CATATAN PINGGIR
28 Februari 2012
KEMISKINAN ADALAH PELANGGARAN HAM
 

KEMISKINAN ADALAH PELANGGARAN HAM

Oleh : Imron, staf Pusham-UII

 

Persoalan kemiskinan di Indonesia dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain hingga saat ini belum teratasi dengan baik, bahkan cendrung meningkat pasca tumbangnnya rezim orde baru. Seperti yang diberitakan oleh Kompas bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia belum membaik. Hingga Juni 2007, angka kemiskinan masih berada pada angka 37,17 juta jiwa atau 17,75 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Namun jika diukur dengan penghasilan sebesar 2 dolar perhari menurut bank dunia maka angka kemiskinan akan sangat banyak yaitu 108 juta orang.

Dengan banyaknya angka kemiskinan menunjukan bahwa program-program pembangunan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah tidak berpotensi positif untuk mengurangi jumlah orang miskin, bahkan di beberapa kebijakan seperti yang dilakukan dengan menaikan BBM justru memperbanyak daftar orang miskin di Indonesia. Seperti yang di rilis oleh tim Indonesia bangkit bahwa selama periode 2005/2006 kenaikan harga beras dan BBM turut berpengaruh pada kenaikan angka kemiskinan. Kenaikan harga beras selama periode Juli 2005 - Juli 2006 mencapai 43%. Padahal belanja beras mencapai 23,3% pengeluaran rumah tangga miskin. Bagi rumah tangga miskin kenaikan harga beras bisa lebih berdampak dibandingkan kenaikan BBM. Itu karena beras menjadi kebutuhan pokok konsumsi.

 

Akar Kemiskinan

                Untuk memahami akar kemiskinan akan digunakan 3 pendekatan, yang sering dilakukan oleh kaum Freirean. Yang pertama apakah, kesadaran magis, yang mengajarkan bahwa akar kemiskinan disebabkan oleh sesuatu yang berada di luar manusia, artinya bahwa kemiskinan merupakan nasib dari orang yang bersangkutan artinya bahwa orang tersebut memang sudah ditakdirkan untuk miskin. Paradigma ini mengeyampingkan fitrah manusia sebagai pekerja keras dan hasrat yang kuat untuk maju, bahkan dalam konsep Islam nasib seseorang itu dapat berubah karena ia berusaha dengan sungguh-sungguh. Ini menunjukan bahwa kemiskinan bukan karean nasib orang tersebut miskin tetapi memang ada faktor yang lain yang membuat masyarakat miskin. Yang kedua adalah kesadaran naif, yang mengatakan bahwa akar kemiskinan adalah akibat dari ketidakmampuan manusia itu sendiri, misalnya malas atau tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Paradigma ini juga mengeyampingkan bahwa ada faktor yang menyebabkan orang itu malas, misalnya tidak ada askes untuk mereka-mereka yang miskin menikmati pendidikan sehingga menjadikan mereka kalah bersaing dengan yang memiliki pendidikan dengan  baik, maka munculah faktor kemalasan. Yang ketiga adalah kesadaran kritis yang mengatakan bahwa akar kemiskinan adalah akibat struktur yang ada dalam negara yang bersangkutan, ekonomi yang pro kapital, akses yang tidak merata, korupsi, sistem politik dan lain sebagainya. Dengan mengunakan paradigma ini kita bisa mengatakan bahwa beberapa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah justru sebagai penyebab kemiskinan terjadi. Konsep pembangunan yang dijalankan oleh Orde Baru dengan menekakan pada pertumbuhan ekonomi bukan pada pemerataan menyebabkan hanya sebagain orang yang menikmati yaitu mereka yang memeliki akses dan hubungan dengan para penguasa. Contoh lain lagi adalah pengeloalan hutan justru melharikan kemiskinan bagi masyarakat adat yang memeliki hak ulayat atas tanah dan hutan mereka. Atau yang terbaru adalah bawah Bantuan Langsung Tunai justru meningkatkan angka kemiskinan karena disana sini juga terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa yang justru tidak menolong dengan BLT tersebut. Artinya bahwa ada kebijakan atau struktur yang diciptakan oleh negara bukan yang pro terhadap orang miskin atau mencari akar kemiskinan yang sesungguhnya sehingga program pengentasan kemiskinan yang dilakukan hanya bersifat karikatif saja bukan menyentuh substansi yang sebenarnya dirasakan sebagai persoalan dari akar kemiskinan itu.           

 

Benarkah Kemiskinan adalah Pelanggaran HAM?

Hak Asasi Manusia meletakan tanggungjawab pemenuhan HAM harus dilakukan oleh negara. Dan ketika negara tidak melakukan pemenuhan tersebut maka negara itu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggar HAM, baik karena perbuatan maupun pembiaran. Karena itu negara diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang maksimal untuk memenuhi HAM. Apalagi bagi kategori Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang mensyaratkan agar negara senantiasa melaksanakan hak tersebut secara progresif termasuk melalui langkah-langkah legislasi. Dan dalam pedoman Mastrich tentang pelanggaran hak ekosob kategori pelanggaran HAM itu adalah ketika negara tidak mampu menghormati, melindungi dan melaksanakan kewajiban dalam Kovenan Hak Ekosob. Karena itu menghormati, melindungi dan melaksanakan    membutuhkan tindakan dan hasil yang mampu diperhitungkan dengan cermat akan terpenuhinnya hak tersebut.      

Tindakan dan hasil merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena ketika tindakan dibuat dalam bentuk kebijakan hasilnya dapat diprediksikan. Namun dalam banyak soal tentang kemiskinan tindakan itu terkadang tidak terealisasi sama sekali, terlaksana hanya sebagian atau terlaksana namun tidak memenuhi hasil yang maksimal. Salah satunya adalah kebijakan BLT yang dimaksudkan untuk memberikan subsidi terhadap orang miskin karena kenaikan harga BBM. Namun kebijakan ini tidak memecahkan persoalan orang miskin tatapi justru menambah jumlah orang miskin karena ketika harga BBM naik otomatis semua produk yang mengunakan BBM juga naik dan BLT itu tidak mampu digunakan untuk keperluan sehari-hari mereka.

Ini artinya bahwa tindakan yang diwujudkan dalam bentuk perumusan kebijakan justru tidak memecahkan persoalan yang sesungguhnya dari orang miskin. Maka hasilnya justru tidak memecahkan persoalan masyarakat malah menambah persoalan baru di masyarakat dan secara ototmatis memboroskan uang negara dengan program yang tidak mencerminkan perlindungan HAM terhadap orang miskin.

 

Kesimpulan                

Dari paparan dan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya karena kebijakan dan hasil yang keluarkan oleh pemerintah justru tidak mensejahterakan masyarakat dalam segala hal karena yang muncul kemudian adalah naiknya angka kemiskinan bukan munculnya kesejahteraan rakyat         

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.