CATATAN PINGGIR
June 5, 2017
MEREKA DATANG MEMBAWA IDEALISME
 

Puguh Windrawan, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi Pranala

 

Di tengah arus deras informasi yang menggejala dengan berbagai kepentingannya, pers mahasiswa seolah datang membawa harapan. Ia ditugaskan untuk menjadi media alternatif bagi bermacam isu yang ada. Dengan basis anggotanya kebanyakan mahasiswa, ada harapan bahwa media alternatif itu akan membawa idealisme yang menggebu. Tak pelak, sunggingan penuh harap tertancap di pundak para mahasiswa itu. Bagaimanapun juga, idealisme yang nyaris tak tertandingi dari para mahasiswa pernah menjadi contoh gerakan yang sempurna. Meruntuhkan tirani sebuah rezim yang berkuasa nyaris 30 tahun lebih.

Hanya saja nasib persma tak selamanya baik. Hiruk-pikuk demokrasi yang ditandai dengan

kebebasan berekspresi, ternyata tetap membawa cela. Mereka dihadapkan pada kenyataan tak bisa terbit lantaran ada ancaman dan dendam dari mereka yang anti untuk dikritik. Kali ini bukan semata aparat negara pelakunya, bukan pula moncong senapan saja, tetapi justru

datang dari dalam. Pimpinan kampus ternyata menjadi tembok penghalang bagi keberadaan kebebasan berekspresi. Sebagai sebuah hak, kebebasan berekspresi dijamin konstitusi.

Tidak ada satupun daya halang yang bisa meruntuhkan norma tersebut. Hanya saja inilah permasalahannya. Norma yang ada dan disepakati ternyata tak dijalankan sepenuh hati. Mudah ditebak peristiwanya. Ada sebuah norma yang tak dijalankan. Ada sebuah norma yang berbeda pada kenyataannya. Inilah yang kemudian terjadi pada jaminan hak kebebasan berekspresi pada persma. Mereka di jamin keberadaannya dan bisa menulis untuk menuangkan gagasannya. Hanya saja begitu mereka mencoba melakukan kritik kepada institusi yang menaunginya, kebanyakan persma menemui halangan. Ancaman tidak ada dana kemahasiswaan menjadi lazim untuk dilontarkan. Dengan begitu, persma harus memutar otak untuk menghidupi penerbitannya.

Padahal sudah ada mekanisme apabila kritik yang dilontarkan dianggap salah. Katakanlah persma menyebarkan tulisan yang dirasa tak adil, ada hak jawab yang bisa dilakukan. Ada mekanisme dan proses yang wajib diikuti oleh persma itu sendiri. Hal itu yang harus dilakukan terlebih dahulu sebagai sebuah kedewasaan dalam proses berdemokrasi. Tidak ada yang namanya pembredelan atau pelarangan terbit. Keduanya hanya ada dan dapat ditemukan pada zaman tatkala demokrasi menjadi barang mati.

 

Sumber :

Panala edisi 10, Juli - Agustus 2016

Judul : Persma Di Persimpangan Jalan

Penerbit : PUSHAM UII

Indonesia
versi Bahasa Indonesia
Research
research held by PUSHAM UII
Library
a library of PUSHAM UII
T-Shirts
T-shirt produced by PUSHAM UII
Bulletin
bulletin published by PUSHAM UII
Books
books published by PUSHAM UII
Newsletter & Comics
newsletter and comic published by PUSHAM UII
Catatan Pinggir
short analysis about human rights
Catatan Pinggir
October 2, 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
June 17, 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
June 15, 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
June 9, 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
June 9, 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.