CATATAN PINGGIR
25 Februari 2009
Memikirkan (Kembali) Hubungan Islam dan HAM
 

Supriyanto Abdi, MA

Staff Peneliti Pusham UII


P
erdebatan seputar hubungan Islam dan HAM sulit dilepaskan dari hubn konfliktual antara dunia Islam dan Barat. Sulit dipungkiri bahwa hubungan antara Islam dan Barat selama ini masih sering diwarnai sikap saling mencurigai dan memusuhi. Di satu sisi, menyusul berakhirnya Perang Dingin, ada kecenderungan kuat di Barat untuk melihat dan memposisikan Islam sebagai musuh dan ancaman baru menggantikan komunisme yang sudah `berhasil' diruntuhkan. Samuel Huntington cukup berjasa dalam mendorong dan mempertegas kecenderungan ini melalui teorinya yang sangat terkenal tentang benturan peradaban (clash of civiliza­tions).

Di sisi lain, dunia Islam hingga kini masih mewarisi 'luka' dan trauma yang sulit dihapus akibat imperialisme dan kolonialisme Barat yang cupup lama mereka derita. Akibat paling nyata dari `luka' dan trauma itu adalah kecenderungan dan bangkitnya perlawanan terhadap Barat. Perlawanan itu, mula-mula berlangsung pada level politik melalui gerakan-gerakan dekolonialisasi yang bertujuan untuk membentuk negara-­bangsa yang merdeka dan bebas dari kekuasaan Barat. Namun setelah negara­-negara Islam berhasil memperoleh kemerdekaan, gerakan dekolonialisasi berubah arah, meninggalkan wilayah politik dan memasuki wilayah yang lebih luas, yakni kebudayaan. Agenda pokok dalam dekolonialisasi kebudayaan itu adalah apa yang secara retoris disebut Bung Karno sebagai "nation-building', yakni upaya untuk membangun suatu masyarakat dengan bertumpu pada kekhususan kultur yang berkembang secara indegenuous dalam masyarakat yang bersangkutan seraya menolak identitas yang dipaksakan dari luar, terutama Barat. Dalam konteks itulah, segala sesuatu yang berbau Barat termasuk gagasan dan konsep HAM, mudah mengundang resistensi dari dunia Islam.  Kecenderungan ini secara lebih jelas juga dilukiskan Mohammed Arkoun, sekarang ini sulit untuk berbicara tentang asal-usul Barat dari HAM tanpa menimbulkan protes darinya.

HAM sebagai Khazanah Kemanusiaan Universal

Dengan tetap tidak mengabaikan relasi struktural antara dunia Islam dan Barat yang masih sarat dengan beragam ketimpangan ekonomi-politik, HAM seyogyakanya dipahami dan diterima sebagai khazanah kemanusiaan universal yang landasan normatif dan filosofisnya bisa dilacak dan dijumpai dalam berbagai sistem nilai dan tradisi agama, termasuk Islam di dalamnya.

Ide yang terutama bisa menghubungkan HAM dengan tradisi-­tradisi keagamaan, kefilsafatan, dan kebudayaan yang berlainan ialah ide martabat manusia karena wawasan tentang martabat semua insan yang tak bisa diambil oleh orang lain merupakan prinsip etis dasar HAM dan unsur sentral ajaran-­ajaran dari berbagai agama dan filsafat. Sebuah proyek studi tentang "Religion and Human Rights", yang bermarkas di New York, sampai pada simpulan bahwa "terdapat unsur-unsur dalam semua tradisi keagamaan yang sebenarnya mendukung perdamaian, toleransi, kemerdekaan hati­nurani, martabat dan kesetaraan orang per orang, dan keadilan sosial.

Pandangan bahwa HAM adalah khazanah kemanusiaan universal yang mendapatkan justifikasi dari berbagai tradisi agama dijelasan dengan baik oleh Heiner Bielfeldt. Menurut pemikir HAM asal Jerman ini, memang sulit menyangkal fakta bahwa HAM mempunyai asal-usul Barat, dalam pengertian bahwa ia pertama kali muncul di Eropa dan Amerika Utara. Namun demikian, lanjutnya, fakta historis ini tidak lantas menegaskan bahwa HAM pada dasarnya terkait secara ekslusif d filsafat Barat dan hanya bisa diterapkan dalam masyarakat Barat. Setidaknya ada dua alasan yang dikemukakan Biefeldt untuk mendukung kebenaran pendapatnya.

