CATATAN PINGGIR
15 Desember 2011
Neoliberalisme dan Kepahlawanan
 

Muammar Fikrie

Beberapa waktu lalu penulis sempat mengikuti sebuah seminar, yang diselenggarakan oleh salah satu ormas di Yogyakarta. Dalam kesempatan itu salah satu pembicaranya, Eko Prasetyo melemparkan pendapatnya soal kepahlawanan. Menurut bung Eko, dirinya terheran-heran melihat gambar-gambar pahlawan yang diperlihatkan kepada anak-anak usia Sekolah Dasar. Gambar-gambar pahlawan itu senantiasa dilukis dalam keadaan tersenyum, seakan senyuman itu yang membuat diri mereka yang menjadi pahlawan.

Lontaran bung Eko, telah memberikan gambaran singkat soal pergeseran makna kepahlawanan pada masa kini. Jika ingin meminjam lirik lagu Iwan Fals, kalo hanya senyum westerling-pun tersenyum. Kenapa dalam lukisan gambar pahlawan, yang diperlihatkan bukan sosok para pahlawan ketika bertarung melawan penjajah negeri ini. Bukankah hal itu yang membuat mereka dianggap sebagai pahlawan di negri ini.

Kondisi hari inipun tak lebih-kurang dengan kondisi di jaman penjajahan. Paham neo liberalisme, yang menjadi pilihan elite negeri ini. Paham ini hanya menjadikan kita sebagai sapi perah dari kerajaan modal asing. Ekspansi modal asing, sekaligus mengukuhkan dominasi ekonomi mereka terhadap negri ini. Sejatinya tak ada perbedaan yang cukup mendasar, karena tujuannya sama dengan penjajahan fisik di masa silam yaitu dominasi ekonomi.

Bebas beroperasinya perusahaan-perusahaan asing dalam sektor-sektor strategis, telah menguras sumber daya alam yang kita miliki. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan pajak rendah terhadap investasi asing telah mendorong akselerasi modal asing untuk masuk kedalam denyut nadi perekonomian negeri ini. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan BKPM, dari tahun 1967 hingga 1999, pemerintah telah menyetujui 7,665 proyek investasi asing dengan nilai sekitar US$ 228,2 milyar (dikutip oleh Embassy of United States of America, 2000).

Industri pertambangan merupakan fakta bagaimana akselerasi modal asing. Enam perusahaan trans-nasional di sektor pertambangan, masing-masing Rio Tinto, Broken Hill Property Company Ltd, Newmont Mining Coorporation, Newcreast Mining Ltd, Inco Ltd (sekarang Vale Inco), dan Freeport Mc Moran Copper & Gold menguasai industri pertambangan Indonesia dalam penambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan batubara (Sangaji, 2002).

Penguasaan asing terhadap sektor dan sumber daya strategis itu, membuat Negara ini tak bisa lagi memaksimalkan seluruh potensi untuk mensejahterakan rakyat. Tidak terjaminnya hak-hak mendasar rakyat adalah buah dari ketidakmampuan pemaksimalan potensi tersebut. Contohnya : mahalnya pendidikan dan kesehatan yang telah menghancurkan kualitas tenaga produktif negeri ini. Buahnya adalah 52,1 juta buruh plus 68,5 juta petani , plus lima juta nelayang ditambah dengan 9.427.600 pengangguran terbuka. Mereka ini adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah dua dollar amerika per hari atau dibawah garis kemiskinan. (Fadjroel Rachman, ‘Dua Indonesia, Satu Sumpah Pemuda’, Kompas 29 Oktober 2008).  Rakyat hanya mampu menjadi kuli di negeri yang kaya raya ini.

Para tokoh dan pahlawan di masa lampau memang telah berhasil menghantarkan kita ke pintu gerbang kemerdekaan. Akan tetapi semangat penolakan terhadap asing yang mereka kobarkan dalam setiap perjuangannya, malah dikhianati oleh para elite pemimpin di masa kini. Semangat penolakan itu, telah berganti menjadi sebuah semangat mengabdi kepada asing.

Bukan hanya itu para elite bahkan terkesan terjebak dalam ambisi masing-masing. Penulis sempat tertawa ketika melihat presiden negri ini dalam iklan politiknya mengaku telah menurunkan harga BBM, serta mengklaimnya sebagai kesuksesan pemerintahan. Seperti anak kecil yang mengharap pamrih, dari sesuatu yang telah dilakukannya (tujuan iklannya, biar nanti dipilih pada pemilu 2009). Padahal seperti kita ketahui harga BBM turun karena penurunan harga minyak dunia, bukan karena kemandirian kita secara ekonomi. Kalau memang dia merasa perlu menurunkan harga minyak, kenapa tidak melakukan nasionalisasi atau kebijakan yang tujuannya menyiapkan hal tersebut.

Berangkat dari kondisi  di atas, kita butuh sosok yang masih memiliki semangat yang sama dengan para pahlawan di masa silam. Semangat yang paling utama adalah semangat menegakan kedaulatan negeri ini. Hal yang sangat sulit terlihat dalam kondisi hari ini, ditengah kesibukan para elite yang malah asyik menghamba kepada modal asing.

Sosok pahlawan yang dibutuhkan adalah mereka yang bisa menyatakan perlawanan terhadap asing. Jika jaman awal kemerdekaan para tokoh memimpin rakyat, untuk melawan agresi-agresi militer penjajah. Sebaiknya sosok pahlawan yang kita harapkan, adalah mereka yang tumbuh bersama rakyat dan bisa menjadi pelopor perubahan bagi rakyat negri ini. Pelopor adalah mereka-mereka yang terus-menerus memajukan dan menjadi pemimpin dalam perjuangan menegakan kedaulatan  rakyat.

Lebih penting lagi adalah ketulusan dalam melakukan perjuangan demi rakyat. Para pahlawan tentunya senantiasa tulus dalam melakukan perjuangan. Jika di kemudian hari mereka diakui oleh rakyatnya sebagai pahlawan, itu adalah hal yang berbeda. Sama sekali tak ada pamrih di dalamnya. Apalagi ilusi seperti yang banyak dipraktekan oleh para elite akhir-akhir ini.

Pada masa lampau, pergerakan nasional ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi rakyat. Dari organisasi-organisasi berwatak kerakyatan itu muncul sosok-sosok seperti Tirto Adhi Soeryo, Marcokartodikromo, Soekarno, Tan Malaka, Natsir dll. Sosok-sosok seperti ini yang dibutuhkan oleh negara ini saat ini. Syarat utamanya adalah menyediakan wadah-wadah untuk menempa rakyat dan menciptakan sosok-sosok pemimpin baru seperti nama-nama di atas. Wadah-wadah itu adalah organisasi-organisasi rakyat. Maka tugas utama setiap rakyat adalah membangun organisasi-organisasi rakyat. Jika hal ini bisa dilakukan, bukan tak mungkin sejarah akan berulang. Kita akan menyaksikan Pangeran Diponegoro muda, Sokarno baru atau Tan Malaka baru.

Muammar Fikrie
Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UII
Divisi Kampanye Lingkar Muda (LIMA) Yogyakarta

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.