KEGIATAN
10 Juni 2015
Training Tingkat Lanjut Prinsip “Rule Of Law“ dan Hak Asasi Manusia bagi Dosen Hukum dan HAM Se- Indonesia
 

Berbagai persoalan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum belum bekerja dengan  baik. Kisruh antar lembaga negara, perebutan kasus dan saling sikut antara lembaga penegak hukum, korupsi yang menggila, ketidakadilan dalam penegakan hukum, diparitas pemidanaan, penumpukan perkara di Mahkamah Agung, dan berbagai persoalan hukum lain menunjukkan bahwa hukum belum bekerja pada rel yang sesungguhnya. Hal ini juga mendorong munculnya ketidakpastian dalam hukum. Banyak data menunjukkan bahwa kasus yang sama diputus dengan cara dan hukuman berbeda.


Persoalan di atas terjadi salah satunya karena ketidak patuhan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum pada aturan hukum yang telah disepakati bersama. Penyelenggara negara dan/atau penegak hukum mengedepankan kepentingan dan penafsirannya sendiri. Dari sisi akademis, para pegiat ilmu hukum lebih tertarik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan spesifik dan berpandangan bahwa satu kategori hukum tidak perlu dikembangkan dengan kategori hukum yang lain. Pandangan sempit seperti ini terjadi cukup lama dan memunculkan berbagai persoalan hukum.


Berangkat dari latar belakang di atas, PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights, Universitas Oslo, Norwegia akan menyelenggarakan pelatihan bagi dosen dengan tema Prinsip Negara Hukum (rule of law/reechtstaat) dan Hak Asasi Manusia.


Kegiatan ini akan menggabungkan model seminar dan training. Seminar dilaksanakan dengan mengundang beberapa narasumber pada hari pertama, training akan dilaksanakan dengan menggunapan metode active learning. Peserta akan menjadi narasumber bagi peserta lain dengan difasilitasi oleh fasilitator.
Tujuan:

  • Menfasilitasi para dosen untuk belajar bersama mengenai pentingnya prinsip rule of law dan hak asasi manusia.
  • Memberi ruang kepada para dosen untuk saling tukar perspektif tentang pentingnya rule of law dan hak asasi manusia bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
  • Memberikan perspektif komparatif antara hukum hak asasi manusia dan kategori hukum yang lain dan urgensinya dengan pembangunan sistem hukum di Indonesia.


Peserta kegiatan ini adalah 40 orang dosen yang berasal dari berbagai kampus di seluruh Indonesia.
Waktu dan Tempat
Waktu   : 3-6 Juni 2006
Tempat : Hotel Ambhara Jakarta.

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.