Pertama, konsep HAM secara politis muncul dalam suasana berbagai revolusi dan sering kali mendapatkan perlawanan hebat dari berbagai tradisi agama dan budaya Barat yang sudah mapan. Di masa lalu, kritikan konservatif terhadap HAM merupakan sikap umum di kalangan gereja-gereja Kristiani di Eropa Barat dan Tengah. Karena tergoncang hebat oleh radikalisme anti-kependetaan dalam fase Jacobine pada Revolusi Perancis, Gereja Katolik selama lebih dari seabad memainkan peran yang paling berpengaruh sebagai penentang HAM pada umumnya dan penentang kebebasan keagamaan pada khususnya. Gereja Katolik baru menerima kebebasan beragama pada tahun 1965 pada Konsili Vatican Kedua (Second Vatican Council). Fakta ini menunjukkan bahwa HAM sama sekali tidak bisa dengan tepat dianggap sebagai hasil "organik" dari budaya dan sejarah Oksidental. HAM tidak berkembang sebagai "perkembangan alamiah" dari ide-ide kemanusiaan yang mengakar dalam-dalam pada tradisi keagamaan dan kebudayaan Eropa.

Kedua, HAM tidak mengakar dan bergantung pada filsafat atau ideologi Barat tertentu. Meskipun HAM adalah konsep yang mempunyai asal-usul Barat, ia secara historis terkait dengan pengalaman pluralisme radikal yang telah menjadi realitas yang tak terhindarkan dalam banyak masyarakat di seluruh dunia. Pluralisme dan multikulturalisme, baik di dalam maupun antar negara, tidak bisa dihapuskan kecuali dengan munculnya bencana politik seperti perang saudara, "pembersihan etnis" dan putusnya komunikasi dan kerjasama. Menghadapi kemungkinan bencana politik seperti itu, gagasan HAM menawarkan kesempatan untuk menciptakan konsensus normatif dasar yang melintasi batas-batas etnik, budaya dan agama.

Dengan pandangan seperti ini, universalitas HAM tidak menyiratkan sebuah pemaksaan global serangkaian nilai-nilai Barat, tetapi lebih menunjukkan pengakuan universal atas pluralisme dan perbedaan -perbedaan agama, budaya, keyakinan politik, pandangan hidup­sejauh perbedaan-perbedaanitu mendorong potensi yang tak terhingga bagi keberadaan dan martabat manusia.

Sementara dari kalangan kaum muslim, Abdullah Ahmed An-Na'im, pemikir dan aktivis HAM muslim paling berpengaruh saat ini, termasuk orang yang memegang pandangan serupa. Menurutnya, artikulasi awal konsep HAM modern memang lahir dari pengalaman bangsa Eropa danAmerika sejak abad ke-18. Namun demikian, sebagaimana diakui secara umum, pengalaman-pengalaman tersebut lebih didasarkan pada ide-ide pencerahan ketimbang ajaran-ajaran teologis Yahudi dan Kristen, meskipun yang terakhir kemudian mencoba menyesuaikan diri dengan yang pertama. Meskipun premis dasar konsep HAM adalah gagasan tentang hak-hak konstitusional fundamental yang dikembangkan negara-negara Barat, rumusan HAM yang muncul sejak tahun 1948 melampai apa yang dijumpai dalam sistem konstitusional negara-negara itu. Dengan kata lain, asal-usul Barat dalam konsep HAM kemudian disusul dan dilengkapi oleh berbagai perkembangan yang mencerminkan pengalaman dan harapan masyarakat dari berbagai belahan dunia.

