CATATAN PINGGIR
27 Maret 2008
Mencermati Praktek Kolusi Pejabat-Pengusaha
 

Oleh : Suparman Marzuki

GUGATAN  untuk  memberantas Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme (KKN)  di Indonesia sekarang ini telah menjadi isu  sentral  yang menggelinding bagai "air bah" yang melanda-landa dan menabrak apa saja  ke segala arah. Kita memang belum melihat hasil nyata  dari sapuan  gelombang  itu di tingkat elite  politik  nasional,  yang sudah terlihat baru terbatas pada meluasnya tekad di  masyarakat untuk memberantasnya serta bertumbangannya "raja-raja" kecil  di daerah-daerah.

Sambil  menunggu  "air bah" ini  membesar  melanda  "gunung-gunung",  tulisan ini ingin mencoba melihat salah satu aspek  KKN yaitu kolusi,  khususnya kolusi  pejabat-pengusaha  yang  selama kekuasaan Orde Baru telah menjadi fenomena.

Kolusi  pejabat-pengusaha  sebenarnya bukan  fenomena  baru, sudah  sejak  zaman penjajahan VOC perilaku ini sudah  ada  meski bentuk  dan modus operandinya sederhana. Pada masa itu  VOC  yang memiliki  saham  di 17 perusahaan swasta memberikan  gaji  kepada para gubernur jenderal yang berkuasa sehingga para pejabat Belan­da  bisa dikendalikan oleh kepentingan perusahaan  dalam  mengek­sploitasi alam dan para buruh yang ada. Kolusi  pejabat dan pengusaha pada masa itu selain  memberi keuntungan di pihak pejabat, berupa penghasilan besar yang diber­ikan  pengusaha, juga telah membuat pihak pengusaha bisa semena-mena  memperlakukan  rakyat pribumi yang menjadi  buruhnya tanpa halangan  apapun  dari  penguasa. Para buruh  itu  dipaksa  untuk membuat  jalan-jalan, jembatan-jembatan, dan  jalan-jalan  kereta api untuk  pengiriman  barang-barang dari  perkebunan  ke  pusat penampungan  barang  ke Jakarta, Surabaya, Medan,  dan  lain-lain untuk dikirim ke negara Belanda.

Selain  itu,  para pejabat Belanda juga  memberikan  konsesi kepada  para  "pengusaha" Cina yang umumnya  bergerak  di  bidang lending  money. Dalam kolusi ini pengusaha Cina  memperoleh  pro­treksi, kemudahan dan bahkan perlindungan dari  kekuasaan  untuk menjerat bangsa pribumi ke dalam cengkraman rentenir cina.  Aki­batnya  banyak bangsa pribumi yang terlilit hutang.  Mereka yang tidak  mampu membayar hutang terpaksa  "menggadaikan"  tenaganya untuk dipekerjakan tanpa bayar.

Kolusi  sebagai salah satu jenis dari tindak pidana  korupsi atau occupational crime (kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang dan wewenang yang dimilikinya tersebut disalah­ gunakan untuk kepentingan pribadi atau primordial) di abad modern ini tentu saja telah mengalami metamorpose sehingga lebih canggih dan  sulit diidentifikasi.  Meski demikian watak dasar kolusi sebagai persekongkolan yang bersifat hubungan dyadic (dua pihak) atau lebih tetap didasarkan hubungan kepentingan.

Pengusaha  mengajak kerjasama dengan pejabat untuk  terlibat kolusi  karena memiliki keuntungan seperti mendapat bonus,  dili­batkan dalam jajaran komisaris atau diberikan saham "fiktif", dan lain-lain. Begitu juga pejabat bisa saja mengajak pengusaha untuk mengerjakan  suatu proyek tertentu dengan meminta  syarat  untuk mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut.   Secara umum ada tiga jenis kolusi pejabat dan pengusaha yang mudah kita kenal. Pertama, kolusi di bidang administratif. Kolusi ini  terjadi biasanya menyangkut masalah perizinan. Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan atas berbagai macam syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Namun biasanya syarat-syarat tersebut kurang dipenuhi, palsu, tidak mengikuti prosedural oleh pengusaha  tersebut  dengan memberikan  imbalan tertentu  kepada petugas (pejabat) yang terlibat.

Kedua, kolusi di bidang perbankan. Biasanya, pihak Bank yang biasanya diwakili bagian perkreditan memberikan kemudahan  kepada nasabah  yang membutuhkan kredit, dan sebagai imbalan pihak  Bank (bagian  perkreditan)  memperoleh bonus  dalam  jumlah  tertentu. Faktor inilah salah satu penyebab utama kredit macet.

Ketiga, kolusi dalam kompetisi tender.  Pengusaha sering bekerjasama dengan pejabat dalam memeroleh tender proyek  terten­tu. Pengusaha yang memiliki kedekatan dengan  pejabat  tersebut biasanya mendapatkan beberapa kemudahan. Tidak jarang para  peja­bat dilibatkan  dalam  usaha proyek  tersebut  atau  mendapatkan keuntungan,  bonus  atau pelicin saja. Dampak dari  koluai  dalam tender proyek  ini menimbulkan kerugian negara  atau  masyarakat sebagai pemakai jasa.

