CATATAN PINGGIR
09 Desember 2011
Meneladani Kepahlawanan Islam Menuju Keadilan Substansial
 

M. Mahrus Ali *

“Para pahlawan bukan untuk dikagumi, tapi untuk diteladani. Maka makna-makna yang mendasari tindakan mereka yang perlu dihadirkan ke dalam kesadaran kita”

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merealisasikan cita-cita pendahulunya, sebaliknya suatu bangsa akan menjadi kerdil bila ia menghianati cita perjuangan para pahlawannya tersebut. Adalah sebuah pengkhinatan terbesar bagi generasi penerus bangsa jika ia mau menyerahkan separuh “kedaulatan” bangsanya untuk kepentingan asing. Dengan dalih modernisasi itulah spirit kepahlawanan bangsa mulai sirna ditelan arus modernitas tersebut. Hilang bagaikan ditelan bumi. Mungkin hanya pada hari-hari tertentu kita mengenang jasa-jasa para pahlawan ini. Namun spirit, ghirah para syuhada’ itu sama sekali tidak mengakar dalam benak bangsa. Maka tak heran bila dengan mudahnya bangsa kita kembali terjajah meski kadang penjajahan itu terasa ‘nikmat’ karena semua itu sudah melenakan dan membius nalar kritis anak bangsa.

Dalam sejarah perjuangan bangsa banyak tokoh yang turut berjuang merebut kemerdekaan bangsa. Dari kalangan Islam pun muncul banyak tokoh yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pahlawan dalam konteks ini bukan hanya orang yang berjuang di medan pertempuran memanggul senjata, berjibaku dengan mesiu serta mempertaruhkan jiwa raga demi nusa dan bangsa.

Tak kurang dari beberapa pahlawan Islam Indonesia yang disebut dalam buku Seratus tokoh Islam yang berpengaruh di Indonesia (Salahuddin Hamid 2003 : vii-viii) mereka yang tersebar dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB dan daerah lainnya mulai dari abad 18 hingga 21. Dengan memahami spirit dan perjuangan para pahlawan tersebut generasi muda dapat mengenang sekaligus mengapresiasi kemudian meneruskan cita-cita dan perjuangan mereka dalam konteks kekinian. Dari peran-peran mereka kita dapat mengetahui akar-akar pemikiran, perjuangan dan pengaruh yang muncul dalam fenomena kebangsaaan kita.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannnya, ungkapan klasik ini mempunyai makna penting dalam pembangunan bangsa ke depan. Hal ini tentu saja karena besarnya suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran dan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului perjuangan para penerusnya saat ini. Dalam diskursus kekinian, makna pahlawan tidak hanya mereka yang wafat di medan pertempuran atau di tiang gantungan namun setiap pembela keadilan dan kebenaran untuk kepentingan masyarakat dan bangsa, penjuang pendidikan dan pengembangan masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang lebih  kompleks baik pemikiran maupun fisik, mereka semua sejatinya adalah pahlawan. Maka sudah semestinya sumbangsih para pahlawan tersebut perlu dihargai, dikenang , dipelihara, diteruskan  dan dikembangkan untuk kepentingan pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

 

Kepahlawanan Dalam Konteks Kekinian

63 tahun Indonesia telah menghirup udara merdeka namun kemerdekaan itu belum sepenuhnya menyentuh aras hakiki. Kemerdekaan yang belum memerdekaan. Itulah realitas kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia saat ini. Fakta yang terungkap dan telah dipublish di media massa menyiratkan kegamangan bangsa akan hakikat kemerdekaannya. Bangsa kita masih terjajah secara ekonomi (economical colonialization) dimana modal asing masih menjadi primadona. Aset-aset negara tergadai, secara politik kita masih “tunduk” pada kebijakan negara adikuasa Amerika Serikat. Masih layakkah bangsa kita disebut “merdeka” ??.

