BERITA
06 Agustus 2015
BIN Bantu Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat
 

Siwi Pramesti

 


Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman berjanji membantu penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. (SINDO)



JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman berjanji membantu penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

"Kita akan membantu semaksimal kita nanti," ucap Marciano Norman seusai konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (21/4/2015).

Seperti diketahui, penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Kasus-kasus itu telah terjadi puluhan tahun lalu namun menguap tanpa penanganan yang jelas.

Atas dasar inilah, Kejaksaan Agung kembali akan kembali menyelesaikan kasus-kasus tersebut agar jelas dan tak kembali terkatung-katung.

Beberapa kasus yang menjadi fokus Kejagung di antaranya peristiwa di tahun 1965-1966, kasus penembakan misterius (petrus) di tahun 1982-1985, penghilangan paksa beberapa aktivis tahun 1997-1998, tragedi Trisakti 1998, tragedi berdarah Talangsari 1989, dan pelanggaran HAM di Timor Timur.

Kendati demikian, Marciano menegaskan, BIN tidak menutup mata soal kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya dan penyelesaiannya akan dibahas pada tim gabungan yang hadir pada rapat itu. "Kalau ini selesai kan, jadi langkah yang bagus," ujarnya. (zik)

Sumber :

SINDONEWS.com  Rabu, 22 April 2015

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
23 Maret 2018

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Demokrasi prosedural telah mengantarkan kita pada ruang yang penuh paradoks, orang kemudian berbondong-bondong atas nama dan kekuatan mayoritas menggerakkan masa lalu menekan negara mengikuti kehendak mereka, tidak jarang kehendak itu justeru menabrak prinsip-prinsip demokrasi. Padahal, demokrasi sejak semula adalah resistensi terhadap elitisme politik, ia adalah perlawanan tak bersenjata terhadap kekuasaan yang dipegang kaum berpunya.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.