Kolusi  sudah jelas membawa banyak dampak seperti  kerusakan moral  dan  etika, menciptakan suasana  kecemburuan  di  kalangan bisnis,  menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga  kurang  mampu bersaing di pasaran dan lain-lain. Kerusakan moral dan etika muncul sebagai suatu gejala yang memudah-mudahkan.  Hubungan antara pejabat dan  pengusaha  sangat ditentukan  pada kedekatan mereka, dan memotong jalur  prosedural yang  harus  dilalui oleh semua  pesaing (pengusaha).  Pemberian bonus kepada pejabat membuat pola hidup dan pekerjaan akan  bisa diselesaikan  jika ada bonus yang bisa diraih. Dengan  sendirinya efek lanjutnya sistem akan terhambat.

Karena  hubungan  antara  pejabat  dengan  pengusaha  sangat pribadi, bukan impersonal, maka para pengusaha yang  mengandalkan hubungan impersonal (sinera et quanon) dan rasional akan  mengha­dapi frustrasi. Akibatnya mereka yang tidak berhasil  mendapatkan proyek akan berada di pihak marginal dan menjadi oposan  (penen­tang). Dengan kata lain kolusi  bisa  menimbulkan  kecemburuan sosial di kalangan bisnis, dan bahkan masyarakat luas.

Lebih  parah  lagi, kolusi bisa  menimbulkan  ekonomi  biaya tinggi  karena  para pengusaha harus mengeluarkan   biaya  ekstra untuk bisa memperoleh kredit bank, memenangkan tender proyek, dan mendapatkan  izin  operasi.

Praktek-praktek  kolusi  pejabat dan  pengusaha  selama  ini sudah  menjadi  rahasia umum. Rahasia umum karena hal  itu  telah diketahui,  telah  dimaklumi dan bahkan nyaris  dianggap  seperti norma  atau  aturan  main yang harus ditaati  siapapun  yang  mau tender, pencairan kredit dan sebagainya.

Siapa  saja  yang memiliki kemampuan untuk  kolusi  ia  bisa melakukannya  kapan  saja  ia butuh, baik  buat  dirinya  sendiri maupun buat orang lain yang membutuhkannya. Sebaliknya bagi  yang tidak  memiliki  "kartu AS" yang bernama kolusi itu,  ia  tinggal memilih;  diam  dan kalah atau mencari cara  dengan  memanfaatkan mereka  yang  punya akses untuk itu. Pendek kata  kartu  AS  yang bernama  kolusi  itu sudah menjadi bisnis tersendiri  yang  dapat mendatangkan banyak uang.

Para analisis mencoba mengkalkulasi sebab-sebab umum  mengapa kolusi di negara-negara bekas jajahan seperti juga Indonesia  ini begitu kuat akarnya sehingga sulit melahirkan birokrasi  rasional seperti  dibayangkan  Weber itu; Pertama, sistem  kekuasaan  yang berakar pada sejarah kemasyarakatan dan politik dimana  kedudukan dan  tingkah  laku anggota masyarakat  sebagian  didasarkan  pada hubungan kekeluargaan yang bersifat pribadi. Begitu pula hubungan anggota masyarakat (termasuk para pengusaha) dengan pengusaha danbirokrat berada dalam pola patron-client.

Kedua, peninggalan masa penjajahan dimana sistem  pemerinta­han tidak langsung dilaksanakan guna membatasi kekuasaan  pribumi sehingga  sistem feodalisme bukan didasarkan atas  tanah,  tetapi atas dasar birokrasi pemerintah. Ketiga, lemahnya sektor  swasta, sedangkan  peranan  pemerintah baik sipil  maupun  militer  dalam berbagai sektor kehidupan sangat besar sehingga birokrasi menjadibegitu dominan, dan Keempat, birokrasi pemerintah amat  berperan dibandingkan dengan lembaga-lembaga kontrol yang ada.

Oleh  sebab itu seiring dengan gema reformasi  sekarang  ini diharapkan kabinet Habibi tidak kehilangan momentum dan  sungguh-sungguh  membersihkan  prakktek KKN ini.  Sementara  bergabungnya organisasi-organisasi masyarakat bersama rakyat melakukan langkah prevensi berupa kontrol dan represi berupa penekanan dalam bentuk operasi-operasi  hukum,  politik  dan opini  publik  sampai  pada bentuk-bentuk tuntutan merefresi langsung kekuasaan yang disalah­gunakan merupakan  langkah-langkah  yang  patut  dipelihara  dan ditingkatan intensitas dan kualitasnya, tanpa itu kita  khawatir prilaku  distruktif pejabat dan pengusaha yang  telah  menikmati kolusi  selama  puluhan tahun terus merajalela,  dan  kalau  itu terjadi maka darah dan air mata mahasiswa pejuang reformasi  akan sia-sia.

Sekali lagi, semua kekuatan masyarakat harus terus menggelo­rakan  pemberantasan  penyakit  kronis ini,  karena  watak  dasar kolusi tidak mengenal batas-batas korban. Ia melindas  buruh  di dunia industri, ia  bisa menyengsarakan  rakyat  dalam  praktek pembebasan  tanah,  ia pun dapat mengeruk  kekayaan  alam  tanpa batas, ia juga dapat mengabaikan dan merampas hak-hak hidup semua mahkluk  hidup bahkan hak orang mati untuk tidak  diganggu  gugat kuburannya.**

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.