CATATAN PINGGIR
12 Maret 2012
Perspektif Islam terhadap Hak Buruh
 

Perspektif Islam terhadap Hak Buruh

Oleh : Eko Riyadi
Staf PUSHAM UII

Introduksi

Terdapat dua argumen penting untuk membicarakan Islam dan hak buruh pada saat ini, pertama, pemerintah Indonesia baru saja menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Empat Menteri yang salah satunya membatasi kenaikan upah minimum regional bagi buruh. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini menuai kecaman dan menyebabkan gelombang demosntrasi di berbagai daerah terutama kantong-kantong perusahaan masal. Perusahaan masal yang dimaksud adalah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar seperti industri garmen, industri rokok, industri perlengkapan rumah tangga dan lain-lain. Daerah-daerahnya antara lain Makasar, Surabaya, Semarang, Bandung, Bekasi, Tangerang dan beberapa daerah yang lain.

Alasan kedua, Indonesia adalah negara besar dengan dua juta lebih jumlah penduduk dan lebih dari 85 % penduduk adalah penganut agama Islam. Dari sejumlah 85 % angkat tersebut, lebih dari 50 % adalah buruh yang terdiri dari buruh pabrik, buruh lepas, buruh tani, buruh pasar, buruh nelayan dan lain-lain. Sehingga artinya, ketika kita bicara soal hak buruh di Indonesia maka secara otomatis kita sedang membicarakan hak-hak kaum muslimin di Indonesia.

Persoalan perburuhan adalah persoalan yang selalu dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang mayoritas adalah umat Islam. Pertanyaannya sejauh mana peran umat Islam terutama para ulama’nya untuk memberikan perlindungan bagi buruh? Apakah para ulama pernah membicarakan model advokasi bagi buruh? Pernahkah para ulama membicarakan undang-undang ketenagakerjaan? Pernahkah para ulama berkumpul untuk menggugat kebijakan tentang perburuhan? Beberapa pertanyaan di atas bukan konsen tulisan ini, namun merupakan gugatan-gugatan yang harus dijawab oleh para pemimpin kaum muslimin.

Tulisan ini berangkat dari sebuah pertanyaan kecil, bagaimana Islam melindungi kepentingan kaum buruh? Tulisan ini mencoba mencari informasi tentang bagaimana kerangka historis dan normatif Islam memberikan perlindungan bagi hak-hak pekerja dan bukan menjawab bagaimana umat Islam melakukan advokasi bagi kaum pekerja.

 

Setting Historis

Islam datang pada suatu zaman yang penuh dengan kedzaliman, penindasan, ketidakadilan, karakter kekuasaan yang sentralistik dan feodalistik, dan ketimpangan ekonomi yang sedemikian tinggi serta diskriminasi rasial yang kejam. Masyarakat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok kecil berbasis pada suku-suku, kabilah bahkan bani-bani. Bani adalah kelompok kecil masyarakat yang berbasis pada klan keluarga. Struktur yang seperti ini memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat. Muncul satu keluarga yang memiliki status sosial sangat tinggi, tetapi juga ada klan tertentu yang sangat rendah, dan ahirnya kehormatan seseorang ditentukan oleh asal-usul keluarga.

Stratifikasi sosial politik di atas membawa dampak yang serius, perselisihan antar klan dan kabilah seringkali berujung pada peperangan. Stratifikasi sosial yang timpang juga menyebabkan hegemoni ekonomi dari satu bani ke bani yang lain. Hegemoni ekonomi biasanya didasarkan atas penguasaan mereka atas jalur perdagangan, karena memang perdagangan-lah yang menjadi mata pencaharian pokok masyarakat.[1] Sehingga secara massif, masyarakat terpetakan ke dalam dua golongan besar yaitu golongan pedagang dan pekerja. Pekerja tersebut bertugas untuk mengikuti kemanapun majikan menjajakan dagangannya, atau justru menggantikannya menjajakan dagangan. Kaum pekerja yang lain adalah para budak yang sama sekali tidak memiliki hak dan hanya memiliki kewajiban untuk mengerjakan apapun yang diinginkan oleh majikan. Bukan saja untuk mengerjakan kerja-kerja fisik, bahkan para budak harus mau melayani keinginan seksual majikan, ketika majikan menginginkannya.  

