CATATAN PINGGIR
05 Agustus 2008
GEJALA FEAR OF CRIME
 

Oleh: Suparman Marzuki

PEMBUNUHAN, perampokan, tawur massal, penjarahan, dan macam-macam bentuk kekerasan pelan-pelan mulai banyak menyita kerisauan kita. Pemberitaannya tidak hanya monopoli "koran kuning", tetapi juga oleh "koran elite" bangsa kita. Barangkali orang masih akan memperdebatkan tentang apakah kekerasan di Indonesia benar-benar semakin meluas, apakah bukannya merupakan hasil pemberitaan media massa yang makin intensif? Perdebatan metodologis seperti itu bolehlah kita kesampingkan, oleh karena yang tampak sekarang adalah menguatnya perasaan takut kepada kejahatan (fear of crime).

Gejala menguatnya ketakutan kepada kejahatan sebagaimana bisa dicermati melalui media massa cetak maupun elektronik tampak dalam bentuk (meminjam pembagian Garopalo) ketakutan aktual dan ketakutan antisipatif. Ketakutan aktual tampak pada mereka yang tinggal di ling­kungan yang potensial terjadinya kejahatan seperti Terminal Bus, Stasiun, daerah pelacuran, perjudian, diskotik, dsb. Begitu pula pada mereka yang pernah menjadi korban kejahatan.

Sementara ketakutan antisipatif adalah ketakutan yang timbul karena bayan­gan atau perasaan akan menjadi korban kejahatan. Kedua jenis ketakutan itu pada dasarnya berhubungan secara timbal balik. Ketakutan aktual potensial menimbulkan ketakutan antisipatif dan sebaliknya ketakutan antisipatif dapat menimbul­kan ketakutan aktual. Pengaruh timbal balik ini bisa disebabkan oleh lima hal, yaitu: (a) karaktrestik sosial dan ekonomi (usia, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, lokasi geografis, tinggi rendahnya penghayatan keagamaan dan sebagainya. Pada masyarakat yang status sosial ekonomi, pendidikan dan penghayatan agamanya rendah, ada kecenderungan memiliki reaksi emosional yang tinggi dibandingkan rasionya; (b) informasi tentang kejahatan (jumlah dan sifat informasi, pengalaman langsung, komunikasi interpersonal secara langsung atau tidak langsung; (c) faktor-faktor antara (sikap dan kepentingan yang mempengaruhi persepsi selektif atas informasi yang tersedia); (d) gambaran tentang kejahatan (luas kejahatan di lingkungannya, sifat dan seriusitas kejahatan, ciri-ciri pelaku dan korban, akibat fisik dan psikis, dll), dan (e) penilaian atas risiko (pandangan bahwa seseorang akan menjadi target potensial kejahatan, akibat-akibat yang timbul, dan seterusnya).

Respon dari rangkaian ketakutan itu dapat bermacam-macam antara lain (a) perilaku menghindar dengan tindakan mengu­rangi risiko, misalnya pindah tempat tinggal atau menjauhi situa­si-situasi yang menakutkan; (b) perilaku komunikasi dalam bentuk membagi informasi dan pengalaman serta emosi menyangkut kemungki­nan tindakan terhadap pelaku santet itu, dan (c) perilaku agresif partisipatif dalam bentuk bekerjasama melakukan penganiayaan atau pembunuhan Kondisi ekonomi kita yang belum menunjukkan tanda-tanda membaik bahkan makin sulit ini merupakan pemicu meluasnya gejala "fear of crime ini karena ia secara mudah bisa dikaitkan langsung oleh masyarakat terhadap potensi kriminalitas, disamping tentu saja krisis kepercayaan masyarakat kepada polisi. Khusus terhadap alasan kedua (krisis kepercayaan pada po­lisi) boleh jadi dilatarbelakangi oleh pengalaman selama ini, dimana polisi kita secara umum tidak dipercaya, berkaitan dengan kenerja, mentalitas dan lain-lain. Situasi ini sebenarnya tidak sepenuhnya kesalahan polisi secara pribadi, tetapi dalam konsep kerja polisi yang dituntut bergerak dalam kerangka on the job trouble dan within the job trouble tidaklah semudah membayangkan­nya. Di satu sisi polisi dihadapkan pada masalah bagaimana harus patuh pada perintah atasan yang menuntut kerja efektif, efisien dengan target-target dan prioritas-prioritas. Keberhasilan atau kegagalan mengemban perintah atasan berkaitan langsung dengan kondite dan karir.

Sementara di sisi lain dalam konteks within the job troubleyang menuntut kecakapan kerja, ketelitian dan sikap adaptif terhadap dan di dalam masyarakat membuat Polisi terkesan lamban, tidak efektif dan efisien dihadapan atasan, bahkan dalam pandan­gan masyarakat sendiri, karena tidak jarang untuk jenis kejahatan yang meresahkan, masyarakat justru menuntut Polisi secepat mung­
 kin menangkap dan memenjarakan pelaku.Tuntutan efektifitas dan efisiensi kerja di satu sisi dan keharusan bekerja dalam kerangka aturan, prosedur merupakan faktor situasional dalam internal polisi yang membuat kinerja polisi terkesan tak terkoordinasi dan terkontrol dengan baik. Kecende­rungan polisi mengejar efektifitas, efisiensi, prioritas terse­lenggaranya stabilitas demi karir dengan mengabaikan hukum mem­buat citra Polisi sebagai pelanggar HAM dan hukum menguat; semen­tara konsisten dengan hukum beresiko lamban dan berlarut.

