KEGIATAN
08 Juni 2017
MENGGELAR KEBHINEKAAN, MERAJUT KEBERSAMAAN
 

Beberapa waktu akhir-akhir ini, isu perbedaan primordial menjadi tantangan bagi tercapainya kebersamaan sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Isu SARA, ujaran kebencian, diskriminasi, konflik dan kekerasan bernuansa perbedaan makin menggejala. Agama, sebagai struktur penyeru kedamaian, seringkali juga malah dilibatkan dalam reproduksi potensi konflik. Beberapa lembaga penting yang konsen pada isu tersebut seperti Setara Institute, Wahid Institute, Komnas HAM dan beberapa lembaga riset lainnya telah menyimpulkan hal serupa, ada problem dan tantangan serius pada isu kebebasan beragama ini. Terlebih lagi bahwa tautan faktor berbagai problem tersebut tidak jauh-jauh juga irisannya dengan problem struktural tentang peran dan tanggungjawab negara.

Secara konstitusional, perbedaan agama selayaknya tidak menjadi persoalan karena telah terlindungi secara apik. Pasal 28E, 28I dan 28J, 29 UUD 1945 telah mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan keberagamaan ini. Pada Pasal 22 dan Pasal 55 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah memberikan penegasan ulang akan pentingnya kemerdekaan dalam beragama dan berkeyakinan itu. Tidak hanya itu, Pasal 18 International Convenant on Civil and Political Rights yang di Indonesia telah diratifikasi menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 2005, ayat (1),(2) dan (3) juga telah secara tegas dan jelas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak tersebut.

Beberapa turunan peraturan di bawahnya seperti peraturan bersama Menteri Agama dan dalam Negeri dan beberapa peraturan lainnya telah menunjukkan bahwa secara normatif aturan itu telah dirumuskan. Namun, jika berkaca kembali pada intensitas dan maraknya gejala praktik intoleransi, konflik dan kekerasan itu maka refleksi yang lebih jauh perlu kita lakukan. Setidaknya kita bersama dituntut kembali untuk bisa menjawab problem tersebut lebih kritis ketimbang hanya berhenti pada analisis yang normatif dan legal semata.

Dalam beberapa kajian dan analisis, banyak peraturan perundangan dan regulasi mempunyai dimensi yang bertentangan dengan spirit kebebasan beragama (Rizal Pangabean & Ihsan Ali Fauzi, 2011: 25). Untuk masalah ini tentu perlu upaya membaca dan memperbaharui berbagai tata regulasi struktural yang kontraproduktif terhadap semangat penghargaan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Beberapa perkembangan peraturan daerah terutama berkembangnya peraturan daerah yang mengandung isu sektarianisme agama dan suku telah memberi efek bola salju tersendiri atas munculnya berbagai warna kekerasan dan polemic di daerah terutama yang menyangkut problem keagamaan dan keyakinan (Ahmad Suaedy, dkk, 2007: x)

Mengacu sementara pada berbagai asumsi filosofis dan normatif hukum, negara mempunyai peran utama dalam tugas menjaga, memberi perlindungan serta aspek penegakan hukum terhadap semua hal berkait kebebasan beragama. Negara dalam pemahaman prinsip-prinsip hak asasi manusia, adalah pemangku kewajiban penuh atas kewajiban melindungi, mempromosikan dan juga tugas menegakkan hak asasi manusia setiap warga tanpa pandang bulu dan latar belakangnya. Dalam berbagai orientasi, kebijakan serta kewenangan yang ada, negara sejatinya mempunyai peran sentral dan aktif dalam menjawab kebutuhan tanggung jawab tersebut.

Di Yogyakarta, potensi munculnya perdebatan seru berbalut nuansa ketegangan juga mulai terlihat. Era demokratisasi di satu sisi memberi dampak positif akan dihormatinya ekspresi perbedaan, baik agama dan keyakinan, pandangan politik, dan ekspresi primordial lainnya. Namun di sisi lain, ekspresi tersebut seringkali memunculkan respon negatif atau kontraproduktif dari kelompok lain yang merasa terganggu atas ekspresi lain tersebut. Pada situasi ini, pemerintah, khususnya pemerintah daerah dituntut untuk ‘awas’ dan bijak dalam rangka mengelola situasi agar tidak mudah berujung pada konflik sektarian.    

Untuk menjawab pertanyaan itu, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia akan menyelenggarakan seminar dan workshop dalam rangka mengidentifikasi dan mencari solusi bersama atas situasi yang semakin menggejala tersebut. Capaian akhir dari seminar dan workshop ini diharapkan juga bisa menemukan rumusan-rumusan prinsip dasar dan model panduan penanganan potensi konflik bernuansa keagamaan yang adil dan menjunjung prinsip nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Model panduan penanganan ini bisa menjadi standar dasar penanganan yang dipakai oleh pemerintah daerah dan/atau kepolisian. Setidaknya standar model panduan ini akan melengkapi secara teknis operasional dari berbagai prinsip rujukan yang ada dalam payung hukum yang sudah ada.

