CATATAN PINGGIR
31 Januari 2008
Hukuman Mati Dalam Perspektif Etis
 

Oleh: Suparman Marzuki

VONIS mati yang dijatuhkan pengadilan terhadap kejahatan tertentu selalu menimbulkan pro kontra; antara yang setuju dan yang tidak setuju dengan hukuman mati. Bagi dari segi hukum maupun etis, segera saja muncul reaksi mengapa hukuman mati? Pantaskah hukuman mati itu dijatuhkan? Adil dan fair-kah hukuman mati itu?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sudah berabad-abad menjadi bahan perdebatan filosofis-etis di antara para filsuf dan ahli hukum. Selalu ada saja pro kontra atas hukuman mati ini, dengan berbagai argumen yang memang rasional, etis dan dapat diterima.

Tanpa ingin mempersoalkan validitas hukuman mati yang kini sering dijatuhkan, barangkali ada baiknya kita mengangkat kembali diskursus sekitar hukuman dan hukuman mti, sekedar memberi sedi­kit perspektif dalam mengikuti kasus-kasus hukuman mati tersebut.

Secara umum ada dua teori filsafat mengenai hukuman: teori retributif dan teori utiliter. Adam Smith, Kant dan Hegel menga­nut teori retributif. Mereka meneruskan paham hukum kodrat dari Grotius dan Pufendorf yang menekankan hukuman sebagai restorasi atau pemulihan kembali atas kerugian yang telah diderita secara seimbang dan setimpal. Dasar pemikirannya: kejahatan adalah tindakan disharmonis terhadap tatanan harmonis baik dalam alam maupun dalam kehidupan sosial manusia. Dengan kejahatan ada hall tertentu dalam hidup ini yang tercerabut, terganggu, tersingkir­kan. Kejahatan merusak harmoni kehidupan sosial.

Karena itu disharmoni yang ditimbulkan itu harus dipulihkan kembali dengan hukuman yang setimpal dengan tindakan pelakunya. Hukuman disini lalu terutama dilihat sebagai pemulihan kembali hakikat dan martabat manusia yang terganggu atau dirusak oleh tindakan kejahatan, entah pembunuhan, pencurian, atau tindak kejahatan lainnya. Dalam bahasa Hegel, hukuman adalah pemulihan hak-hak atas hidup dan kebebasan sebagai hak asasi manusia.

Dengan dasar pertimbangan ini, hukuman, bagi penganut teori retributif, harus dijatuhkan setimpal dengan kerugian yang telah ditimbulkan. Secara kasar itu berarti kalau kerugian itu adalah hilangnya nyawa seseorang, maka pemulihannya haruslah dengan nyawa pelakunya. Maka berlakulah prinsip: "Nyawa ganti nyawa". Atau, kalau yang dirusak, hilang, dilanggar adalah harta, maka pelaku dijatuhi hukuman denda yang setimpal dengan kerugian yang telah diderita korban. Ini berarti, teori retributif tidak melihat hukuman sebagai upaya mendidik terdakwa agar kelak menjadi orang baik, dan tidak lagi mengulangi kejahatannya.

Hukuman juga tidak dilihat sebagai alat untuk membuat terdakwa jera melakukan kejahatannya dan sekaligus untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama. Memang penganut teori ini tidak menyangkal bahwa hukuman bisa mempunyai akibat, baik mendidik terdakwa atau mencegah terulangnya kejahatan yang sama, baik oleh orang yang sama atau oleh orang lain. Namun bagi mereka ini bukan tujuan utama dari hukuman.

Bagi penganut teori retributif, alasan dasar dijatuhkannya hukuman adalah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran. Menurut Hegel, kalau kejahatan adalah negasi dari hak, maka hukuman adalah penegasan kembali seseorang, yaitu hak korban yang telah dilanggar oleh si terdakwa. Sebagai tindak pemulihan, hukuman dianggap sebagai eksperesi kemauan dan kehendak masyarakat seluruhnya, bahkan kehendak umat manusia seluruhnya. Artinya siapa saja yang melihat tindakan kejahatan tersebut akan dengan serta merta dari perasaan moralnya mengutuk tindakan itu dan mengharapkan agar pelakunya dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Hegel dan Adam Smith bahkan menyebut hukuman sebagai juga kemauan dan kehendak terdakwa. Dengan kejahatnnya si terdakwa seakan-akan menghendaki agar dia dihukum. Dan karena itu, walaupun hukuman menimbulkan kerugian baru pada si terdakwa, kerugian tersebut dianggap adil. Dengan dasar pertimbangan semacam itu, penganut teori retri­butif akan akan dengan sendirinya menerima dan membenarkan hukuman mati, kalau hukuman mati diang­gap hukuman yang paling fair, paling setimpal dan sepadan dengan perbuatan pelaku dan kerugian yang diderita korban. Maka secara katagoris dapat dikatakan bahwa pembunuh harus dijatuhi hukuman mati. Karena pembunuh telah mencabut nyawa orang lain, nyawanya pun harus dicabut sebagai tebusan atas nyawa korban. Dan dengan demikian keadilan ditegakkan dalam masyarakat. Bahkan sebagaimana dikatakan di atas, dia sendirilah yang menghendaki hukuman terse­but atas dirinya. Dan karena itu dalam pelaksanaan hukuman mati, bukan hakim yang mencabut nyawa terhukum melainkan dia sendiri secara tidak langsung menghendaki demikian.

