BERITA
06 Agustus 2015
Cara Pemerintah Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu
 

Rakhmatulloh

 


Jaksa Agung HAM Prasetyo (Sindophoto)

JAKARTA - Pemerintah berusaha untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada masa lalu.

Namun untuk menyelesaikannya kasus HAM masa lalu dibutuhkan sebuah aturan perundang-undangan.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, modal pemerintah buat menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat mendasarkan pada Pasal 47 Undang-undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Bahwa untuk perkara-perkara yang terjadi sebelum terbitnya undang-undang itu dimungkinkan untuk ditangani oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)," kata Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Persoalannya, kata Prasetyo, undang-undang itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sudah dibatalkan Mahkamamah Kontitusi (MK) tahun 2006.

Dia mengatakan, pemerintah menawarkan peta jalan melalui rekonsiliasi. Menurut dia, hal tersebut agar proses penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan bisa dilakukan.

Namun pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dinilai harus terlebih dahulu melawati Pengadilan HAM ad hoc.

"Pengadilan HAM ad hoc itu sendiri pembentukannya adalah didahului dengan adanya keputusan politik dari DPR bahwa perkara ini adalah pelanggaran HAM berat," ungkapnya.

Setelah itu, kata dia, DPR mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. "Setelah itu Presiden baru melakukan keputusan," katanya.

Prasetyo mengatakan, tanpa pembentukan pengadilan HAM ad hoc dan rencana rekonsiliasi, pemerintah kesulitan menuntaskan kasus-kasus HAM berat.

"Semua perkara harus berakhir dan jangan meninggalkan beban masa lalu. Upaya yang kita tawarkan adalah upaya rekonsiliasi," tuturnya. (dam)

Sumber :
Sindonews.com  Selasa, 21 April 2015

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.