CATATAN PINGGIR
09 Desember 2011
POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA
 

Oleh: Suparman Marzuki, S.H., M.Si

CITRA polisi dalam pelaksanaan hukum dan hak asasi manusia (HAM) sepanjang kehidupan negeri ini selalu dipandang negatif karena dalam kenyataannya Polisi merupakan institusi penegak hukum yang paling transparan dalam hal pelanggaran HAM.  Tewasnya Tjetje Tajuddin, perlakuan terhadap keluarga Udin serta penangkapan dan perlakuan terhadap Iwik beberapwa waktu lalu merupakan kasus-kasus aktual yang sampai sekarang masih menyisakan masalah. Itu baru jenis kasus langsung dan harfiah pelanggaran HAM; masih banyak kasus pelanggaran HAM yang meski tidak langsung diderita secara fisik oleh seseorang atau masyara­kat, tetapi memiliki kualitas penderaan. Perlakuan istimewa aparat terhadap pelaku kejahatan tertentu termasuk katagori pelanggaran HAM  yang bersifat non-fisik kepada pelaku kejahatan lain yang justru memperoleh perlakuan sebaliknya.

Perlakuan istimewa yang diterima Zarina atau kepada pihak-pihak tertentu dalam kasus Tjetje, kasus Udin dan banyak kasus lainnya bagaimanapun merupakan tindakan yang melukai perasaan korban, keluarganya dan hak asasi masyarakat pada umumnya yang berhak secara asasi memperoleh perlakuan sama di depan hukum. Menyaksikan atau merasakan praktek polisi semacam itu memang memprihatinkan terutama buat keluarga korban karena aparat hukum yang mestinya ikut meringankan penderitaan justru menambah pen­deritaan. Korban dan keluarganya mengalami viktimisasi struktur­al, yaitu suatu situasi penderitaan fisik dan psikisberkelanju­ tan yang dilakukan oleh struktur penegak hukum.

Konteks struktural dan fungsional polisi memang sulit dan rentan terhadap pelanggaran HAM. Kedudukan polisi sebagai insti­tusi terdepan penegak Kamtibmas tidak bisa tidak membuat mereka berada dalam posisi dilematis ketika tuntutan  on the job troubledan within the job trouble bertemu. Di satu sisi mereka dihadap­kan pada masalah bagaimana harus patuh pada perintah atasan yang menuntut kerja efektif, efisien dengan target-target dan priori­tas-prioritas. Keberhasilan atau kegagalan mengemban perintah atasan berkaitan langsung dengan kondite dan karir. Keadaan ini merupakan fakor situasional dalam internal polisi yang potensial mengabaikan HAM, karena bagaimanapun kerja prosedural sesuai aturan hukum jelas tidak akan "pas"  dengan tuntutan efektifitas dan efisiensi.

Di sisi lain dalam konteks within the job trouble, polisi dituntut kecakapan kerja, ketelitian dan sikap adaptif terhadap dan di dalam masyarakat. Prosedur-prosedur penyelidikan dan penyidikan standar (hukum) jelas membuat kerja Polisi menjadi le­bih lamban, tidak efektif dan efisien dihadapan atasan, bahkan dalam pandangan masyarakat sendiri. Untuk jeis kejahatan yang meresahkan seperti kasus Sabu-Sabu (SS), masyarakat justru menun­tut Polisi secepat mungkin menangkap dan memenjarakan pelaku.

Dalam situasi seperti itu, kondisi riil masyarakat dimana seorang Polisi bertugas seringkali ikut menentukan kecenderun­gan-kecenderungan bertindaknya Polisi. Pada masyarakat yang ting­kat kejahatannya rendah-terkendali polisi bisa bekerja dalam kerangka within the job trouble, tetapi sebaliknya pada masyara­kat yang kuantitas dan kualitas kejahatannya tinggi ada kemungki­nan kerangka on the job trouble lebih mewarnai.

Barangkali menarik menuliskan pengalaman seorang kriminolog bernama Kirkham. Ketika ia sebagai dosen melakukan penelitian mengenai efektifitas pidana mati, ia berpendapat bahwa pidana mati sama sekali tidak efektif mengerem kejahatan karena itu ia berkesimpulan apa gunanya pidana mati dipertahankan sebagai salah satu jenis pidana. Tetapi sebagai seorang ilmuan ia tidak puas dengan kesimpulan itu. Ia lalu mengambil cuti sebaagai dosen, mendaftarkan diri di akademi kepolisian dan diterima. Dia pun menjadi anggota polisi biasa dan ditempatkan di suatu wilayah yang terkenal rawan. Sikapnya yang semula luwes terhadap pember­antasan kejahatan berubah sama sekali, terutama setelah bersama anggota polisi yang lain mengalami pelbagai situasi yang sangat membahayakan dirinya. George Kirkham menjadi orang yang senantia­sa diliputi kecurigaan terhadap orang-orang yang mempunyai ciri-ciri sebagai penjahat. Dia juga bersikap sinis terhadap pengadi­lan yang menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan pada penjahat yang dengan susah payah serta dengan mempertaruhkan nyawa polisi untuk menangkapnya. Dia cenderung bersikap keras dalam memberan­tas kejahatan. Sikap yang lunak pada dirinya akan akan membahayan seluruh korps.

