CATATAN PINGGIR
21 Februari 2008
Peristiwa-Peristiwa Kekerasan
 

Oleh: Suparman Marzuki

Di tengah-tengah krisis ekonomi yang belum menunjukkan tanda-tanda membaik, kekerasan demi kekerasan yang terjadi di beberapa tempat ditanah air belakangan ini sungguh memprihatinkan karena semakin menambah beban masyarakat dan bangsa ini. Kasus-kasus perampokan, pembunuhan dengan kedok dukun santet, amuk massal rakyat dan lain-lain tampak meningkat kualitas maupun kuantitasnya.

Secara teoritis bentuk kekerasan bisa dibedakan menjadi kekerasan massal terstruktur dan kekerasan massal tidak terstruktur. Kekerasan terstruktur adalah kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang terkait dengan struktur organisasinya seperti "gang", mafia atau organisasi-organisasi lain di luar itu. Sedang kekerasan tak terstruktur adalah kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang secara kebetulan berada dan berkerumun di suatu tempat secara bersamaan berhadapan dengan kerumunan orang lain atau pihak lain, atau bisa juga dilakukan oleh individu-individu atau sejumlah orang yang digerakkan oleh kesamaan kepentingan.

Kedua bentuk kekerasan itu dalam kenyataannya kadang kala tidak mudah diidentifikasi sebab seringkali kekerasan terstruktur berbaur dengan massa lain yang kebetulan berada di tempat kejadian dan merasa memiliki kepentingan dan keprihatinan sama, atau sengaja dicampuri atau digerakkan secara tidak langsung oleh kekuatan struktur lain dari luar sehingga berubah bentuk menjadi kekerasan tidak terstruktur. Sebaliknya kekerasan tidak terstruktur bisa berubah menjadi kekerasan terstruktur ketika sebuah atau lebih organisasi mengambil alih dan mengendalikan kekerasan itu. Perubahan-perubahan dimaksud seringkali juga tidak mudah diidenti fikasikarena sangat mungkin struktur organisasi penggerak kekerasan bermain di belakang layar (invisbile hand) yang tidak langsung berada di lapangan, sehingga yang tampak seperti kekerasan spontan belaka.

Empat dasar Smelser (1971) mencatat adanya empat hal yang menurutnya menjadi dasar adanya tindakan (kekerasan) itu. Pertama, tindakan berorientasi nilai yang dimobilisasi atas nama kepercayaan umum yang menginginkan atau menghendaki perumusan kembali nilai-nilai. Kedua, tindakan berorientasi ada norma atas nama kepercayaan umum yang menginginkan atau menghendaki perumusan kembali norma-norma. Ketiga, tindakan karena ledakan kebencian, dan keempat, kegalauan atau kepanikan sebagai bentuk prilaku yang dilandasi oleh suatu redefenisi umum terhadap fasilitas yang tersedia.

Apa yang terjadi pada peristiwa kekerasan belakangan ini tampaknya dapat dijelaskan dengan keempat point itu sekaligus. Kekerasan bisa diawali kebencian terhadap struktur yang menuntut tanggung jawab struktur atas suatu keadaan, situasi atau peristiwa yang tidak diinginkan, yang sebenarnya secara inplisit termuat tuntutan-tuntutan perumusan ulang nilai-nilai dan norma-norma; baik nilai-nilai dan norma-norma politik, ekonomi dan hukum ke arah yang lebih terbuka, demokratis, adil dan berkepastian.

Dengan kata lain di balik pelbagai kekerasan itu termuat tuntutan-tuntutan perubahan yang menurut Smelser didorong dan dikondisikan oleh problem-problem struktural, ketegangan struktural, pertumbuhan dan penyebaran kepercayaan umum dan faktor pencetus.

Kesadaran sebagian besar orang pada realitas pengecualian-pengecualian ekonomi dan politis menjadi dorongan struktural yang kemudian menimbulkan ketegangan struktural ketika interaksi mereka dengan kehidupan sosial ekonomi dan politik dihadapkan pada kenyataan yang justru makin terkecualikan. Dengan kata lain ketidakseimbangan relasi sosial semacam itu menurut Galtung terjadi karena adanya perbedaan dalam segi "ada" (being), "memiliki" (having) dan "kedudukan" dalam suatu struktur (Windu 1992).