Anis Matta (Anis Matta : 2004) dalam bukunya Mencari Pahlawan Indonesia pernah mengungkapkan skeptisme terhadap makna kepahlawanan terutama dalam bingkai keindonesiaan. Jika para pahlawan adalah anak jaman mereka, tentulah mereka membutuhkan potongan-potongan zaman yang merangsang munculnya kepahlawanan mereka. Ada banyak orang bait yang lahir dan mati tanpa pernah menjadi pahlawan; karena ia lahir pada jaman yang lesu, di mana hampir semua perempuan seakan mandul atau enggan melahirkan pahlawan. Begitulah awalnya kesaksian kita; ada banyak potongan zaman yang kosong dari para pahlawan. Jaman kevakuman, jaman tanpa pahlawan. Pada potongan jaman seperti itu mungkin ada orang yang berusaha menjadi pahlawan; tetapi usaha itu seperti sebuah teriakan di tengah gurun; gemuruh sejenak, lain lenyap ditelan sunyi gurun.

Para pahlawan menjadi simbol kekuatan sebuah peradaban, tetapi peradaban memberi ruang yang luas bagi munculnya para pahlawan itu. Sebaliknya pun demikian. Hilangnya para pahlawan adalah isyarat matinya sebuah peradaban, tetapi runtuhnya sebuah peradaban adalah isyarat hilangnya ruang gerak bagi para pahlawan.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia juga melahirkan banyak tokoh pahlawan Islam Indonesia. Pahlawan kita mengajarkan keteladanan untuk melawan segala bentuk ketidakadilan. Penjajahan di dunia harus dihapuskan. Demikian amanat konstitusi kita. Perjuangan para pahlawan seyogyanya banyak menginspirasi generasi muda untuk lebih giat membangun kapasitas dirinya agar tidak mudah ‘terjajah’ oleh tipu daya neoliberalisme dan antek-anteknya.    

Sekedar flashback sejarah perjuangan para pahlawan muslim sekaliber Ahmad Dahlan yang telah mempelopori kebangkitan ummat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Menjadi pioneer kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria. Sementara M. Natsir dikenal tidak hanya di level nasional bahkan dunia internasional pun mengaakuinya sebagai orang yang memberikan dukungan penuh terhadap pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa muslim di Asia dan Afrika. Natsir juga banyak mengkader tokoh muda Islam antara lain yang menonjol Nurcholis Madjid, Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra. Demikian pula kariernya di bidang politik juga karya-karya tulisnya merupakan kontribusi yang tak terhitung bagi kemajuan bangsa.

Bangsa Indonesia membutuhkan seorang pahlawan baru, seorang figur keteladanan yang dapat memberikan inspirasi kepada seluruh elemen bangsa khususnya umat Islam lainnya agar dapat melakukan inisiatif dalam menyelesaikan masalah-malasah di tubuh umat Islam itu sendiri.

Umat Islam saat ini masih dililit sejumlah permasalahan krusial yang bisa menggiring umat menjadi kaum paria di era global. Masalah kemiskinan adalah salah satunya. Negara-negara Islam mulai dari Maroko hingga Indonesia, umumnya masih dibelit kemiskinan yang bersifat struktural dan kultural sekaligus. Apalagi kalau kita lihat ke negara-negara Afrika dan Asia Selatan, Negara-negara seperti Nigeria, Sudan, Ethiopia, Senegal, Chad, atau Pantai Gading yang mayoritas Muslim, dibelit kemiskinan yang akut. Kematian akibat kekurangan gizi alias kelaparan merupakan pemandangan sehari-hari di benua hitam. Begitu pula di Asia Selatan seperti Bangladesh.

Di antara problem besar yang menyebabkan keterbelakangan umat Islam adalah korupsi. Korupsi di negara-negara Muslim betul-betul telah bersifat destruktif, melemahkan sendi-sendi kepemerintahan. Ironisnya, upaya untuk menghentikan korupsi dihadang oleh resistensi atas gerakan antikorupsi tersebut.