Karena itu penolakan terhadap nilai-nilai yang ingin diperjuangkan lewat Deklarasi HAM PBB dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai Islam adalah sebuah langkah yang justru bisa menafikan nilai-nilai Islam itu sendiri. Sebagaimana ditulis oleh Anwar Ibrahim, "menyatakan bahwa kebebasan itu (identik dengan) Barat dan bukan Asia (atau Islam) sama saja artinya dengan menyerang tradisi kita sendiri dan nenek moyang kita yang sudah merelakan nyawa mereka dalam perjuangan menentang tirani dan ketidakadilan". Nafsu besar sejumlah kaum muslim untuk menolak apa saja yang datang dari Barat, "dapat berakibat pada pengkhianatan terhadap nilai-nilai dan cita-cita mereka sendiri". Hal itu disebabkan karena, "dalam perkara gagasan-gagasan yang dibangun di atas landasan tradisi humanistik, baik Timur maupun Barat tidak boleh menyatakan klaim ekslusif atasnya. Gagasan-gagasan itu bersifat universal".

Untuk itu, upaya untuk terus melihat dan menilai relasi Islam dan Barat dalam kerangka yang konfliktual dan konfrontatif adalah sikap yang kurang bijak dan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Sudah saatnya kaum muslim memandang Barat secara lebih seimbang. Maksudnya, kaum muslim harus mampu mensikap dengan arif dan proporsional terhadap berbagai kontradiksi kehidupan modern. Muqtedar Khan, dalam nada retoris menyatakan, "bila kaum muslim kecewa karena Amerika lebih membela Israel daripada bangsa Arab, atau karena Amerika telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap anak-anak Irak, maka mereka tidak lantas harus menolak demokrasi, HAM, penghormatan terhadap kebebasan dan supremasi hukum. Menurut Khan, "pandangan yang seimbang terhadap Barat harus mengakui dorongan-dorongan material yang membentuk ketetapan­ketetapan dalam kebijakan luar negeri Barat - serta menolak dan mengutuknya. Tetapi tidak lantas kemudian dengan bodoh kita menolak capaian-capaian moral mereka seperti tercermin dalam penghargaan mereka yang sangat tinggi terhadap hak-hak dan kebebasan. Meskipun demokrasi ditemukan di Barat tidak berarti ia harus dicap kebarat-baratan. Sebab, jika kita sekarang bisa menemukan Islam di Barat, apakah lantas Islam juga berarti kebarat­baratan?" Pandangan yang seimbang terhadap Barat, menurut Khan, akan menjauhkan asosiasi-asosiasi dangkal seperti itu.

Namun demikian, pada saat yang sama, catatan kritis juga patut dikemukakan pada pandangan yang terlalu yakin akan keluhuran dan kesucian HAM universal. Karena gagasan-gagasan ideal dan utopisnya, bagaimanapun harus diakui bahwa HAM, seperti terbukti dalam banyak kasus, kerap di(salah)gunakan para penguasa sebagai mitos yang melegimasi (le­gitimating myth) apa saja untuk menopang kepentingan-kepentingan tertentu yang sesungguhnya non-HAM. Dalam sebuah wawancara, An-Na'im menyatakan, "Saya khawatir HAM dikopptasi oleh proyek ekonomi politik liberalisme ketimbang oleh nilai-nilai kebebasan dan kesetaraannya. Bagi liberalisme, selalu ada segi ekonomi kapitalis yang sangat kejam. Dalam segi politik, liberalisme lebih peduli dengan kesetaraan kesempatan daripada kesetaraan penghasilan. Saya khawatir HAM dikooptasi untuk menutup-nutupi kekurangan-kekuarangan liberalisme ini dan membuatnya kelihatan lebih manusiwai daripada kenyataan yang sebenarnya”.

Dari paparan di atas, setidaknya ada tiga catatan simpul yang dapat dikemukakan. Pertama, penghormatan atas HAM adalah cita-cita luhur semua agama manusia, tidak hanya Islam. Seperti disimpulkan Jack Donelly, salah satu fakta yang menarik tentang HAM di dunia kontemporer adalah konsensus yang sangat luas dalam norma­norma dasarnya di antara berbagai peradaban. Perbedaan kontemporer dalam HAM lebih pada perinciannya dan bukan pada norma-norma dasarnya.

