CATATAN PINGGIR
01 Desember 2008
Ke Arah Pengadilan Alternatif
 

Oleh: Suparman Marzuki

SEMPIT dan sulitnya mencapai keadilan (acces to justice, baik dalam arti spasial, ekonomis maupun intlektual di tengah-tengah kehidupan hukum modern sekarang ini mulai menjadi kenya­taan yang dirasakan para pencari keadilan. Itu sebabnya muncul pelbagai usaha mencari jalan membatasi hambatan tersebut dengan menciptakan alternatif-alternatif menuju keadilan.

Tulisan singkat ini akan coba mendiskusikan masalah tersebut yang belakangan ini mulai diperbincangkan orang berkaitan dengan keluhan-keluhan terhadap fungsi peradilan modern.Max Weber sebagai salah seorang sosiog yang banyak mempenga­ruhi perkembangan kajian hukum melalui pendekatan sosiologi menyatakan bahwa hukum itu berkembang dari sifatnya yang "infor­mal-rasional" menuju bentuk yang modern yang "formal rasional".

Perubahan bentuk yang demikian itu tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari proses sosial yang lebih besar, yaitu proses industrialisasi, terutama karena industrialisasi membutuhkan lingkungan dan dukungan institusi-institusi rasional bagi pencapaian tujuan industrialisasi. Salah satu bentuk dari tuntutan rasionalisasi institusi sosial itu adalah restrukturisa­si dunia peradilan sehingga peradilan tradisional berubah menjadi peradilan rasional.

Peradilan tradisional adalah peradilan yang sangat luwes, benar-benar dekat dengan rakyat, bersifat grassroot, yang oleh Weber disebut sebagai khadi justice. Berbeda dengan sistem peradilan khadi, pengadilan modern sangat menekankan kepada format formalitas, prosedur dan spesialisasi. Arsitektur pengadilan semacam itu menjadikannya kaku, lamban karena sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi dan metodologi yang ketat. Para pencari keadilan sekarang harus menghadapi pintu masuk yang sangat sempit, baik secara fisik maupun intlektual. Orang tidak mempunyai pilihan lain, kecuali "tahu hukum" untuk dapat memasuki pintu keadilan tersebut. Bagi mereka yang tidak tahu hukum dapat memakai jasa para advokat dengan membayar layanan profesi itu.

Keadaan tersebut tentu tidak dapat dipikul lebih lama Keadilan merupakan suatu nilai yang teramat tinggi kedudukannya dalam masyarakat dan oleh karena itu perlu memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya bagi mereka yang mencarinya. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kualitas pelayanan keadilan tersebut akan menentukan kualitas suatu masyarakat.

Di tengah persoalan yang demikian itu, yang tampaknya menja­di semakin berat, kita mencatat apa yang dinamakan Accessto Justice Movement (AJM) di tahun 1970-an yaitu suatu gerakan yang tujuannya meringankan "kerasnya" sistem peradilan modern terse­but, sehingga pintu keadilan dapat dibuka lebih lebar dan lebih banyak pula orang yang dapat dilayani. Gelombang pertama gerakan tersebut adalah usaha untuk memberikan pelayanan keadilan lebih baik untuk orang-orang miskin. Contoh di Indonesia adalah gerakan yang dipelopori oleh LBH. Kedua, menyusul pemberian pelayanan hukum untuk kepentingan-kepentingan yang belum ditangani dengan baik (underrepresented), seperti kepentingan konsumen dan tuntutan lingkungan hidup. Pada  akhirnya, gelombang ketiga, adalah yang memberikan perhatian terhadap perombakan proses peradilan. Ini meliputi penyederhanaan materi hukum, pencapaian jalur alternatif di luar pengadilan (litigasi).

Kita mengetahui, bahwa keadilan dan pemberian keadilan adalah masalah yang kompleks, yang rumit. Manajemen keadilan yang bijaksana tentu akan menanganinya sesuai dengan kompleksitas tersebut. Model khadi justice tersebut di atas memenuhi persyara­tan untuk disebut sebagai manajemen yang demikian itu. Bentuknya informal sehingga dapat menampung proses yang luwes, bertolak dari konsep ekspertis, serta ditangani oleh orang-orang yang punya integrity

Dirancang sebagai institusi rasional, pengadilan modern lebih menampilkan kinerja sebagai "mesin". Dilengkapi dengan struktur yang keras (rigid), metodologi dan prosedur yang ketat, pengadilan sudah mirip dengan "industri ban berjalan".Kalau keadaan sudah menjadi seperti itu, maka dorongan untuk menyebarkan fora pemberian keadilan yang tidak hanya terkonsentrasi pada "satu pengadilan" saja menjadi semakin mendesak. Galanter menamsilkannya dengan sangat bagus, yaitu hendaknya ada justice in many rooms. Gagasan ADR sudah tersimpan lama sejak gelombang gerakan AJM tersebut di atas, terutama gelombang ketiga yang menghendaki adanya jalur alternatif di luar pengadilan negara.

