CATATAN PINGGIR
09 Desember 2011
Kualitas Manusia dan Penegakan Hukum
 

Oleh: Suparman Marzuki

DOMINASI pendekatan legisme dalam penegakan hukum sejak awal abad ke-20 hingga sekarang ini memberi andil besar bagi keringnya perspektif sosial di dalam penegakan hukum. Penilaian mengenai efektifitas dan dampak sosial penegakan hukum misalnya diukur semata-mata berdasarkan kreteria rancu seperti jumlah warga negara yang terkena sasaran penegakan hukum, banyaknya kasus terselesaikan dan frekuensi operasi penegakan hukum. Sedang pertanyaan-pertanyaan dasar tentang seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum sudah mendekatkan pada tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan sosial hukum. Atau seberapa jauh nilai-nilai hukum prosedural maupun nilai-nilai hukum sub­stantif telah terimplementasi melalui penegakan hukum, kurang diperhatikan.  

Kajian penegakan hukum tidak pula diarahkan pada upaya meru­muskan sistem hukum responsif yang mampu menjawab perkembangan kualitas manusia sebagai pelaksana penegak hukum maupun sebagai sasaran penegakan hukum. Akibatnya sistem hukum hanya mereaksi saja kualitas manusia yang muncul pada suatu ketika. Manakala suatu saat manusia dianggap telah berubah menjadi orang yang sangat cerdik dan mampu menggunakan akalnya secara licik, maka hukum pun harus waspada terhadap perkembangan tersebut. Pada saat seperti itu hukum pun harus disusun sedemikian rupa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan sekawanan pencuri yang selalu mencari kesempatan untuk bertindak.    Kebijakan negara semasa Orde Baru dalam pembentukan perun­dang-undangan selalu merupakan reaksi atas perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan atau bersifat imperatif terhadap perubahan.  Sekian tahun mendatang seiring laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua ketentuan hukum yang baru itu bukan mustahil menuntut revisi total karena dirasakan tidak mampu lagi mengikuti kualitas manusia di satu sisi dan kualitas sosial di sisi lain.

Oleh sebab itu, aturan hukum semestinya bersifat prospektif mempunyai sinyal-sinyal yuridis yang mampu merekam peristiwa-peristiwa sosial masa depan, meski cukup disadari bahwa untuk hal-hal tertentu sifat proaktif hukum pun dapat menimbulkan masalah terutama bila penegakan hukum itu kurang memperhatikan kualitas manusia yang menjadi sasarannya. Dalam suasana yang demikian ini tak jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum disebabkan  rendahnya kualitas (pengetahuan) manusia yang tak mengetahui kalau perbuatannya itu dilarang oleh hukum. Dan tak jarang pula hak-hak yang dijanjikan hukum hanya bisa dinikmati dan dijangkau oleh orang-orang yang memiliki kualitas tertentu.    Dipergunakannya atau tidak hak-hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, ganti rugi, dan lain-lain seperti ditentukan KUHAP, atau kasus-kasus pencemaran lingkungan, penggu­suran untuk sebagian jelas berkaitan dengan rendahnya kualitas manusia bersangkutan.

Bila KUHP baru telah diundangkan resmi dan memuat pasal-pasal tentang berbagai jenis kejahatan ekonomi (kejahatan perbankan, komputer, iklan palsu, dan lain-lain) dalam pelaksanaannya pasti menuntut kesiapan pengetahuan teoritis dan operasional aparat penegak hukum agar pesan dan misi peraturan  itu dapat ditegakkan secara maksimal.

Oleh sebab itu penegakan hukum dan kualias manusia terdapat hubungan yang simultan antara keduanya yang tidak dapat dikecual­ikan. Mengembangkan model hukum responship (proaktif) menuntut pengembangan dan pembangunan kualitas penegak hukumnya agar siap memikul tugas-tugas yang dibebankan oleh hukum itu, dan menuntut pula pengembangan kualitas masyarakat agar janji-janji hukum itu dapat dijangkau dan dinikmati masyarakat tanpa kecuali. Karena itu, strategi pengembangan hukum di satu pihak dan pengembangan kualitas manusia di pihak lain seyogyanya merupakan program pengembangan yang terintegratif dalam suatu proses pembangunan yang berkesinambungan.**

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.