BERITA
06 Agustus 2015
Kejagung Kesulitan Tuntaskan Kasus HAM Berat Masa Lalu
 

Rakhmatulloh

 


Keluarga para korban yang berdemo menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. (Sindophoto)


Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana mengatakan, pihaknya kini masih memiliki utang penuntasan 7 kasus pelanggaran HAM berat. Seperti penghilangan paksa, tragedi Trisakti, Semanggi, kerusuhan Mei 98, serta kasus HAM masa lalu seperti Talangsari.

Menurutnya, Kejagung bersama kementerian hukum dan lembaga hukum terkait mengaku masih mencari pola penanganan dan penuntasan kasus-kasus tersebut. "Kendala yang dihadapi untuk 7 kasus yang belum selesai ini adalah waktu kejadian, atau peristiwa itu sudah lama, ada yang lebih dari 50 tahun. Jadi sangat sulit dicari bukti-bukti dan saksi-saksi maupun tersangkanya apabila ada," kata Tony di kantornya, Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Meski demikian, Kejagung mengklaim sudah membahas penuntasan kasus-kasus tersebut bersama Komnas HAM untuk mencari solusinya. Rencana penuntasan sudah dibahas bersama antara Jaksa Agung, Menkopolhukam, Menkumham dan Kapolri beberapa waktu lalu.

"Kita mencari solusi apakah dari 7 kasus ini kita bisa mencari mekanisme yang paling bisa diterima, oleh semua pihak tentunya. Tak hanya oleh pemerintah saja, tapi juga oleh korban," ujarnya.

Tony menambahkan, rencana penuntasan kasus-kasus HAM berat di masa lalu juga dinilai wujud komitmen pemerintah untuk membuktikan janjinya menuntaskan kasus-kasus HAM berat yang masih menjadi utang negara. "Karena kita ingin keluar dari belenggu penyelidikan dan penyidikan dari berkas perkara yang tak pernah selesai yang ujung-ujungnya saling menyalahkan antara satu pihak dengan pihak lain," pungkasnya. (hyk)

Sumber :
SINDONEWS.com  Rabu, 13 Mei 2015

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
23 Maret 2018

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Demokrasi prosedural telah mengantarkan kita pada ruang yang penuh paradoks, orang kemudian berbondong-bondong atas nama dan kekuatan mayoritas menggerakkan masa lalu menekan negara mengikuti kehendak mereka, tidak jarang kehendak itu justeru menabrak prinsip-prinsip demokrasi. Padahal, demokrasi sejak semula adalah resistensi terhadap elitisme politik, ia adalah perlawanan tak bersenjata terhadap kekuasaan yang dipegang kaum berpunya.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.