CATATAN PINGGIR
26 April 2012
DARI USHUL FIQHI SAMPAI PELANGGARAN HAM
 

DARI USHUL FIQHI SAMPAI PELANGGARAN HAM

 Oleh : Syakib Arsalam
Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM

 

Kesulitan untuk tidak terjebak kedalam isu-isu HAM yang terbaratkan membuat ummat islam meminggirkan HAM serta mengkalim sebagai agenda kaum liberal untuk menguasai isu-isu penting dunia ketiga dalam mendapatkan persamaan dengan negara-negara maju. Efek dari dikotomi HAM dalam epistomolgi Islam telah memecah beberapa pemikir Islam kedalam kelompok-kelompok yang berujung pada tuduhan kelompok pro HAM, sebagai kaki-tangan negara kapitalis.

Penyelesainnya tidak dapat dilakukan dengan saling tuduh didepan kitab suci tanpa sekalipun melihat secara obyektif apakah Islam memiliki ruang yang menempatkan kemeslahatan bagi manusia diatas segalanya sebagai umat yang terbaik diciptakan tuhan kemuka bumi.

Ada dua sisi yang berbeda dalam melihat persoalan HAM dari kacamata Islam; pertama masuknya HAM kedalam terminologi pemikiran Islam sebagai hal yang baru, kedua perjuangan hak-hak muslim yang selama ini mandek ditengah jalan, membuat orang-orang fundamental Islam selalu melakukan perlawanan dengan menggunakan fisik. Memunculkan materi-materi jihad lebih dipilih sebagai satu-satunya jalan untuk, mencapai hak-hak muslim.

 

Ushul fiqhi

Dalam pandangan hukum Islam petunjuk yang digunakan untuk menemukan, membangun dan mensahkan sebuah pendapat syara’ (hukum) terdiri dari 4 macam yaitu; Al-quran, As-sunnah, Al-ijma dan Al-qiyas. Selain dari ke-4 macam tersebut terdapat dalil syara’ lain yang sering digunakan hanya tidak dimasukan cara yang paling populer dalam tradisi ushul fiqih.

Dalil-dalil syara’ yang tidak mendapat pengakuan mayoritas pemikir hukum Islam tersebut memiliki jalan pembelaan kepentingan manusia dari pada unsur ke-Tuhanan atau sekedar ritual,terdiri dari 6 macam yaitu: Al-istihsan, Al-mashlahah-mursalah, Al-istishhab, Al-urf, Madzahib-shahabi, dan As-syar’u man qablana. Jumlahnya lebih banyak dan lebih variatif, sebab disadari setelah kenabian ditutup Muhammad saw, persoalan yang muncul semakin bertambah apalagi penyebaran ummat Islam keluar dari jazirah arab (zona perdagangan arab) sangat cepat.

Perkembangan tehnik penemuan hukum Islam salah satunya dipengaruhi oleh jarak dari wilayah yang sering dikunjungi oleh para sahabat nabi dalam menyebarkan pelayanan-pelayanan hukum sehingga daerah-daerah Kufah dan Basrah di Irak memiliki perbedaan tehnik dengan yang dikembangkan di Madinah dan Mekkah. Dari Kufah dan Basrah inilah metode-metode ushul fiqih lebih mendahulukan analogi-analogi yang mementingkan kemaslahatan manusia dari pada petunjuk-petunjuk tradisi nabi yang langsung dapat diamati oleh para ahli hukum Islam generasi awal.

Setelah masa perdebatan ushul fiqhi yang sering ditunggangi oleh aliran-aliran tauhid dan politik maka pada saat ini, pemikiran hukum Islam lebih terdikotomi kedalam barat dan timur (fundamental dan liberal) meskipun itu tidak terlihat jelas sebagai suatu fakta nyata dalam pemikiran hukum islam.