Problem lainnya adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Secara umum negara-negara Muslim tingkat pendidikannya masih memprihatinkan. Masih banyak yang buta huruf. Angka partisipasi di dalam pendidikan masih rendah. Urusan perut membuat sulit bagi mereka untuk bicara tentang tantangan global. Di bidang kesehatan, beberapa penyakit menular masih mengancam negara-negara Muslim. Sementara itu sumber daya pemerintah sangat terbatas untuk menghadapinya (dan sebagian dikorupsi sendiri oleh para birokrat). Manajemen yang korup menyebakan anggaran yang dialokasikan bagi peningkatan kesejahteraan warga menjadi raib.

 

Neoliberalisme dan Lunturnya Spirit Kepahlawanan

Neoliberalisme dengan cengkramannya yang semakin menggurita semakin menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang semakin terpuruk. Padahal jerih payah pahlawan kita telah berupaya mewariskan perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan, penindasan dan penjajahan.

Membincang neoliberalisme maka tentu tidak dapat dilepaskan dari globalisasi, Susan George-meminjam teori hegemoni Antonio Gramsci globalisasi adalah sarana pendukung ideologi neoliberalisme untuk melakukan hegemoninya. Sebuah laporan dari Komisi Dunia tentang Dimensi-dimensi Sosial Globalisasi tahun 2004 (World Commission on the social Dimensions of Globalization) yang menyebutkan bahwa dalam setiap kawasan, kecuali Asia Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, jumlah pengangguran meningkat antara tahun 1990 dan 2002. Pada saat laporan di atas dikeluarkan, angka pengangguran di seluruh dunia mencapai angka yang tak pernah terjadi sebelumnya yaitu 185,9 juta. Komisi di atas juga menemukan bahwa 59 % penduduk dunia hidup di negara-negara dimana ketidakadilan terus meningkat. Bahkan pada kebanyakan negara maju, orang kaya bertambah kaya sementara yang miskin tidak mampu bertahan (I Dewa Gede Palguna : 2008).

Neoliberalisme memang bukan hal baru, ia sudah cukup lama diciptakan guna memiskinkan rakyat dalam segala aspeknya. Ahmed A White (Capitalism, Social Marginality, and the Rule of Laws’s Uncertain Fate in Modern Society : 2005) mengkritik keras neoliberalisme yang pada dasarnya merupakan politik sekaligus ideologi dari globalisasi secara mendasar memusuhi sistem kesejahteraan sosial dan telah mengambil peran aktif dalam serangan-serangan terhadap kredibilitas intelektual maupun politis dari sistem itu, menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kebijakan ekonomi neo liberalnya dengan nilai sosial konservatifnya, tidak relevan dengan kelas menengah dan atas, pengurasan yang tak terhindarkan atas pendapatan dan kemakmuran masyarakat, dan sebagai belenggu terhadap partisipasi pasar tenaga kerja pada pihak kelas bawah.

Bertolak dari realitas di atas bahwa neoliberalisme adalah ‘musuh dalam selimut' terkadang invisible namun memberikan dampak yang signifikan. Maka tidak salah apa yang dicetuskan oleh Gramsci bahwa hegemoni atau dominasi campuran paksaan dengan persetujuan (coersion plus consent). Hegemoni tidaklah bersifat alamiah melainkan dibentuk. Ia bergantung pada penanaman sehari-hari melalui sekolah, pekerjaan, iklan bahwa melalui opera sabun (soap opera). (The New Encylopaedia Brittanica : 1980). Begitu pula neoliberalisme yang sudah menghegemoni tidak saja sistem ekonomi bangsa namun segala sendi kehidupan sudah terhegemoni. Walhasil bangsa menjadi lemah dan tak berdaya, figur keteladanan bangsa-pun sulit ditemukan karena semua telah dikaburkan oleh penjajahan sistemik-sistematis yang menghancurkan.

Kepahlawanan Islam dalam konteks perlawanan terhadap neoliberalisme adalah bagaimana bangsa Indonesia mampu bersikap independen tidak bergantung pada belas kasihan bangsa barat yang notabene adalah antek neoliberalisme. Tergadainya aset-aset negara tak lain karena kita tak mampu mempertahankannya dan hanya tergoda oleh keuntungan sesaat.

