CATATAN PINGGIR
30 Juni 2008
Mewaspadai Lahirnya Hukum-Hukum Represif
 

Oleh: Suparman Marzuki

Salah satu kesamaan praktik rezim otoritarian dimanapun adalah digunakannya hukum sebagai kerangka legal bagi upaya prevensi dan represi status quo kekuasaan. Hukum yang dipergunakan tentulah hukum-hukum yang sesuai dengan kerangka negara otoritarian. Ciri dari hokum demikian itu: Pertama, rumusan hukum materiil-formil-nya menghindari kejelasan dan kepastian. Kedua, diabaikannya prinsip-prinsip dan azas-azas hukum, dan ketiga, penaklukan intsitusi penegak hukum berada di bawah kontrol eksekutif.

Ketiga cara itu telah dipadu dengan sempurna oleh Orde Baru selama tiga dekade lebih. Konstruksi pasal tentang katagori tindakan yang dilarang dalam hukum materiil dirumuskan samar dan multi tafsir. Aturan penjelasan yang dimaksudkan untuk menerangkan isi dan maksud sesuatu pasal agar ada kepastian dan tidak timbul tafsir lain diabaikan.

Rumusan “mengganggu stabilitas politik dan keamanan”; “ketertiban umum”; “kepentingan umum”; “meresahkan”; “permusuhan”; “menghasut”; “keadaan bahaya” dan seterusnya; adalah contoh pilihan kata lentur yang tersebar di banyak pasal dalam, misalnya, UU (PNPS) No. 11 tahun 1963, dalam SIUPP, dalam UU Pokok Kepolisian, dan aturan-aturan lain di bawahnya, seperti PP, Keppres, Peraturan Menteri, dst.

Dengan begitu negara memiliki “jaring pengaman kekuasaan” cukup kokoh, lebar dan lentur yang dapat digunakan menjaring siapa saja dan kapan saja kekuasaan menghendaki. Pledoi para pengacara dan terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum pada kasus subversi di era Soeharto itu hampir sepenuhnya mempersoalkan ukuran dan validitas yuridis tindakan yang dicakup oleh semua kata-kata samar di atas. Tapi seperti diketahui, semua pembelaan itu sia-sia belaka karena hakim pada akhirnya menyatakan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara syah dan meyakinkan, dan karena itu semua terdakwa dijatuhi pidana.

Negara memang tak perduli dengan “kepastian hukum”, termasuk kepastian tentang tindakan, apalagi “keadilan” sebagaimana mestinya sebuah negara hukum. Negara hanya butuh “kepastian” proteksi atas nama hukum, dan bukan yang lain.

Di tingkat hukum formil, rumusan pasal, selain memberi ruang operasi cukup luas bagi alat negara dalam menerapkan isi hukum materiil, juga memberi kemungkinan bagi institusi negara yang lain menjadi bagian penerapan hukum, atau setidak-tidaknya memberi ruang bagi dibentuknya institusi prevensi dan represi negara sebagaimana dulu TNI melalui Korem, Kodim, Koramil, Komkamtib, Bakin, Bakorstanas, (da) melakukan penangkapan, introgasi, dan penahanan terhadap seseorang atau kelompok orang yang dianggap anti negara, yang semestinya menjadi kewenangan Polisi.  

Tidak itu saja, negara juga mencampakkan begitu saja prinsip-prinsip atau azas-azas hokum seperti misalnya azas, “hokum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hokum yang lebih tinggi”, dan lain sebagainya. Ambil contoh misalnya penggunaan SIUPP untuk membredel sejumlah media cetak (Tempo, Editor, Sinar Harapan, Prioritas, dst) padahal SIUPP jelas lebih rendah dari UU Pokok Pers yang terang melarang dilakukannya pembredelan, tapi toh tetap dilakukan berulang-ulang. Dan hampir semua upaya hokum banding dan kasasi media massa itu dikalahkan.

Praktek represeifitas negara era Soeharto itu dilengkapi pula dengan pelumpuhan total aparatur penegak hukum sipil, yaitu Jaksa dan Hakim. Dua lembaga ini tidak bisa berbuat lain selain mengikuti kemauan negara. Hampir tidak ada terdakwa yang didakwa menentang negara dibebaskan Hakim, bahkan vonisnya pun ditentukan eksekutif.

 Amat wajar, ketika sejumlah UU, Keppres, dan lain-lain aturan yang selama Orde Baru menjadi ranjau mematikan bagi kebebasan berpendapat dan berorganisasi dihapus; diikuti pula penguatan posisi lembaga Yudisial, penataan hubungan Polisi dan TNI serta dikeluarkannya UU atau aturan-aturan baru, termasuk amandemen pasal 28  yang tegas menjamin hak-hak manusia sebagai person dan warganegara, telah mencuatkan optimisme akan masa depan negara hokum, HAM dan demokrasi di Indonesia.

Prilaku kekuasaan reprsif atas dasar aturan-aturan represf mungkin tak akan kembali “telanjang” seperti dulu lagi, atau setidak-tidaknya tidak sekuat dan seutuh era Orba, karena kondisi makro politik berbeda, tetapi peluang  untuk itu tetap ada, baik karena ketidaksungguhan negara menempatkan diri dibawah kendali hukum, adanya kekuatan-kekuatan lama yang diam-diam rindu dengan kejayaan masa lalu,  kemudian berusaha mencari cara untuk kembali, atau bisa juga karena kegeraman dan ketidaksabaran pada keadaan ketidaktertiban lalu memberi ruang masuknya kekuatan-kekuatan lama yang pernah salah kaprah itu.