Disadari bahwa pengembangan tema-tema yang berhubungan dengan hukum Islam tidak banyak dilakukan, kita mandek dalam ide menyelamatkan Al-quran sebagai sebuah kitab solusi terhadap kasus hukum. Al-quran sering dijadikan kamus masalah yang dibuka setelah banyak kasus yang berkembang di masyarakat sehingga terlihat ikut-ikutan dengan isu yang dikembangkan oleh barat.

Hukum Islam lebih sering ketinggalan dari konteks yang ada dihadapannya, sehingga penyesuaian dengan metode-metode yang berada diluar metode yang asli hukum Islam sering digunakan. Hukum Islam harus dapat menjadi ius constituendum tidak lagi hanya melihat kejayaan masa lalu sehingga membatasi perkembangan hukumnya kedepan

Cita-cita kemaslahatan yang ada dalam Al-quran buat sekalian manusia sering diperjuangkan lewat penegakan Syariah / Negara Islam , tetapi itu bukan lagi satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Ajaran Islam harus dapat dikontekskan lebih dekat lagi dengan keadaan ummatnya. HAM sebagai jalan baru untuk memperjuangkan cita-cita kemeslahatan manusia dapat berjalan bersama dengan apa yang dikonsepkan dalam Al-quran.

Al-quran lebih dahulu memperjuangkan emansipasi dengan melepaskan tradisi perbudakan dalam budaya arab melalui sangsi memerdekakan budak bagi pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh kaum borjuis Arab. Berarti HAM tidak lebih cepat dari tema kemanusiaan yang ada dalam Al-quran itu harus disadari.

Meskipun setiap pelanggaran yang diberi sangsi memerdekakan budak sudah tidak banyak dilakukan oleh orang arab sendiri. Justru peningkatan kekerasan terhadap perempuan yang diperjuangkan dalam Al-quran lebih sering terjadi di ARAB terutama pembantu rumah tangga.

Menggap syariat sebagai ruang bagi kemaslahatan manusia. Bukan hanya berasal dari kacamata teologi yang unsur kebenarannya hanya bersandar kepada tuhan dan kitab. Ada realitas mengenai kehidupan yang harus dihargai dengan melihat kehidupan secara menyeluruh.

 

Dikotomi HAM dalam Islam

Penilaian yang sarat prasangka memang telah umum dibuat orang. Dan jika kita mencoba mengesampingkan prasangka, kemudian secara empirik berusaha memahami tokoh-tokoh pemikir itu, maka barangkali sikap-sikap tersebut merupakan contoh paling nyata dari adanya kesenjangan ide antara ide-ide universal tentang kemanusiaan dengan kenyataan-kenyataan sosio-kultural yang bersifat regional atau lokal.

Mengaitkan dengan penolakan Islam atas DUHAM, maka rumusan persoalanya menjadi; pertama, DUHAM menjadi problematik jika syariat dan sumber-sumber yang membentuknya tidak dipahami secara historis dan bersifat sosio-kultural, melainkan dianggap bersifat independen dari kondisi historis dan sosio kultural yang menyertai kelahiran syariat Islam. Kedua, DUHAM menjadi problematik jika syariat islam dipandang sebagai hukum ilahi yang absolut, yang diobjektivasi dan kemudian dipromosikan sebagai hukum yang mengikat masyarakat, basis hukum negara Islam – bukan sebagai aturan atau nilai-nilai moral yang terbatas pada masyarakat yang mempercayainya.

Maka kembali kepada pernyataan Nurcholis Madjid di atas, sebenarnya pernyataan yang lebih prinsipil bukanlah memang ada ide universal tentang manusia dan kemanusiaan (yang ada pada para pembela DUHAM, jadi sebaliknya dari para pendukung segi lokal dan kultural), tetapi sejauh mana kebenaran klaim universal konsep-konsep “modern” tersebut yang kenyataanya di produksi di kalangan negara-negara Barat. Menarik tentang hal itu ada pertanyan yang sangat penting dari Nurcholis Madjid, Ijtihad Kemanusiaan akan dibahas berkaitan dengan universalitas kemanusiaan, berkaitan dengan cara membaca syariat Islam.

