KEGIATAN
03 September 2016
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Hak Penyandang Disabilitas atas Peradilan yang Fair bagi Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung
 

Pemerintah Indonesia belum lama ini telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan pada banyak aspek pelayanan publik demi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Pelayanan tersebut terkait pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan juga di bidang pelayanan hukum. Pelayanan hukum ini terkait dengan terpenuhinya hak-hak hukum penyandang disabilitas seperti hak atas kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan pelayanan akses perbankan dan juga hak atas peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, secara umum hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas pada proses peradilan ada dua hal, yaitu hambatan fisik dan hambatan non fisik. Oleh karenanya, pengadilan harus mulai memenuhi aksesibilitas, baik fisik maupun non fisik, dalam rangka memenuhi hak-hak penyandang disabilitas pada proses peradilan. Aksesibilitas fisik berkaitan dengan kewajiban peradilan untuk memastikan bahwa sarana fisik seperti gedung pengadilan, ruang sidang, berkas acara pemeriksaan, surat dakwaan maupun tuntutan, aksesibel bagi penyandang disabilitas. Gedung bertingkat dengan lantai berundak yang tajam pastilah menyulitkan pengguna kursi roda untuk mengakses peradilan. Berkas dakwaan dan tuntutan dalam bentuk hard copy pasti akan menyulitkan bagi penyandang disabilitas netra untuk membacanya. Debat persidangan yang berbahasa rumit pasti akan menyulitkan penyandang disabilitas intelektual untuk memahami dakwaan atau tuntutan bagi mereka.

Sedangkan aksesibilitas non fisik terkait bekerjanya prosedur hukum yang dapat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini terkait misalnya bagaimana orang tuli dan bisu dapat memberikan keterangan di pengadilan, bagaimana aparat penegak hukum berkomunikasi dengan mereka, dan juga bagaimana substansi hukum mampu memberikan jaminan atas kebutuhan spesifik mereka.

Berangkat dari beberapa alasan di atas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung (PUSDIKLAT MA) akan menyelenggarakan workshop dalam rangka menyusun kurikulum pendidikan dan latihan bagi hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung. 

Kegiatan dilaksanakan di Grand Mercure Jakarta Harmoni. Pada hari Kamis hingga Jumat, 1-2 September 2016. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

  • Berbagi pengetahuan tentang bagaimana pelayanan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada proses peradilan.
  • Merumuskan materi-materi penting yang akan dijadikan kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi hakim.
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.