Munculnya Respon Agresif dan apa yang terjadi, apabila aparat resmi, karena berbagai faktor, menjadi kurang mampu untuk menang­gulangi kejahatan; sementara kejahatan terus mengancam. Apakah masyarakat tetap akan tunduk dan patuh pada doktrin-doktrin hukum modern, seperti "tidak main hakim sendiri", "asas praduga tak bersalah", dan sebagainya? Apakah sistem kontrol sosial buatan akan mampu menundukkan sistem yang alami? Dalam sejarah, kontrol terhadap kejahatan tidak dimulai dengan menciptakan sistem formal, seperti sistem peradilan pidana modern yang umum dipakai didunia. Sebaliknya, ia dimulai dari kontrol tradisional yang lebih bersifat alami. Kontrol yang demikian itu disebut sebagai vigilantism. Kontrolsepenuhnya berada di tangan masyarakat.

Sistem kontrol yang demikian itu mendominasi masyarakat Amerika, yang pada masa petualngannya dua ratus tahun lalu dike­nal sebagai "the American frontier", yaitu pada waktu baru mulai menyusun kehidupan di benua baru Amerika. Institusi polisi waktu itu belum ada dan masyarakat harus mengorganisasi sendiri kekua­tannya  untuk  menghadapi  kejahatan  dan  ketidak-tertiban (disorder). Kelompok siaga atau viqilantes itu disusun dengan cukup baik dan disiapkan untuk menghadapi kejahatan tertentu, misalnya untuk memerangi gelombang perampasan dan pencurian. Kelompok yang dipimpin oleh anggota masyarakat yang terhormat itu mencari mereka yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan, menye­lenggarakan pengadilan dan menterapkan pemidanaan terhadap mere­ka. Apabila tujuan untuk menangani kejahatan dan ketidak-tertiban sudah tercapai, maka kelompok itu biasanya dibubarkan. Tetapi terkadang kelompok tersebut juga tetap berdiri dan dengan demiki­an sudah mirip dengan badan yang menjalankan fungsi kepolisian secara tetap. Kelompok siaga di Amerika memiliki karaktrestik kerjanya sendiri, yaitu dengan cara melanggar hukum, main hakim sendiri dan dengan mengambil alih penegakan hukum yang semestinya dilakukan oleh pemerintah. Kendatipun kelompok siaga tersebut banyak memberikan sumban­gan terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat, tetapi kita sebaiknya juga mendengar pendapat lain yang mengatakan bahwa secara halus kultur kelompok siaga tersebut menggerogoti penghor­matan kita terhadap hukum dengan sewaktu-waktu memberikan kebeba­san untuk memilih apakah kita akan tetap berpegangan pada hukum atau tidak. Di Indonesia, jejak-jeak kelompok siaga juga dapat ditemukan, seperti pada kelompok pemuda Bandung ahli karate dan pemuda Kuta di Bali. Mereka juga telah berperan sebagai kelompok siaga yang ingin membersihkan masyarakat. Dalam kaitan itu, sekarang mulai terasa gelagat munculnya respon agresif kolektif masyarakat kepada pelaku kejahatan. Dalam beberapa kasus kejahatan, masyarakat tanpa rasa takut melakukan "pengadilan" beramai-ramai, bahkan pelaku yang ditahan polisi-pun diminta untuk diserahkan kepada "pengadilan" massal itu, dengan mengancam akan menghancurkan kantor polisi jika pelaku tidak diserahkan. Ingat kasus "Ninja" Bayuwangi, kasus pencurian Ternak di Jawa Tengah, dan lain-lain.

Perundang-undangan kita boleh dikatakan setia kepada doktrin legalisme liberal yang tidak memberikan tempat sedikitpun kepada kekuatan masyarakat untuk melindungi dirinya. Oleh sebab itu dalam konteks konsep dan struktur HAM yang dominan serta tuntutan tegaknya negara hukum (rule of law), maka kehadiran kelompok masyarakat yang menjelma menjadi "pengadilan" jalanan ini merupa­kan suatu anomali.Bahkan dalm kaitan itu pula, rencana pemerintah (Kepolisian) membentuk Rakyat Terlatih (Ratih) banyak menimbulkan kekhawatian. Khawatir Ratih menjadi kekuatan besar yang "over acting" berbuat melampaui apa yang semestinya sehingga akhirnya sulit fikontrol. Kedua, menjadi "bemper" Polisi berhadapan dengan rakyat, digunakan untuk kepentingan kekuasaan yang luas, dan ketiga, akhirnya dapat mencetuskan perang saudara dikalangan rakyat sipil. leh sebab itulah, pikiran-pikiran jalan pintas dengan argumentasi yang kedengarannya masuk akal, harus ditakar dengan resiko atau kerugian-kerugian yang akan timbul. Akan lebih baik Kepolisian kita melakukan reformasi mendasar di tubuhnya sendiri sehingga ketika kelak benar-benar berpisah dari ABRI telah memiliki sikap, pandangan (perspektif), dan pola kerja baru yang lebih responship dengan jiwa negara demokrasi dan HAM. Sangat ganjil rasanya jika UU yang ada sudah menunjukkan semangat demok­rasi sementara aparatur penegaknya masih pola lama; defensif, represif dan militeristik.

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.