Dorongan dan ketegangan struktural itu lama kelamaan tumbuh menyebar menjadi kepercayaan umum. Siapa saja yang terkecualikan dari pelbagai akses, akan merasa berada dan menjadi bagian dari kepercayaan umum itu, sehingga bila terjadi sedikit saja isu atau nyata-nyata ada tindakan kekerasan darimanapun datangnya dan siapapun yang memulai, ia menjadi faktor pencetus yang dapat menyulut kekerasan.

Disitulah salah satu kesulitan untuk menyatakan bahwa satu peristiwa kekerasan adalahterstruktur yang karena itu harus dimintakan pertanggungjawabannya pada struktur tertentu karena kompleksitas latar belakang kekerasan itu berada pada dimensi substantif, yang notabene menjadi bagian dari kenyataan sehari-hari mayoritas massa dalam sejarahnya yang panjang atau menjadi komitment sebagian kecil orang yang sangat menyadari kenyataan-kenyataan substantif itu.

Fenomena demikian itu menumbuhkan situasi ketidakamanan sosial (social unrest) yang pada golirannya menimbulkan mekanisme psikis tertentu berupa mekanisme pengkambinghitaman (scapegoating) terhadap pihak-pihak yang dianggap orang lain, pihak lain (out group). Pihak lain itu bisa bermacam-macam tergantung pada identifikasi dan bayangan mereka masing-masing, meski umumnya adalah mereka yang dilihat dan dianggap berlebih secara ekonomi. Mekanisme psikis itu sendiri biasanya muncul setelah seseorang atau kelompok orang itu mengalami frustrasi, dan situasi frustrasi ini cenderung diredakan melalui tindakan agresif (kekerasan). Frustrasi agresi ini oleh Gurr (1970) disebut sebagai hubungan yang bersifat basic motivational link, bahwa tindakan agresi secara dominan dimotivasi oleh pengalaman frustrasi.Dengan kata lain frekuensi tingkah laku kekerasan berbanding lurus dengan besarnya frustrasi yang dirasakan, dan itu berhubungan erat dengan intensitas dorongan yang memotivasi respons frustrasi tersebut yang pada akhirnya menghilangkan kesadaran dan kontrol rasional seseorang.

Aspek Lain

Kekerasan di masa ini tidak dapat dilepaskan dari realitas masyarakat yang memutarbalikkan kebenaran menjadi kebohongan, kebohongan menjadi kebenaran. Mereka menyaksikan dunia realitas penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan; sampah, kemiskinan, gelandangan, pengangguran, penipuan, korupsi, kolusi, keterbelakangan, kemunafikan. unia sekarang ini adalah dunia yang kian tipis dimensi spiritual karena tidak sempat atau tidak pernah ditunjukkan lagi pedoman atau tauladan bagaimana memupuk akar kehidupan di dalam diri melalui kekhusukan ibadah atau perenungan. "Masyarakat, para orang tua, dan para pemimpin" sudah memasuki taraf kekerasan yang lain. Dalam aspek ekonomi terjadi perburuan harta habis-habisan tanpa henti, tanpa mengenal waktu, moral dan etika. Dalam aspek seksual merebak eksperimen-eksperimen seksual dan perselingkuhan; pada karier terjadi perebutan tanpa bingkai-bingkai etis, moral dan prestasi.

Profesi apapun tampak makin kehilangan landasan etis-nya dikarenakan hukum pasar telah sedemikian rupa mewarnai hubungan di dalamnya. Pasen bagi seorang dokter boleh jadi tidak lagi sebagai pihak yang menderita yang membutuhkan pelayanan, sikap keramahatamahan, kejujuran dan sika-sikap moral yang membantu membangkitkan hasrat esar seseorang yang sedang sakit untukmemiliki ketangguhan bertahan hidup, tetapi sumber ekonomi yang harus dieksploitrasi denganpelbagai instrumen ekonomi di seputar dunia medis. Institusi sekolah yang mestinya menjadi tempat memupuk kedalaman hati nurani dan ketinggian akhlak nyaris diformat laksana mesinindustri yang bergerak mekanis; menerima masukan sejumlah orang untuk diolah secara mekanis pula. Semua mereka dikerangka dengan target dan tujuan yang seolah-olah pasti meski sebenarnya penuh ketidakpastian.

