CATATAN PINGGIR
05 Juni 2017
MEREKA DATANG MEMBAWA IDEALISME
 

Puguh Windrawan, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi Pranala

 

Di tengah arus deras informasi yang menggejala dengan berbagai kepentingannya, pers mahasiswa seolah datang membawa harapan. Ia ditugaskan untuk menjadi media alternatif bagi bermacam isu yang ada. Dengan basis anggotanya kebanyakan mahasiswa, ada harapan bahwa media alternatif itu akan membawa idealisme yang menggebu. Tak pelak, sunggingan penuh harap tertancap di pundak para mahasiswa itu. Bagaimanapun juga, idealisme yang nyaris tak tertandingi dari para mahasiswa pernah menjadi contoh gerakan yang sempurna. Meruntuhkan tirani sebuah rezim yang berkuasa nyaris 30 tahun lebih.

Hanya saja nasib persma tak selamanya baik. Hiruk-pikuk demokrasi yang ditandai dengan

kebebasan berekspresi, ternyata tetap membawa cela. Mereka dihadapkan pada kenyataan tak bisa terbit lantaran ada ancaman dan dendam dari mereka yang anti untuk dikritik. Kali ini bukan semata aparat negara pelakunya, bukan pula moncong senapan saja, tetapi justru

datang dari dalam. Pimpinan kampus ternyata menjadi tembok penghalang bagi keberadaan kebebasan berekspresi. Sebagai sebuah hak, kebebasan berekspresi dijamin konstitusi.

Tidak ada satupun daya halang yang bisa meruntuhkan norma tersebut. Hanya saja inilah permasalahannya. Norma yang ada dan disepakati ternyata tak dijalankan sepenuh hati. Mudah ditebak peristiwanya. Ada sebuah norma yang tak dijalankan. Ada sebuah norma yang berbeda pada kenyataannya. Inilah yang kemudian terjadi pada jaminan hak kebebasan berekspresi pada persma. Mereka di jamin keberadaannya dan bisa menulis untuk menuangkan gagasannya. Hanya saja begitu mereka mencoba melakukan kritik kepada institusi yang menaunginya, kebanyakan persma menemui halangan. Ancaman tidak ada dana kemahasiswaan menjadi lazim untuk dilontarkan. Dengan begitu, persma harus memutar otak untuk menghidupi penerbitannya.

Padahal sudah ada mekanisme apabila kritik yang dilontarkan dianggap salah. Katakanlah persma menyebarkan tulisan yang dirasa tak adil, ada hak jawab yang bisa dilakukan. Ada mekanisme dan proses yang wajib diikuti oleh persma itu sendiri. Hal itu yang harus dilakukan terlebih dahulu sebagai sebuah kedewasaan dalam proses berdemokrasi. Tidak ada yang namanya pembredelan atau pelarangan terbit. Keduanya hanya ada dan dapat ditemukan pada zaman tatkala demokrasi menjadi barang mati.

 

Sumber :

Panala edisi 10, Juli - Agustus 2016

Judul : Persma Di Persimpangan Jalan

Penerbit : PUSHAM UII

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.