Belakangan ini kecurigaan masyarakat terhadap bakal kembalinya hukum-hukum represif ala Orde Baru itu makin menguat menyusul dikeluarkannya sejumlah UU dan rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai banyak pihak memiliki kesamaan dengan model hukum represif  rezim Soeharto itu

UU Pokok Kepolisian, UU Anti Terorisme, RUU TNI, dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Masyarakat dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, adalah aturan atau rancangan hukum yang ditunjuk memiliki ciri hukum represif.

Khusus mengenai RUU TNI yang sekarang dibicarakan, dapat disampaikan sbb:

Pertama, terdapat pengaburan atau lebih tepat pengibulan substansi pasal yang satu oleh yang lain. Pasal 16 (1) menyatakan bahwa kewenangan PENGERAHAN kekuatan TNI berada pada Presiden, tetapi kewenangan PENGGUNAAN kekuatan TNI yang dikerahkan itu menjadi kewenangan Panglima TNI (pasal 18). Dengan padal 18 ini maka pasal 16 (1) kehilangan makna dan substansi karena dengan itu berarti Panglima TNI–lah yang berwenang dan menentukan mau dipergunakan untuk apa TNI yang dikerahkan itu.

Pasal 18 itu diperkuat oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2. ayat 1 menyatakan, “dalam keadaan mendesak dimana kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa terancam, panglima dapat menggunakan kekuatan TNI sebagai langkah awal guna mencegah  kerugian negara yang lebih besar. Selanjutnya dalam ayat 2 menyatakan, “pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaporkan kepada Presiden paling lama dalam 1 x 24 jam.

Penjelasan pasal 19 menyatakan, “yang dimaksud penggunaan kekkuatan TNI dalam keadaan mendesak adalah tindakan awal dalam situasi, dimana keputusan harus segera diambil berdasarkan pertimbangan ruang, waktu dan sasaran, dengan perkiraan resiko yang dihadapi dan memperhatikan peratutran perundang-undangan  serta kode etik TNI. Yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kerugian moril maupun materiil yang disebabkan oleh pelanggaran wilayah/kedaulatan negara, kerusuhan massal, bencana alam, dan lain-lain.

Seperti sudah disinggung di atas, pasal ini nyata-nyata menghidupkan semua ciri hokum represif Orde Baru. Rumusan pasalnya lentur, penjelasannya kabur, kewenangan sangat luas, dan yang penting mengabaikan UU yang lebih atas, yaitu bertentangan dengan pasal 10 UUD 1945 hasil amandemen keempat. UU ini mengatakan presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan kedua, bertentangan dengan UU Pertahanan negara No. 32/2002 yang menyatakan, “dalam situasi mendesak Presiden dapat memerintahkan panglima untuk mengerahkan pasukan . Dalam waktu 2 x 24 jam , Presiden harus meminta izin dari DPR. Kalau dalam waktu 3 x 24 jam tidak ada persetujuan DPR, pengerahan pasukan mesti dihentikan

Apa yang diatur dalam UUD 1945 dan lebih-lebih dalam UU 32/2002 cukup ketat dan tidak mudah dilakukan pengerahan pasukan karena pastilah sudah diperhitungkan bahwa sekecil dan sesingkat apapun pengerahan tentara ia sukar dikontrol untuk tidak melakukan kesewenang-wenangan. Lebih-lebih biaya social politik dan psikologis pengerahan pasukan itu pada citra bangsa dan masyarakat bisa menimbulkan efek sangat mendalam.

Argumen bahwa kekhawatiran itu tidak perlu ada karena Panglima menjamin tidak akan disalahgunakan, atau kontrol atas pelaksanaan pasal itu oleh DPR ketat, tidak bisa dipakai. Para pemimpin seharusnya  mengembangkan argumentasi kebangsaan yang lebih cerdas dan memiliki perspektif jauh ke depan. Tidak baik membiasakan diri menjaminkan diri dan jabatan, karena orang ada batas usia, kemampuan dan keterlibatan; sementara UU digagas untuk jangka panjang.  Begitu pula, DPR jangan bertaruh, seolah-olah memiliki kekuatan dan kecakapan melakukan kontrol, sekalipun dengan UU karena operasionalisasi dari tuntutan UU itu pada kenyataannya tidak mudah dilakukan, apalagi oleh lembaga politik seperti DPR yang notabene memiliki prosedur kerja yang tidak mudah. Yang sangat disesalkan adalah sikap semua Pimpinan Parpol besar. Mereka tidak menolak gagasan itu dengan argumentasi enteng-entengan. Kelihatan sekali pimpinan parpol ini sedang mengambil hati TNI untuk 2004; suatu “perjudian politik” yang berbahaya bagi masa depan bangsa ini.  Kita berharap anggota DPR menolak tegas pasal krusial itu karena kalau pasal itu sampai disyahkan sama saja artinya kita sedang menggali kubur buat diri kita sendiri.

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.