Berkali-kali dikemukakan bahwa mengadili adalah proses menimbang-nimbang dan memilih yang rumit dan karena itu harus dijalankan dengan cukup hati-hati. Kerumitan tersebut tidak tergusur oleh bekerjanya pengadilan modern yang keras itu, me­lainkan tetap bekerja di bawah permukaan.

Putusan pengadilan sering memberikan kesan, bahwa hakim telah memeriksa dan menerapkan hukum dari A sampai Z. Tetapi pengadilan tidak selalu melakukan pemeriksaan dengan otoritas dan kepasitas penuh seperti itu. Dengan kata lain, hakim tidak selalu melakukan full blown adjudication. Pada waktu putusan dijatuhkan dan palu hakim dike­tukkan, maka mungkin itu tidak selalu merupakan tanda diakhirinya proses pemberian putusan A sampai Z, tetapi hakim sebetulnya hanya menyetujui kesepakatan yang di buat "di antara pa apihak sendiri". Di Indonesia hal itu dikenal dengan minnelijke schikking, dimana hakim tidak cepat-cepat ingin mengadili, tetapi mengusahakan agar para pihak mencapai kesepakatan di antara mereka sendiri lebih dulu. Itulah salah satu contoh dari tidak adanya full blown adjudication tersebut.

Kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa di bawah apa yang tampak sebagai proses mengadili yang penuh sebetulnya ber­langsung proses pemberian keadilan yang bersifat alternatif. Pengadilan negara sendiri ternyata menyimpan bibit-bibit berupa suatu jaringan pemberian keadilan yang lebih luas dan dengan demikian juga kompleks. Pengadilan negara sendiri menjalankan peradilan alternatif, kendatipun terselubung, yaitu pada saat "meminjam" penyelesaian yang sementara itu dilakukan oleh para pihak sendiri. Kenyataan seperti itulah yang disebut sebagai mengadili ini the shadow of the law atau bargaining endowmwnt (Galanter).

Apabila dekenal istilah "deregulasi", maka dapat diajukan istilah "de-pengadilanisasi" untuk pengadilan. Artinya tidak dipusatkan hanya di pengadilan negara, melainkan diciptakan tempat-tempat pengadilan lain di luar pengadilan negara. Seperti dikatakan Slly F. Moore, dalam masyarakat dikenal lingkungan-lingkungan yang sedikit banyak otonom, yang disebut Moor sebagai semi-automous fields. Kelompok dan lingkungan kepentingan seperti bisnis, kesehatan, teknik, sebaiknya dibiarkan membentuk forum "pengadilannya sendiri" di bawah payung pengadilan negara dan dikembangkan hubungan sinergis antara pengadilan negara dengan fora tersebut. Dimasa-masa mendatang jumlah golongan kepentingan akan makin meningkat, demikian pula konflik kepentinganya. Muncul tuntutan terhadap penyelesaian keadilan secara lebih adil dan lebih efektif. Memaksakan pelayanan keadilan yang demikian itu hanya pengadilan negara adalah suatu pengadilan umum. Oleh karena itu menghadapi perkembangan tersebut di atas, akan terlihat kekuran­gannya, seperti expertness suatu putusan, efektivitasnya dan keluwesan penyelesaiannya. Ini berbeda apabila diserahkan kepada kelompok kepentingan itu sendiri, seperti P-4 (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan). Tingkat keputusan menjadi lebih tinggi. "De-pengadilanisasi" juga diharapkan mampu menekan berba­gai kekurangan dari pengadilan yang selama ini disorot masyara­kat. Yang menggembirakan adalah bahwa ADR bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, karena bibit-bibit ke arah itu sebenarnya sudah ada di dalam pengadilan negara sendiri, kendatipun terselubung.**

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.