Dalam suasana sosial politik yang dzalim inilah seorang anak manusia suci dilahirkan, anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad. Muhammad besar dalam suasana sosial yang dzalim dan dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit serta keluarga yang tidak lengkap karena ayahnya meninggal sebelum Muhammad dilahirkan, dan ibunya meninggal tatkala umurnya belum genap 10 tahun. Muhammad tumbuh kembang dalam suasana ekonomi yang sulit, bahkan Muhammad harus bekerja kepada seorang saudagar kaya bernama Siti Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Berkat kejujuran dan kelembutan yang dimiliki oleh Muhammad, maka kemudian sang saudagar menaruh hati kepada Muhammad dan akhirnya mereka menikah tatkala Muhammad berumur 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun.

Kehidupan rumahtangga Muhammad berjalan dengan sangat baik, tetapi tetap dalam suasana ketimpangan sosial yang sangat kuat. Pada akhirnya, ketika umur 40 tahun, Allah mengangkat Muhammad menjadi Nabi dan Rasul yang bertugas untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, memberantas kedzaliman, menegakkan keadilan serta membenahi ketimpangan struktur sosial masyarakat. Nilai yang kemudian dikembangkan adalah kesamaan derajat, tidak ada stratifikasi sosial berdasar bani dan kabilah, tetapi kehormatan seseorang didasarkan pada kadar keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah. Semangat yang mendasari gerakan Muhammad adalah ayat Al-Qur’an yang berbunyi ”Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kalian”.[2]  

Semangat yang lain adalah penghapusan perbudakan secara perlahan-lahan dari sistem kehidupan masyarakat. Penghapusan perbudakan dilakukan sebagai bagian dari sistem hukum yang diterapkan. Misalnya, bagi seorang suami yang melakukan dhihar kepada istrinya,[3] dan kemudian mereka ingin rujuk dan menarik kembali ucapannya, maka dia harus memerdekakan budak (takhriiru raqabah), jika tidak punya maka harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu maka dia harus memberi makan kepada 60 orang miskin.[4] Masih banyak ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kepada Nabi untuk menghapuskan perbudakan dengan cara menempatkan pemerdekaan budak sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukan.

 

Buruh adalah Mustadh’afiin

Terma mustadh’afiin adalah terma yang terdapat dalam Al-Qur’an untuk menggambarkan sekelompok masyarakat yang lemah dan dilemahkan. Lemah dalam arti dia tidak memiliki kedaulatan yang penuh atas dirinya sendiri. Kehidupannya tergantung pada orang lain. Ketergantungan itu bisa dalam hal ekonomi,[5] terdzalimi oleh kekuasaan,[6] dan lemah secara pribadi.[7] Secara legal, orang yang digolongkan sebagai kaum lemah antara lain fakir, miskin dan muallaf, maka bagi mereka berhak untuk mendapatkan pembagian zakat. Dalam tulisan ini, para buruh diklasifikasi sebagai kelompok lemah karena kondisi mereka yang fakir dan miskin.

Buruh atau pekerja dikategorikan sebagai mustadh’afiin menurut konsepsi Al-Qur’an minimal karena dua alasan, pertama, posisi mereka sangat lemah secara ekonomi. Kehidupan mereka tergantung pada sang majikan (pemilik modal). Majikan bisa memecat—baca melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)—para buruh kapan saja dengan alasan bangkrut dan berbagai alasan lain. Kedua, para buruh tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari negara atas ketimpangan dan ketidakadilan yang mereka dapatkan dari majikan. Alih-alih memberikan perlindungan, negara—baca pemerintah Indonesia—justru melakukan penindasan dengan membuat regulasi yang berpihak kepada majikan. Kedua alasan di atas merupakan alasan substantif yang menjadi pekerjaan rumah bagi umat muslin di Indonesia untuk memperhatikan nasib kaum buruh.

 

Islam dan Buruh

Islam menempatkan kaum lemah (mustadh’afiin) sebagai pihak yang harus dilindungi dan diberikan akses terhadap ekonomi yang memadai. Kaum lemah selalu diberi porsi oleh Allah sebagai orang yang berhak mendapatkan rizki dari orang lain. Mereka ditempatkan sebagai orang yang berhak mendapatkan pembagian zakat (baik zakat fitrah maupun zakat maal), mereka berhak mendapatkan makanan sebagai hukuman bagi orang yang melakukan dhihar kepada istrinya dan orang yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya pada siang hari di bulan ramadhan. Masyarakat yang dalam kondisi lemah atau dilemahkan berhak untuk mendapatkan perlindungan, baik perlindungan dari penyiksaan maupun perlindungan dalam hal ekonomi.