Mungkin perlu rasanya kita merenungi sejarah tradisi perlawanan para ulama besar dunia seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Yusuf Qordhowi, Muhammad Quthb dan yang lainnya memang besar dalam tradisi perlawanan. Penjara adalah sekolah yang membesarkan para pahlawan. Mereka menjadi lebih kokoh setelah tamat dari sekolah penjara. Tradisi perlawanan itu selalu lahir dari kesunyian. Ketika kekuasaan berubah jadi sesuatu yang menyeramkan, itu adalah tirani. Sementara semua mulut terbungkam ketakutan, sejarah menjadi milik para penguasa. 

 

Meraih Keadilan Substansial&Prosedural

Dari persoalan neoliberalisme yang melahirkan ketidakadilan sosial, kemudian kita kontekskan perjuangan para pahlawan tersebut untuk meraih keadilan. Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa kegigihan para pahlawan merebut kemerdekaan bukan semata-mata untuk meraih apa yang disebut ‘pahlawan’ namun semua itu adalah bakti bagi nusa dan bangsa. Sebagai generasi yang peka terhadap perjuangan para pahlawan penduhulunya maka sudah sudah saatnya mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif dan juga memperjuang keadilan yang kian hari kian sulit mendapatkannya.

Keadilan pada hakikatnya adalah untuk semua manusia, justice for all begitulah jargon yang sering kita dengar, keadilan tidak pandang bulu. Namun, jargon itu tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sesungguhnya. Justice is not for all (keadilan itu tidak untuk semua) tapi keadilan itu hanya bagi sekelompok orang yang mampu ‘membeli’ keadilan tersebut. Skeptiskah kita akan penegakan hukum, sehingga keadilan pun sulit di dapatkan bahkan hanya menjadi dambaan. Coba lihatlah bagaimana penegakan hukum di negara kita, keadilan tergadai, keadilan yang terbeli. Koruptor bebas melenggang tanpa beban, seperti maling ayam digebuk sampai mati. Itulah analogi yang mungkin tak lazim dalam dunia penegakan hukum.

Lalu apa yang salah dengan keadilan? Bukankah para pahlawan pendahulu kita berjuang  jiwa dan raga untuk meraih keadilan. Tidak dijajah dan ditindas oleh bangsa lain. Para pahlawan tanpa kenal lelah berjihad agar bangsanya merdeka. Tapi apa balasannya setelah bangsa merdeka. Justru yang terjadi adalah ketidakadilan sistem. Sistem penegakan yang diplintir, dibelokkan, hukum yang dimodifikasi untuk kepentingan perorangan dan output dari skenario ini adalah ketidakadilan sosial.

Perlu rasanya kita fahami tentang hakikat keadilan itu sendiri, keadilan substansial, prosedural, keadilan formal serta berbagai varian lainnya agar tercipta suatu pemahaman yang komprehensif, dan tentu saja kita agar dapat mentransformasikan makna keadilan tersebut sebagaimana yang telah dicita-cita para pahlawan bangsa. Dalam kaitannya dengan keadilan, Satjipto Rahardjo berpendapat, untuk menyebarkan fora pendistribusi keadilan tidak semestinya terkonsentrasi hanya pada satu lembaga yang bernama pengadilan. Marc Galanter memberikan tamsil yang sangat bagus, yaitu hendaknya ada justice in many rooms (keadilan ada dalam banyak ruang). (Gagasan Alternative Dispute Resolution (ADR) sudah tersimpan lama sejak gelombang gerakan Access to Justice Movement (AJM) masalahnya karena masyarakat dapat mengalami keadilan atau ketidakadilan bukan saja melalui forum-forum yang disponsori oleh negara, akan tetapi dapat juga melalui lokasi-lokasi kegiatan primer.

Keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu pendistribusi keadilan tidak dapat dilepaskan dari penerimaan dan penggunaan hukum modern di Indonesia. Hukum modern di Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu institusi baru yang didatangkan atau dipaksakan (imposed) dari luar. Padahal secara jujur, dilihat dari optik sosio kultural, hukum modern yang kita pakai tetap merupakan semacam “benda asing dalam tubuh kita.” Oleh sebab itu, untuk menanggulangi kesulitan yang dialami bangsa Indonesia disebabkan menggunakan hukum modern, adalah menjadikan hukum modern sebagai kaidah positif menjadi kaidah kultural.