Universalisme syariah yang mencoba diakomodir lewat isu HAM telah mengubah arah perjuangan melawan penindasan yang lebih pada hak-hak individu dalam negara yang sering disalah gunakan oleh aparat negara. Isu global yang mencoba digunakan untuk memperjuangkan hak ummat Islam terbukti lebih diakomodir mendapat respon positif dari sebagian besar masyarakat Islam Indonesia dibandingkan dengan isu penegakan syariah.

HAM dikembangkan dinegara-negara barat lebih kearah perlindungan hak warga negara yang minoritas dan terpinggirkan, Berbeda dengan keadilan yang selama ini diperjuangkan dan dikonsepkan oleh hukum. Ruang bersama yang diciptakan hukum terhadap siapa pun (penduduk negara) tetap tidak dapat mengkomodir semua warga negara. Rupanya dalam keadilan ada hal lain yang tidak dapat diperjuangkan melalui mekanisme hukum.

Ruang HAM telah menciptakan dimensi perjuangan keadilan baru bagi siapa saja yang selama ini kebebasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya dengan alasan legitimasi dari negara. Alasan HAM lebih diterima secara umum dan dianggap sesuatu yang dimiliki oleh semua manusia.

 

Catatan penegakan HAM  ummat Islam Indonesia

Hukum tidak dijadikan sebagai alat untuk melepaskan penindasan oleh masyarakat. Negara-negara berkembang belum menemukan sistem politik dan sistem hukum yang sesuai dengan karakter masyarakatnya sehingga hambatan terhadap penegakan hukum dan penyaluran aspirasi lebih sering diukur dari kualitas pelayanan terhadap masyarakat, administrasi merupakan bentuk yang paling sederhana dari politik dan hukum.

Pelayanan terhadap warga negara merupakan keharusan tetapi jika sampai pada pengingkaran atau pengabaiaan terhadap hak-hak tersebut disitulah hukum tidak dapat menjangkau sebab didalam sistem hukum sendiri tidak menyediakan alat untuk mengoreksi hal tersebut kecuali sistem diluar hukum seperti demokrasi.

Kebebasan yang ditawarkan dalam demokrasi rupanya hanya ilusi belaka bagi negara-negara yang kelembagaan belum mengenal pembagian kekuasaan yang seimbang, sehingga tumpang-tindih kekuasaan telah mengorbankan warganya. Maka dibutuhkan kebebasan warga untuk memperjuangkan haknya sendiri tidak menunggu lembaga negara untuk memayungi hak tersebut.

Dari sinilah korban-korban dari kesalahan aparat negara perlu diperjuangkan lewat hak-hak kemanusiaan bukan sebagai hak warga negara yang terlanjur diabaikan / terabaikan. Kekuasaan yang sering disalah gunakan oleh aparat diakibatkan dari kekuatan yang dimiliki negara terlalu besar bagi masyarakat.

Tuduhan terhadap rezim soeharto yang begitu anti terhadap Islam. Selama berkuasa pemerintahan soeharto pemikiran politik di Indonesia didominasi oleh nasionalis-paling sekuler. Penguasa orde baru, bahkan memiliki think tank, yakni CSIS. Tahun 1992 CSIS menyusun sebuah buku untuk kalangan intern berjudul “master plan pembangunan bangsa” setebal 861 halaman. Di didalam buku itu digariskan bahwa ancaman yang paling esensial dalam pembangunan orde baru adalah dari kaum muslimin fundemantalis. Itulah yang kemudian dicanangkan dalam berbagai kesempatan. Dokumen berklasifikasi “sangat rahasia” yang ditemukannya dari KOPKAMTIB, MABES ABRI, kejaksaan agung sejak 1967 sampai 1978.

Umat Islam sangat dibatasi dalam melakukan aktifitas oganisasi dengan asumsi yang salah terhadap gerakan islam sejak awal, maka kemudian organisasi-organisasi islam kemasyarakatan lebih banyak dikembangkan lewat jaringan bawah tanah. Kondisi seperti ini justru memperparah hubungan antara gerakan Islam dan aparat negara.

