KEGIATAN
20 April 2017
Training HAM dan Polmas untuk Taruna Akpol DEN 49 “HAM, Perlindungan Kelompok Rentan dan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia”
 

Secara prinsip Negara adalah entitas utama yang bertangungjawab untuk memberikan kehadirannya pada setiap pemenuhan kebutuhan warga negaranya, tak terkecuali perlindungan dan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai keberagaman dan penghargaan atas setiap ekspresi kehidupan beragama, maka negara bertugas menjamin pelaksanaan kehidupan keberagamaan itu dengan baik. Negara kemudian berkewajiban memberikan berbagai instrumennya untuk memenuhi kewajiban tersebut, terutama menyiapkan perangkat aparatus negara yang terlibat wajib untuk menyediakan berbagai akses kebebasan beragama tersebut. Segala upaya serius untuk memenuhi peningkatan kapasitas kemampuan aparat negara termasuk aparat penegak hukum menjadi penting dilakukan.

Kebebasan beragama juga dicatatkan sebagai salah satu hak mendasar dalam poin hak asasi manusia. Menjadi tak terelakkan bahwa dimensi persoalan ini sangatlah penting untuk difahami. Sebagai hak asasi manusia, segala hal tentang upaya baik melindungi, mendorong, membantu mengkampanyekan nilai-nilai sampai pada penegakan hukum adalah sesuatu yang krusial untuk tangungjawab tersebut. Tentu saja tanggugjawab tersebut akan diderivasi dalam porsi tugas yang akan diemban oleh institusi kepolisian.

Institusi kepolisian yang hadir dalam garda depan kedekatannya dengan dinamika masyarakat, adalah salah satu institusi negara yang bertugas dan berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum tentu saja tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak warga negara juga menjadi tanggungjawab penting kepolisian. Dalam mengupakan hal tersebut, tentu saja dibutuhkan kerja serius baik dalam rangka peningkatan kapasitas pemahaman sampai pada dimensi artikulasi praktik di lapangan. Tidak dipungkiri tantangan ke arah tersebut butuh usaha serius dari kepolisian.

Dalam rangka menyiapkan para kader dan personil kepolisian yang bisa memahami dan juga menerapkan ranah paradigma kewajiban perlindungan tersebut. tentu harus menyiapkan sejak dini kepada calon-calon personil kepolisian. Institusi pendidikan Akpol berperan penting untuk membantu menyiapkan kapasitas kemampuan dalam dimensi teoritik maupun praktik ke pada seluruh calon perwira kepolisian. Institusi ini mempunyai kebutuhan untuk memberikan pembekalan yang penuh atas betapa pentingnya kerja dan tanggung jawab atas isu kebutuhan ini. Kelemahan dalam menyiapkan sejak dini pada institusi pendidikan kepolisian, akan bisa dirasakan pada berbagai kelemahan dan kekurangan yang terjadi di lapangan.

Jauh dari itu, secara umum kita menyadari bahwa perubahan dan dinamika masyarakat lokal bahkan sampai global mengalamai perkembangan yang cukup pesat. Banyak gejolak politik ekonomi yang kian membutuhkan kapasitas lebih dari para penegak hukum. Berbagai dinamika politik ekonomi itu juga tak jarang meyeret berbagai isu konflik sosial yang bernuansa SARA termasuk politisasi dan komodifikasi konflik atas nama agama. Bahkan hari-hari ini kita juga sedang disibukan dengan berbagai kekawatiran yang serius akan hadirnya spirit dan gejala fundamentaisme dan radikalisasi agama yang sudah terasa memprihatinkan dan mengganggu dimensi rasa nyaman dan aman warga negara. Berbagai kelindan itu tentu akan juga berdampak pada tarikan sampai tingkat akar rumput. Lagi-lagi institusi kepolisian secara langsung dan tidak langsung selalu berhadapan dengan tugas dan tanggungjawab untuk menyikapi hal tersebut dengan baik dan proposional.

Dalam ragka menjawab tantangan ini, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) dan AKPOL bekerja sama untuk membuat dan menyediakan ruang pelatihan (training) bagi para taruna Akpol untuk bisa memahami sekaligus menerapkan secara baik dan proporsional bagaimana berhadapan dengan tantangan konflik sosial yang semakin kompleks. Untuk itu Pusham UII Yogyakarta bermitra dengan  Akpol Semarang akan memberikan training pelatihan kepada taruna Akpol terutama menjawab tema kewajiban negara terhadap perlindungan hak kebebasan beragama di Indonesia. Acara diselenggarakan di Akademi Kepolisian Semarang pada hari rabu, 19 April 2017.

Tujuan Pelatihan :

  1. Training ini akan memberikan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman kepada para taruna Akpol tentang peran dan kewajiban negara dalam rangka kewajibannya untuk melindungi hak kebebasan beragama di Indonesia.
  2. Training ini akan memberikan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman kepada para Taruna Akpol tentang pemetaan berbagai konflik sosial yang bernuansa agama di Indonesia beserta pemahaman bagaimana bisa menganalisinya secara baik.
  3. Training ini akan memberikan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman kepada para taruna Akpol tentang apa yang difahami tentang kapasitas tugas dan tanggungjawab institusi kepolisian untuk menyikapi dan menghadapi berbagai persoalan konflik social yang bernuansa keagamaan tersebut.
  4. Training ini akan memberikan peningkatan kapasitas kemampuan praktis operasional bagaimana penanganan masalah berkaitan dengan isu-isu social yang menyeret dimensi keagamaan di Indonesia.

 

Target Pelatihan :

  1. Taruna meningkat kapasitasnya dalam pengetahuan dan pemahaman apa yang difahami tentang tanggungjawab negara terhadap perlindungan hak kebebasan beragama di Indonesia.
  2. Taruna meningkat kapasitasnya dalam pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang dimengerti sebagai kebebasan beragama beserta seluruh persoalan yang melingkupinya
  3. Taruna meningkat kapasitasnya dalam kemampuan analisis social dan juga tindakan operasionaL praktis penanganan segala bentuk konflik social yang membawa nilai dan dimensi agama di Indonesia.

 

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.