Hegel misalnya, mengatakan bahwa dengan membunuh orang lain terdakwa meniada­kan haknya untuk tidak boleh dibunuh. Dengan tindakan membunuh si terdakwa sendiri seakan-akan meminta masyarakat untuk menghukumnya dengan mencabut nyawanya melalui aparat negara.Tentu saja tidak setiap pembunuhan harus dijatuhi hukuman mati, karena sebagaimana dikatakan Adam Smith, motif pelaku harus ikut pula dipertimbangkan dan diperhitungkan.

Tindakan pembunuhan tanpa sengaja atau demi membela diri--termasuk pembunuhan sebagai pelaksanaan hukuman mati--tidak bisa ditebus dengan hukuman mati. Maka, peranan Majelis Hakim dalam menimbang kasus demi kasus dengan juga melibatkan nurani dan perasaan moralnya baik terhadap pelaku maupun korban dan keluarganya memang sangat penting.terlepas dari itu, satu hal perlu mendapat perhatian, khu­susnya dalam kasus hukuman mati. Hukuman pada umumnya dan hukuman mati tidak pertama-tama dijatuhkan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai pemulihan kerugian demi menegakkan keadilan. Maka, apapun bentuk hukuman yang dijatuhkan, hukuman tersebut haruslah benar-benar merupakan perwujudan keadilan dan bukan perwujudan balas dendam, termasuk melalui tangan hakim.

Teori utiliter justru sebaliknya menganggap hukuman sebagai sarana pendidikan. Pertama, hukuman bertujuan untuk mendidik si terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam hal ini hukuman dilihat sebagai sarana rehabilitasi mental si terdakwa. Kedua, hukuman juga dianggap sebagai sarana untuk mendidik masya­rakat agar mereka, dengan melihat hukuman terhadap si terdakwa, tidak akan berani melakukan tindakan yang sama. Singkatnya, kedua tujuan itu mau mengacu pada satu sarana membuat terdakwa dan masyarakat jera melakukan pelanggaran. Karena hukuman adalah sarana pendidikan, bagi penganut teori utiliter, di satu pihak hukuman harus cukup mampu membuat terdak­wa dan masyarakat jera. Hukuman harus sedemikian beratnya sehingga orang tidak akan berani lagi melakukan tindak kejahatan. Tetapi di pihak lain, hukuman hanya bisa berfungsi sebagai sarana pendidikan kalau si terdakwa sendiri masih dimungkinkan untuk memperbaiki perilakunya.

Karena itu, menurut teori ini, hukuman mati tidak dibenarkan, karena dengan hukuman mati terdakwa tidak diberi peluang untuk memperbaiki hidupnya. Dengan hukuman mati, masyarakat atau negara seakan beranggapan bahwa si terdakwa tidak bisa diperbaiki. Salah satu keberatan yang selalu dikemukakan sehubungan dengan teori utiliter itu adalah bahwa teori ini kurang memperhi tungkan kerugian yang dialami oleh pihak korban dan keluarganya. Teori ini lebih mementingkan dampak hukuman bagi masyarakat daripada memulihkan kembali kerugian yang dialami korban dan keluarganya. Maka, keadilan sangat mungkin dinomorduakan oleh teori ini hanya demi kepentingan masyarakat di masa mendatang, yaitu agar tindak kejahatan tidak terulang kembali. Padahal, persoalan pokok adalah bagaimana keadilan yang dirusak oleh tindak kejahatan itu dapat dipulihkan, bagaimana kerugian yang dialami korban baik materiil maupun mental ditebus betapapun tidak setimpalnya tebusan itu.Terlepas dari pertimbangan mana yang dipakai, hukuman, khususnya hukuman mati, harus benar-benar mampu sebisa mungkin memulihkan dan menegakkan keadilan. Untuk bisa secara maksimal mencapai itu, Adamt Smith menawarkan mekanisme simpati moral dengan menjatuhkan hukuman. Yaitu, hakim (dan kita sebagai anggo­ta masyarakat secara tidak langsung ikut menghukum terdakwa) perlu menempatkan diri kita secara imajinatif dalam situasi baik korban atau dan keluarganya, pelaku dan atau keluarganya untukmerasakan segala perasaan yang secara manusiawi (akan) timbul dalam menghadapi kasus tersebut, termasuk hukukman yang bakal dijatuhkan.

Dengan cara ini hakim dan kita bisa ikut merasakan secara imajinatif apa yang mereka rasakan dan dengan demikian bisa sampai pada sebuah keputusan yang sebisa mungkin setimpal dan diandaikan dapat diterima oleh semua pihak yang punya rasa keadilan. Namun sebaliknya, keputusan ini harus diambil sebagai orang yang benar-benar netral dan hanya berpegang pada rasa keadilan umum dalam masyarakat. Jadi, di satu pihak hakim dan kita ikut sebisa mungkin merasakan apa yang dirasakan pihak-pihak tersebut. Tetapi di pihak lain tetap berdiri sebagai orang netral tak berpihak dengan hanya mendasarkan diri pada rasa keadilan. Dengan jalan ini, kendati tidak mudah menjatuhkan hukuman yang paking fair dan adil, hukuman sebisa mungkin sejalan dengan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga hukuman, kalaupun itu hukuman mati, merupakan eksperesi kehendak umum masyarakat, eksperesi rasa keadilan masyarakat tanpa terpolusi balas dendam.**

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.