjadi sebagai korban.

"Selain badan pemerintahan (komite rekonsiliasi) ia akan lebih operasional punya kantor sendiri yang akan mengkomunikasikan kasus pelanggaran HAM dengan keluarga korban," tukasnya. (maf)
 

Sumber :
SINDONEWS.com  Kamis, 21 Mei 2015

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.