CATATAN PINGGIR
20 Februari 2014
HUKUM TAK MENGERTI
 

HUKUM TAK MENGERTI
Penyandang Disabilitas

Oleh : M. Syafi’ie, S.H.

Berikan kepada saya hakim dan jaksa yang baik,
maka dengan peraturan yang buruk pun
saya bisa membuat putusan yang baik
-Taverne-

Penegak hukum adalah pundak bagaimana hukum bisa merespon persoalan-persoalan masyarakat. Adil atau tidak satu penega¬kan hukum, salah satunya bergantung kepada para penegak hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo menga¬takan, penegakan hukum itu bukan merupakan satu tindakan yang pasti, yaitu sekedar menerapkan satu peraturan hukum pada satu kejadian, sebab penega¬kan hukum ibarat menarik garis lurus antara dua titik : antara hukum dan manusia. Padsa level hukum yang normatif, penegakan hukum terlihat sederhana dan mudah, tinggal menerapkan satu peraturan. Tapi, penegakan hukum sebenarnya tidak semudah itu, ka¬rena penegak hukum harus mengerti tentang konteks sosial masyarakat, keadaan manusia yang bermasalah dengan hukum, dan bagaimana teks hukum harus diterapkan pada sisi yang lain.

Para penegak hukum dalam konteks sosial dan kondisi manusia yang kompleks, mereka harus ahli dan adil dalam memutuskan satu hukum. Keahl¬ian disini dimaksudkan bahwa para penegak hukum harus mengerti tentang teks hukum, tapi juga tidak kalah penting adalah mereka ahli untuk menggali persoalan-persoalan sosial dan soal yang menjadi persoalan manusia yang tidak tunggal. Keahlian untuk mengerti dan memahami teks, konteks dan problematika manusia, setidaknya akan menjadi bekal bagaimana mereka menyelesaikan satu persoa¬lan secara adil. Keadilan hukum adalah representasi bahwa hukum tidak semata ditegakkan dengan teks, tapi juga konteks dan untuk memanusiakan manusia.

Artidjo Alkostar mengatakan, persoalan pelik para penegak hukum di Indonesia adalah karena mereka masih terbelenggu akibat kapsul positivisme hukumeropa kontinental abad 18. Keadilan dalam pers¬pektif rezim hukum kontinental hanyalah kepastian hukum dan tidak ada kaintannya dengan keadilan sosial masyarakat. Berhukum persis eropa kontinen¬tal, cukup berbekal hafalan pasal-pasal, dan pen¬egak hukum tidak berkewajiban menggali terhadap persoalan-persoalan sosial yang hidup di masyarakat. Tidak ada kewajiban bagi para penegak hukum untuk mengerti kondisi dan situasi manusia yang berhada¬pan dengan hukum. Tepatnya, para penegak hukum di Indonesia adalah hanya corong Undang-Undang. Pen¬egak hukum tidak boleh keluar dari teks, dan dituduh melanggar kode etik jika melampuai teks. Situasi itu yang pernah dialami oleh Bismar Siregar, seorang hakim yang disebut Satjipto Rahardjo memiliki para¬digma progresif dan responsif. Bismar Siregar dicibir dan dikritik oleh para hakim di masanya. Karena itu, tepat rasanya jika mengatakan bahwa mayoritas penegak hukum di Indonesia adalah robot. Mereka berbuat, menetapkan dan bahkan memutuskan hanya berbekal pasal-pasal.

Suasana penegakan hukum yang positivis itulah yang kerap menciderai keadilan dan kemanusiaan. Suasana itu biasa dirasakan oleh kelompok rentan, salah satunya adalah penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Penyandang disabilitas cukup banyak variannya, diantaranya adalah tuna ne¬tra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna grahita, mental retarted, dan beberapa lainnya. Penyandang disabilitas itu bermacam-macam, dan masing-masing memiliki kebutuhan yang serba khusus. Ketika ber¬masalah dengan hukum, mereka kerap terdiskriminasi dan tidak terfasilitasi di ruang peradilan.

Beberapa contoh nyata itu ialah ketika korban atau terdakwa tuna rungu atau tuna wicara, para penegak hukum biasanya tidak memfasilitasi bahasa isyarat. Jika korban, terdakwa atau kuasanya menuntut fasilitasi bahasa isyarat, penegak hukum rata-rata tidak menerima, karena hak atas penterjemah bagi mereka hanya berlaku bagi bahasa asing, dan tidak untuk bahasa isyarat. Kondisi itu juga biasa dialami oleh bagi penyandang tuna netra. Karena tidak bisa meli¬hat, kesaksiaanya biasa di tolak para penegak hukum. Sangat wajar, pelaku pencabulan dan pemerkosaan terhadap perempuan penyandang tuna netra lepas dari pertanggungjawaban hukum. Padahal, sudah ada visut et repertum, hamil dan melahirkan anak, korban men¬genal pelaku, dan bukti-bukti lain yang memperkuat bukti pemerkosaan. Tapi pelaku pemerkosaan biasa lepas dan korban kerap dipersalahkan karena ia buta. Hal yang sama juga terjadi bagi korban penyandang mental retarded, atau orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental. Kasus itu salah satunya terjadi di Sukoharjo. Para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) tidak berani menggunakan Undang-Un¬dang Perlindungan Anak bagi seorang siswi SLB yang dicabuli dan diperkosa gurunya berkali-kali. Umur kal¬ender siswi itu adalah 22 tahun, tapi mentalnya masih 9 tahun. Penegak hukum tidak berani menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan alasan aturan hukum positif.

Tentu, masih banyak kasus lain yang menimpa pen¬yandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Para penegak hukum mayoritas tidak mengerti situasi dan kondisi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Peradilan akhirnya menjadi tidak fair, berjalan sepihak, tidak menggali fakta-fakta yang timbul, dan penyan¬dang disabilitas beserta keluarganya biasa menelan pil pahit karena perlakuan aturan hukum dan penegak hukum yang mempersalahkan mereka. Mayoritas pen¬yandang disabilitas saat ini masih terdiskriminasi dan tidak terfasilitasi secara manusiawi di dunia peradilan. Padahal, mereka adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat, memiliki bahasa yang sangat dapat dimengerti, memiliki rasa dan memiliki pengetahuan terhadap hal-hal yang terjadi pada mereka. Persoalan¬nya, aturan hukum yang lampau dan penegak hukum yang ortodoks tidak memanusiakan mereka. (Sumber: PLEDOI Edisi Januari-Februari 2013)

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
14 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah

 (Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK))

 

Kalau kita perhatikan dengan seksama, ada perbaikan kuantitas menulis dari para penulis Indonesia pasca reformasi tahun 1998. Kebebasan berekspresi dan berpendapat, bagaimanapun layak mendapatkan apresiasi. Perjuangan keras dan panjang para aktivis HAM, membuahkan hasil yang kita semua dapat memetiknya lalu menikmatinya. Tak terbayang bagaimana sastrawan sekelas Pramoedya Ananta Toer dan Buya Hamka, yang dihargai, dihormati bahkan dipuja di negeri orang, tapi diburu, dipenjara, dan diperlakukan secara tidak manusiawi di negeri sendiri. Itu semua adalah harga mahal atas apa yang dapat kita nikmati hari ini. Kita barangkali beruntung karena terlahir pada era dimana menulis apapun, dimanapun, dan kapanpun sudah tidak menjadi persoalan. Namun disadari atau tidak, kondisi itu berdampak simetris dengan kualitas tulisan yang kita buat.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.