Kasus-kasus seperti; pembajakan WOYLA (1982), peledakan BCA (oktober 1984), penyeboman candi borobudur di Magelang, Peledakan bis pemudi ekspres di malang (1984), kasus pesantren kilat di malang (1985), serta kasus gerakan usrah di jawa tengah dan DIY (1986), merupakan bukti tindakan refresif pemerintah menciptakan kondisi yang tidak aman bagi gerakan Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa isu yang dikembangkan oleh gerakan-gerakan Islam mengandung hasutan yang luar biasa. Seolah-olah mereka tengah berhadapan dengan negara  yang tidak mengizinkan mengembangkan ajaran ke-islaman.

Kasus pelanggaran HAM di talangsari bermula dari keberadaan sebuah pengajian yang dipimpin warsidi pada tahun 1980-an, pengajian itu banyak mengkritik pemerintah orde baru yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Mereka juga mengecam asas tunggal pancasila, yang mereka nilai sebagai biang kemelaratan rakyat Indonesia. Akibatnya, pada selasa subuh naas 7 februari 1989 lalu, aparat militer menyerbu pengajian talangsari.

Berbeda lagi Kasus Tengku Bantaqiah pada tahun 1992 dengan suruhan sebagai mentri urusan pangan Gerakan Aceh Merdeka, beliau dijebloskan dalam tahanan dengan masa tahanan 20 tahun lamanya. Namun saat presiden ke tiga Indonesia (BJ.Habibie) hadir di Banda Aceh, atas permintaan warga masyarakat Aceh, Habibie melepaskan Tengku Bantaqiah. Kronologi pembantaian Tengku Bantaqiah dan Muridnya kamis 22 juni 1999.

Penyelesaian pelanggaran kasus banyak mengalami kendala di pengadilan dengan alasan susahnya mendapatkan bukti hukum, data dari kontras tahun 2004 menunjukkan dari 6 kasus yang ditangani Jaksaan Agung semuanya dikembalikkan kepada Komnas HAM dengan alasan tidak lengkapnya data untuk pemeriksaan. Sejumlah nama petinggi TNI yang terlibat diduga mempengaruhi jalannya pemeriksaan kasus. Membuka ruang bagi gerakan Islam untuk lebih bebas akan membangun dialog ummatnya akan memberikan pencerahan terhadap ummat bagaimana peranan  gerakan islam dalam sebuah negara yang plural menghargai keberadaan agama lainnya. Kecurigaan terhadap gerakan islam membuat mereka tersisih dan lebih militan dibandingkan jika mereka bisa lebih bebas berorganisasi.

 

Kesimpulan..  

Perjuang Islam melalui HAM telah menempatkan tragedi-tragedi yang menimpa ummat Islam dimasa lalu dapat diungkap kembali, isu HAM membawa pergerakan Islam baru untuk mendapatkan perhatian besar bagi masyarakat tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. (Sumber: Majalah ISRA edisi 8)

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
13 Juni 2017

DARURAT TERORISME

Oleh: Despan Heryansyah, SHI., MH.

(Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII)

Teroris menjadi masalah bersama semua negara di dunia termasuk Indonesia, tidak melihat apakah negara maju, berkembang, bahkan tertinggal sekalipun, tak ada yang luput dari ancaman terorisme. Bom bunuh diri yang terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur beberapa waktu lalu (24/5) seolah menjadi tanda bahwa masalah terorisme masih menjadi ancaman utama di negeri ini. Pelaku teror masih berkeliaran dimana-mana, bahkan kota besar sekelas Jakarta sekalipun. Seruan presiden Jokowi terhadap para pelaku teror bahwa “kami tidak takut masti”, tentu berdampak positif terhadap psikologi masyarakat Indonesia, namun itu sama sekali tidak cukup untuk menyelesaikan masalah terorisme.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.