Pungsi pendidikan telah kehilangan prinsipnya yang paling dasar, yaitupendidikan itusendirikarenalulusanyangdihasilkanduniapendidikan mengutif C.Wright Mills telah mengalami reduksi nalar menjadi "rasionality withoutreason". Mereka cenderung menjadi"cheerfulrobot"yang mempunyai rasio tanpa akal budi sehingga kehilangan daya kreatif. Tidak salah jika peserta didik dan lulusan sekolah jaman ini mengalami keterasingan diri dari realitas diri, realitas sekolah dan realitas masyarakat. Mereka tidak tahu dan tidak bisa lagi mengukur kemampuan dirinya, sekaligus kehilangan kepercayaan atas segala ukuran semacam itu karena telah kehilangan relevansi. Sekolah telah menjadi institusi yang membuat anak didik ber-ekstasi dalam bentuk lain. Lingkungan alam perkotaan terasa semakin tidak nyaman untuk dihuni.

Eksploitasiataslingkunganperkotaanyangmakinterbatasuntuk membangun segalakebutuhan simbul-simbul modernitas: mall, bioskop, pabrik-pabrik, dan lain sebagainya secara langsung menimbulkan pelbagai dampak sosial psikologis bagi penghuninya.

Dunia penegakan hukum yang diidealkan dan selalu dikumandangan pemerintah sebagai cara konstitusional menyelesaikan semua konflik, pertentangan kepentingan, menghukum yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah justeru mempertontonkan yang sebaliknya. Aturan yang dibuat sangat kuat mengikat dan membebankan kewajiban yang banyak pada pihak yang lemah dan yang dilemahkan, sementara pihak yang kuat dan dikuatkan justru memperoleh hak-hak dan kelonggaran-kelonggaran yang banyak. Penguasa secara telanjang mempertontonkan segala rupa hipokrisi penegakan hukum. Anak-anak muda yang cerdas yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab pada masa depan bangsanya dipenjarakan sementara anak-anak muda teler, penegak menuman keras, pengedar ekastasi dan segala jenis keberengsekkan justru bebas berkeliaran. Para preman disukabumikan sementara pejabat korup dilindungi.

Sebagian masyarakat juga dibuat susah memahami ulah tingkah tokoh-tokohnya. Satu waktu ia membuat pernyataan keras kepada pemerintah dan bergandengan tangan cukup kental dengan tokoh tertentu, tetapi pada waktu lain ia seolah tidak merasa apa-apa untuk "bermesraan" memuji-memuji seorang "tokoh" lain yang jelas-jelas berseberangan dengan tokoh yang ia gandeng sebelumnya. Perilaku ini bagaimanapun membuat paling tidak "ummat-nya" menjadi bingung dan bahkan mungkin kehilangan panutan. Boleh jadi keberangan dan amuk "ummat-nya" di beberapa tempat terakhir-terakhir ini tanpa ia sadari ia sumbang juga melalui sikap dan dan pernyataannya yang dinilai hipokrit.

Penutup
Mengakhiri tulisan ini, patut disadari bahwa kekerasan massif Orde Baru, baik yang nyata-nyata bersifat fisik seperti kasus Aceh, kasus Lampung, Timor Timur, Tanjung Priuk, dan lain-lain maupun kekerasan non fisik berupa pemaksaan-pemaksaan, pemerasan, korupsi, ketidakadilan perlakuan oleh birokrasi pada semua tingkat selama kekuasaan Orde Baru tidak bisa tidak merupakan benih-benih kekerasan yang sudah ditanam lama, sehingga ketika arus reformasi berhasil mengakhiri Orde yang banyak menebar kekerasan itu, rakyat bangkit menuai kekerasan menjadi semacam momentum "balas dendam", meski dibalik itu mereka menuntut sebuah Orde yang adil dan beradab.

Oleh sebab itu, kita perlu mengambil pelajaran agar kiranya problem-problem substantif yang menjadi pemicu pelbagai kekerasan massal, didekati dengan pendekatan-pendekatan substantif, dengan tentu saja tanpa melupakan pendekatan-pendekatan prosedural (hukum).Dalam kontek pendekatan substantif itu, maka yang paling mendasar harus dilakukan oleh pemerintahan transisi sekarang ini adalah meletakkan landasan pemerintahanyang demokratis di atas hukum yang adil dan pasti sehinggadi masa depantidak ada lagi diskriminasi politik, sosial dan ekonomiserta pengecualian-pengecualian atau diskresi-diskresi.**

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.