Karena itu, bagaimanapun compang-­campingnya kinerja HAM di banyak negara dan bagaimanapun rentannya nilai-nilai HAM untuk dimanipulasi, nilai-nilai luhur HAM harus tetap terus dikumandangkan. Riffat Hassan, misalnya, menulis: "Meskipun tidak diakui, dijalankan, atau didesakkan pemberlakuan-nya secara universal, HAM amat penting. Meskipun banyak orang tidak memahami atau mendesakkannya, hak-hak itu tetap merupakan hak-hak yang tiap manusia harus memilikinya. Hak-hak itu berakar kuat dalam kemanusiaan kita, sehingga tiap penolakan atau pelanggaran atasnya, adalah penegasian atau pendegradasian atas apa yang membuat kita manusia".

Kedua, paradigma yang tepat bagi hubungan internasional dan khususnya antara Islam dan Barat dewasa ini adalah pendekatan dialogis, bukan konflik atau benturan. Sebab, yang terakhir hanya akan mengakibatkan isolasi intelektual dan mencerabut peradaban yang bersangkutan dari potensi penuh perkembangannya. Apa yang dibutuhkan oleh konstalasi peradaban dewasa ini adalah apa yang disebut dengan hermeneutika baru dialog peradaban yang berbeda dengan pendekatan subjektif dan individualistik yang tumbuh subur selama berabad-abad dalam simbisosisnya denga kolonialisme dan, dewasa ini, dengan "paham dunia baru" Barat. Tujuan ini hanya bisa dicapai dengan membangun dasar dan landasan bagi "dialektika realisasi diri kultural" yang objektif. Dalam dealektika kultural yang obejektif seperti ini, sebuah kebudayaan (peradaban) hanya bisa berkembang sempurna jika ia bisa menghubungkan diri dengan peradaban lain. Pemahaman diri baik pada level individual mapun kolektif hanya mungkin lahir dari distingsi terhadap yang lain. Dengan cara ini, "yang lain" berfungsi sebagai "pembenar" pemahaman tentang dunia (life world) serta sistem nilai seseorang. Dalam konteks dialektika kesadaran kultural seperti inilah, peradaban "yang lain" adalah conditio sine qua non bagi kesadaran dan pemahaman penuh peradaban seseorang.

Dalam kerangka hubungan dialogis inilah, Barat, di satu sisi, semestinya tidak lagi memandang Islam dalam posisi yang zero-sum opposition terhadap nilai-nilai dan peradabannya. Dalam banyak hal, termasuk dalam gagasan-gagasan kemanusiaan seperti terkandung dalam Deklarasi HAM PBB, Is­lam dan Barat memiliki banyak kesamaan dan kesusuaian. Seperti dinyatakan Hassan Hanafi, "Islam bukanlah ancaman bagi bangsa Eropa karena semua nilai Eropa, khususnya rasionalitas, kemajuan, HAM, kemajuan sosial, kesetaraan dan sebagainya, adalah nlai-nilai Islam yang pernah diprak-tekkan pada masa keemasan Islam".

Di sisi lain, umat Islam juga seyogiyanya tidak lagi terjebak dalam kecurigaan berlebihan dengan menganggap segala sesuatu yang gencar didesakkan oleh Barat, termasuk di dalamnya HAM, sebagai seperangkat nilai-nilai Barat esensial yang hendak diekspor dengan skala global. Alih­-alih, HAM merupakan konsensus lintas agama dan budaya dalam upaya penegakan keadilan politik di tengah-tengah ancaman yang sangat nyata dewasa ini, yakni kemungkinan eksploitasi kekuasaan negara dan pasar modern.

Ketiga, seraya menerima dan mengakui universalitas HAM dan membangun relasi internasional yang lebih dialogis dan kooperatif, tinjauan kritis harus terus dialamatkan kepada para aktor yang mengaku sebagai pembela dan pahlawan HAM, khususnya negara-negara Barat. Ini penting dilakukan untuk mengurangi dan menghindari standar ganda yang sering dilakukan oleh negara-negara tersebut, khususnya Amerika, dalam menegakkan HAM.  

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.