BERITA
06 Agustus 2015
Pemerintah Akan Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat
 

Rakhmatulloh

 


Konferensi pers tentang penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. (Rakhmatulloh/Sindonews)



JAKARTA - Pemerintah melalui lembaga hukum dan HAM terkait telah membahas secara bersama buat menangani penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Pertemuan yang digawangi para pimpinan lembaga hukum seperti Menko Polhukam, Menkumham, Kepala BIN, Kapolri, Jaksa Agung, dan perwakilan Komnas HAM menyepakati kasus-kasus HAM berat masa lalu akan ditindaklanjuti.

"Ada beberapa yang sempat kita bahas semua adalah atas hasil penyelidikan dari Komnas HAM," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Menurut Prasetyo, setidaknya tujuh perkara pelanggaran HAM berat yang kasusnya akan ditindaklanjuti seperti kasus Talangsari, Wamena, Wasior, penghilangan paksa, kasus peristiwa penembakan misterius (Petrus), Peristiwa G30S/PKI, dan Kerusuhan Mei '98.

"Kami melihat kasus sedemikian lama bagaimana harus diakhiri, karena saya katakan beban harus berakhir supaya tak jadi warisan bagi generasi setelah kita."

Dia menjamin, kasus tersebut masih bisa dituntaskan. Menurutnya dua cara untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM berat itu bisa dilakukan, yakni melalui mekanisme yudisial dan nonyudisial.

Namun, terkait kasus yang usianya sudah mencapai sekira 15 sampai 50 tahun, pihaknya tak menjamin kasus-kasus itu bisa dituntaskan. "Tentunya sangat sulit bagi kita untuk menemukan bukti, saksi, bahkan tersangka." (zik)

Sumber :
SINDONEWS.com  Rabu, 22 April 2015

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.