Kaum lemah, dengan spesifikasi kaum buruh, mendapatkan perhatian yang sangat tinggi dari Nabi Muhammad saw. Pengalaman Nabi Muhammad saw tatkala menjadi seorang pekerja bagi Siti Khatijah menjadi inspirasi bagi semua ajarannya tentang bagaimana perlindungan terhadap kaum pekerja. Pada banyak kesempatan  Nabi Muhammad saw memarahi sahabatnya yang berlaku kasar kepada pembantunya. Misalnya dalam riwayat berikut ini; ”dari Abu Mas'ud RA dia berkata : "aku pernah memukul pembantuku yang laki-laki, tiba-tiba aku mendengar suara di belakangku : ”ketahuilah hai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih berkuasa atasmu daripada kamu atas pembantumu”, lalu aku segera menoleh, ternyata ia adalah Rasulullah saw, maka aku berkata : ”wahai Rasulullah saat ini juga dia kumerdekakan karena Allah”. Lalu rasulullah menjawab : ”jika hal itu tidak engkau lakukan, sungguh api neraka itu akan mengenaimu atau api neraka itu akan menghanguskanmu”.[8]

Nabi juga memerintahkan kepada seorang majikan untuk memberikan makanan yang baik, makanan yang kualitasnya sama dengan apa yang dimakan oleh majikan. Nabi Muhammad saw pernah bersabda: ”Berikanlah makanan kepada mereka dari makanan yang engkau makan dan berikanlah pakaian yang engkau pakai”.[9] Hadits ini sebenarnya dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa kedudukan majikan dan buruh dalam Islam adalah seimbang (equal), bukan sebagai atasan atau bawahan. Semangat tersebut dapat digunakan sebagai dasar penentuan upah melalui mekanisme bipartide maupun tripartide, yaitu antara buruh, majikan dan pemerintah.

Pada kesempatan yang lain Nabi Muhammad saw mengingatkan secara keras kepada para majikan untuk tidak memberikan beban kerja melebihi kemampuan para pekerjanya. Nabi bersabda : ”Sesungguhnya saudara-saudaramu yang menjadi  buruhmu, yang (karena) Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Maka barangsiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya maka hendaklah memberi makan kepadanya dari sesuatu yang ia makan dan memberi pakaian kepadanya dari sesuatu yang ia pakai, serta janganlah ia membebani mereka sesuatu yang tidak mampu dijalankan oleh mereka. Jika engkau terpaksa membebani mereka sesuatu yang memberatkan mereka maka bantulah mereka”.[10]

Hadits yang sangat dekat dengan persoalan kaum buruh adalah hadits yang berbunyi ”Berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum keringatnya kering”.[11] Sedemikian lengkap ajaran Islam tentang hak-hak buruh, maka selayaknya kaum muslim, khususnya di Indonesia mulai melakukan serangkaian pembelaan bagi mereka, karena mereka orang-orang Islam dan karena mereka adalah manusia yang sama dengan kita semua.  



 

 


[1] Baca Surat Quraisy

[2] Surat Al-Hujurat ayat 11

[3] Dhihar adalah ucapan seorang suami yang mengatakan bahwa punggung istrinya mirip dengan punggung ibunya. Maksudnya bahwa seorang suami tidak boleh mengatakan bahwa secara fisik, istrinya sama dengan ibunya.

[4] Surat Al-Mujadalah ayat 4

[5] Baca Surat An-Nisa ayat 127

[6] Baca Surat An-Nisa’ ayat 75

[7] Baca Surat An-Nisa’ ayat 97 dan 98

[8] HR. Muslim, kitab Al-Iman, Hadits No. 34-35.

[9] HR. Muslim, kitab Az-Zuhdi wa Raqa'iq, Hadits No.74.

[10] HR. Bukhari, kitab Al-Iman, bab Ith'amul Mamluk Mimma Ya'kulu.

[11] HR. Bukhari dan Muslim dalam Kitab Shohih Bukhari dan Shaohih Muslim

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
13 Juni 2017

DARURAT TERORISME

Oleh: Despan Heryansyah, SHI., MH.

(Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII)

Teroris menjadi masalah bersama semua negara di dunia termasuk Indonesia, tidak melihat apakah negara maju, berkembang, bahkan tertinggal sekalipun, tak ada yang luput dari ancaman terorisme. Bom bunuh diri yang terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur beberapa waktu lalu (24/5) seolah menjadi tanda bahwa masalah terorisme masih menjadi ancaman utama di negeri ini. Pelaku teror masih berkeliaran dimana-mana, bahkan kota besar sekelas Jakarta sekalipun. Seruan presiden Jokowi terhadap para pelaku teror bahwa “kami tidak takut masti”, tentu berdampak positif terhadap psikologi masyarakat Indonesia, namun itu sama sekali tidak cukup untuk menyelesaikan masalah terorisme.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.