 

Tujuan Seminar dan Workshop

  1. Mendiskusikan dan merespon secara kritis tentang fenomena isu dan maraknya berbagai ketegangan konflik dan kekerasan berdimensi keagamaan dan keyakinan yang berkembang saat ini terutama berkaitan dengan prinsip dasar kebebasan beragama dan tanggungjawab negara.
  2. Mendiskusikan dan menggali latar belakang potensi kekerasan, khususnya di dunia pendidikan dan merumuskan langkah antisipasinya.
  3. Mendiskusikan dan memberi masukan berharga untuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dan institusi kepolisian dalam rangka meningkatkan peran dan tanggungjawabnya untuk memenuhi tugas perlindungan dan penanganan konflik dan kekerasan berdimensi keagamaan.
  4. Merumuskan dan menyusun model dan standar panduan dasar penanganan konflik dan kekerasan berdimensi keagamaan yang memenuhi prinsip keadilan dan penghargaan atas nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

 

Materi :

a)    Intoleransi : Masalah Perkembangan Paham Intoleransi di Lembaga Pendidikan dan Solusi Bagi Keindonesiaan

Narasumber : Listia, Pegiat Paguyuban Penggerak Pendidikan Interreligisu (PaPPIRus)

b)    Menggelar Kebhinekaan, Merajut Kebersamaan: Respon Kaum Muda Atas Menguatnya Politik Identitas 

Narasumber : Najib Kailani, S.Fil.I., M.A. Ph.D (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

c)    Mengeja Arah Pilihan Identitas Politik dan Politik Identitas Kaum Muda

Narasumber : Ikmal Yasir (Ketua Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang Yogyakarta)

 

Waktu dan Tempat

Hari, Tanggal                 : Selasa-Rabu, 6-7 Juni 2017

Waktu                            : 12.00-18.00 WIB

Tempat                          : Hotel Santika Premiere

                                         Jl. Jend. Sudirman No. 19 Yogyakarta

 

Peserta

  1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY
  2. Kepala Dinasi Pendidikan Kabupaten Bantul
  3. Kepala Dinasi Pendidikan Kota Yogyakarta
  4. Kepala Dinasi Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
  5. Kepala Dinasi Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul
  6. Wakil Rektor Urusan Kemahasiswaan Universitas Gajah Mada
  7. Wakil Rektor Urusan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia
  8. Wakil Rektor Urusan Kemahasiswaan Universitas Atmajaya
  9. Wakil Rektor Urusan Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma
  10. Wakil Rektor Urusan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  11. Wakil Rektor Urusan Kemahasiswaan Universitas Ahmad Dahlan
  12. Wakil Rektor Urusan Kemahasiswaan Universitas Kristen Duta Wacana
  13. Wakil Rektor Urusan Kemahasiswaan Universitas Janabadra
  14. Wakil Rektor Urusan Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta
  15. Wakil Rektor Urusan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
  16. Kepala Sekolah SMAN 1 Yogyakarta
  17. Kepala Sekolah SMAN 3 Yogyakarta
  18. Kepala Sekolah SMAN 8 Yogyakarta
  19. Kepala Sekolah SMAN 6 Yogyakarta
  20. Kepada Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta
  21. Kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Yogyakarta
  22. Kepada Madrasah Aliyah Negeri 3 Yogyakarta
  23. Kepada Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul (MAN Lab UIN Sunan Kalijaga)
  24. Kepada Madrasah Mu’allimin Yogyakarta
  25. Kepada Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran Yogyakarta
  26. Kepada Madrasah Aliyah Ali Maksum, Krapyak Yogyakarta
  27. Ketua IPNU DIY
  28. Ketua IPPNU DIY
  29. Ketua IRM DIY
  30. Ketua Pemuda Muhammadiyah DIY
  31. Ketua Ansor DIY
  32. Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UGM
  33. Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII
  34. Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UMY
  35. Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UAD
  36. Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UKDW
  37. Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Atmajaya
  38. Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma
  39. Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  40. Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UNY
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
13 Juni 2017

DARURAT TERORISME

Oleh: Despan Heryansyah, SHI., MH.

(Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII)

Teroris menjadi masalah bersama semua negara di dunia termasuk Indonesia, tidak melihat apakah negara maju, berkembang, bahkan tertinggal sekalipun, tak ada yang luput dari ancaman terorisme. Bom bunuh diri yang terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur beberapa waktu lalu (24/5) seolah menjadi tanda bahwa masalah terorisme masih menjadi ancaman utama di negeri ini. Pelaku teror masih berkeliaran dimana-mana, bahkan kota besar sekelas Jakarta sekalipun. Seruan presiden Jokowi terhadap para pelaku teror bahwa “kami tidak takut masti”, tentu berdampak positif terhadap psikologi masyarakat Indonesia, namun itu sama sekali tidak cukup untuk menyelesaikan masalah terorisme.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.