Setelah satu tahun mengalami peranan sebagai anggota polisi yang ditempatkan di daerah rawan; Kirkham kembali ke perguruan tinggi untuk menuliskan hasil penelitian kembali belum puas, dan merasa masih ada yang belum lengkap, akhirnya ia memutuskan bertugas kembali sebagai polisi dan kali ini ia ditempatkan di satu wilayah yang relatif aman, dimana warga masyarakat hidup dengan tenang. Sikapnya yang semula keras, lama kelamaan menyesuaikan diri dengan ketentraman yang ada di daerah itu, dan setiap kali ia pulang ke rumah, ada rasa puas dan tentram pada diri Kirkham (Majalah Human behavior, 1975).

Mengutif pengalaman Kirkham itu untuk menunjukkan bahwa sikap seseorang dapat terbentuk oleh peristiwa yang dialaminya, meski tentu saja hal yang bersifat subyektif dan lokalitas itu tidak bisa merekomendasi kapan HAM ditegakkan, kapan boleh di­langgar, karena HAM adalah sesuatu yang bersifat kodrati yang harus dihormati dan ditegakkan meski seorang polisi bertugas di tempat rawan sekalipun.

Sekarang masalahnya terpulang kepada Polisi untuk melakukan segala upaya agar tindakan pelanggaran HAM bisa dikendalikan seminimal mungkin. Saya katakan dikendalikan karena tidak mungkin mengharapkan tidak ada sama sekali pelanggaran HAM. Oleh sebab itu baik diingatkan kembali kepada pemerintah dan Kepolisian khususnya tentang dua hal.     Pertama, pemerintah perlu kiranya mengevaluasi struktur Kepolisian kita karena sekarang saja apalagi di masa mendatang tuntutan agar aparat ketertiban masyarakat itu berwatak sipl yang berada dan menjadi bagian dari nafas masyarakatnya (protogo­nis), dan bukan berada jauh di luar masyarakat (antagonis) makin menguat. Apalagi soal HAM di masa-masa mendatang akan jauh lebih kompleks, memperoleh perhatian dan tuntutan yang lebih terbuka mengingat interaksi masyarakat kita termasuk Polisi tidak lagi berskala lokal atau nasional, tapi global. Pelbagai suku bangsa dengan aneka ragam kepentingan akan langsung berhadap-hadapan sehingga dibutuhkan satu struktur Kepolisian yang kondusif dan tidak tergantung dengan kekuatan lain untuk merancang pelbagai perubahan substantif dan prosedural di dalam tubuh Kepolisian itu sendiri agar ia menjadi sebuah organisasi yang baik.

Kedua, berkaitan dengan point satu di atas, diperlukan satu protipe polisi yang oleh Sulivan memenuhi lima syarat, yaitu seorang polisi yang well mitivated (memiliki motivasi yang baik); well eduacted (pendidikan yang baik); well trained (pengalaman yang baik); well equiped (sarana atau perlengkapan yang baik); dan well paid (kesejahteraan yang baik). Semua itu tentunya membutuhkan keleluasaan Policy program dan keuangan bagi Polisi sehingga tidak tergantung.

Dengan kata lain, untuk bisa melayani masyarakat dengan baik, polisi harus bersikap responship terhadap perubahan-peruba­han yang terjadi, harus ada kesungguhan untuk menjadi kekuatan yang mengalami pencerahan karena seperti digambarkan Toffler, bahwa segala pekerjaan di dunia ini mulai bergeser dari dominasi penggunaan otot ke otak (from brawn to brain). Penggunaan kekera­san telanjang adalah kualitas kekuasaan yang paling rendah, disusul oleh kualitas medium dala bentuk kekayaan, sedang kekua­saan dengan kualitas terbaik adalah pengetahuan.**

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
14 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah

 (Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK))

 

Kalau kita perhatikan dengan seksama, ada perbaikan kuantitas menulis dari para penulis Indonesia pasca reformasi tahun 1998. Kebebasan berekspresi dan berpendapat, bagaimanapun layak mendapatkan apresiasi. Perjuangan keras dan panjang para aktivis HAM, membuahkan hasil yang kita semua dapat memetiknya lalu menikmatinya. Tak terbayang bagaimana sastrawan sekelas Pramoedya Ananta Toer dan Buya Hamka, yang dihargai, dihormati bahkan dipuja di negeri orang, tapi diburu, dipenjara, dan diperlakukan secara tidak manusiawi di negeri sendiri. Itu semua adalah harga mahal atas apa yang dapat kita nikmati hari ini. Kita barangkali beruntung karena terlahir pada era dimana menulis apapun, dimanapun, dan kapanpun sudah tidak menjadi persoalan. Namun disadari atau tidak, kondisi itu berdampak simetris dengan kualitas tulisan yang kita buat.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.