Persoalannya, karena sistem hukum modern yang liberal itu tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas kepada masyarakat, melainkan untuk melindungi kemerdekaan individu. Di samping itu juga, akibat sistem hukum liberal tidak dirancang untuk memberikan keadilan substantif, maka seorang dengan kelebihan materiel akan memperoleh “keadilan” yang lebih daripada yang tidak.

Sistem yang lebih mengunggulkan kemerdekaan individu daripada mencari kebenaran dan keadilan memakan banyak korban di Amerika Serikat dan salah satu perkara yang disebut-sebut sebagai perkara abad ini adalah Perkara O.J. Simpson yang diputus “not guilty.” (Alan M. Derschowitz 1996) Bahkan di Indonesia, fenomena “orang yang memiliki banyak uang dapat membeli kemenangan di pengadilan” telah menjadi rahasia bersama para pencari keadilan. Tawar menawar antara hakim pemutus dengan kuasa hukum pihak-pihak ketika putusan hendak dijatuhkan adalah cerita yang sangat memilukan sekaligus memalukan dalam proses penegakan keadilan. (Marc Galanter :1974)

Jalan berliku meraih keadilan substansial (hakiki) bukan hanya keadilan prosedural (formal) tentu membutuhkan daya juang yang tidak ringan. Jika ketidakadilan sudah menggurita maka saatnya keadilan dijunjung tinggi demi meraih supremasi hukum. Bila hukum tak kunjung tegak, maka jangan tunggu sampai hukum itu ambruk dan runtuh. Tak ada jalan lain, hukum harus kita dorong agar bisa tegak, bahkan revolusi hukumpun bisa jadi alternatifnya. Jika pun para pahlawan itu hidup kembali dan melihat kondisi bangsa yang carut marut seperti saat ini niscaya mereka akan bersedih karena generasi penerusnya tidak bisa mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan cucuran keringat, darah dan air mata. Kemerdekaan yang dicita-citakan, keadilan untuk seluruh umat manusia hanya tinggal dambaan semata. Pupuslah harapan sang pahlawan. Itukah yang kita harapkan atau kitalah yang akan menjadi pioneer untuk menghidupkan semangat kepahlawan itu ?

Menyitir apa yang difirmankan Allah SWT dalam QS Ar-Ra’ad : 11 “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “, ayat ini memiliki makna yang konstekstual terkait dengan perubahan suatu kaum atau bangsa dari bangsa, karena Tuhan tidak akan merobah keadaan bangsa, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka. Kemunduran karena mengabaikan spirit perjuangan, kemunduran akibat menuhankan neoliberalisme dan membiarkan ketidakadilan merajalela.  Perubahan itu mutlak, harus ada kesadaran kolektif bangsa untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem berbangsa dan bernegara untuk meraih keadilan yang hakiki.

M. Mahrus Ali
Aktifis HMI  Badan Koordinasi Indonesia Bagian Tengah

 

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
14 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah

 (Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK))

 

Kalau kita perhatikan dengan seksama, ada perbaikan kuantitas menulis dari para penulis Indonesia pasca reformasi tahun 1998. Kebebasan berekspresi dan berpendapat, bagaimanapun layak mendapatkan apresiasi. Perjuangan keras dan panjang para aktivis HAM, membuahkan hasil yang kita semua dapat memetiknya lalu menikmatinya. Tak terbayang bagaimana sastrawan sekelas Pramoedya Ananta Toer dan Buya Hamka, yang dihargai, dihormati bahkan dipuja di negeri orang, tapi diburu, dipenjara, dan diperlakukan secara tidak manusiawi di negeri sendiri. Itu semua adalah harga mahal atas apa yang dapat kita nikmati hari ini. Kita barangkali beruntung karena terlahir pada era dimana menulis apapun, dimanapun, dan kapanpun sudah tidak menjadi persoalan. Namun disadari atau tidak, kondisi itu berdampak simetris dengan kualitas tulisan yang kita buat.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.