CATATAN PINGGIR
20 Juni 2006
Kekerasan Dan Tuntutan Permusan Nilai Dan Norma
 

Kekerasan yang merebak sejak 1996 lalu hingga sekarang ini belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Kasus Aceh, Ambon, Halmahera dan Poso terus menelan korban, sementara perkelahian antar kampung, geng dan "pengadilan massa" pada pelaku kejahatan malah mulai ikut merebak dan meninggi. Ini semua tentu memperparah beban hidup masyarakat dan bangsa ini. Banyak analisis deberikan guna menjelaskan fenomena ini, dan masing-masing penjelasan itu tentu tidak bisa menggeneralisir karena masalahnya demikian kompleks.  

Kasus Ambon, Halmahera dan sekarang Poso, secara permukaan tampaknya disulut oleh isu Sara, meski kausa primanya disemai dan dikondisikan oleh kekuasaan Orde Baru yang salah guna; seperti juga kasus Aceh dan mungkin sebentar lagi Irian Jaya (Papua). Yang jelas interaksi dan interelasi antar masyarakat maupun dengan kekuasaan dalam pelbagai kontek sosial selama 32 tahun dalam kerangka kekuasaan represif, dominatif dan hegemonik telah menanamkan benih-benih kekerasan. Hanya saja selama Orde Baru posisi negara sangat kuat sehingga benih-benih kekerasan itu tak sampai meletus. Bahwa sekarang satu demi satu benih kekerasan itu mewujud menjadi kekerasan, makin membuktikan kuatnya peran negara dalam menciptakan sekaligus mengendalikan kekerasan.

Tak dapat diingkari, bahwa realitas kekerasan masa ini tidak dapat dilepaskan dari realitas masyarakat yang penuh dengan hal-hal yang tidak menye‑nangkan; pengangguran, penipuan, korupsi, kolusi, keterbelakan‑gan, kemunafikan. Dunia sekarang ini kian  tipis dimensi spiritual karena tidak sempat atau tidak pernah ditunjukkan lagi pedoman atau tauladan bagaimana  memupuk akar  kehidupan di dalam diri melalui  kekhusukan  ibadah atau perenungan. "Masyarakat, para orang tua, dan para pemimpin” sudah  memasuki  taraf kekerasan yang lain.  

Dalam aspek ekonomi terjadi perburuan harta habis-habisan tanpa henti, tanpa  mengenal  waktu, moral dan etika.  Dalam aspek  seksual merebak  eksperimeneksperimen seksual dan perselingkuhan; pada karier terjadi perebutan tanpa bingkai-bingkai etis, moral dan prestasi.

Profesi apapun tampak makin kehilangan landasan etis-nya dikarenakan hukum pasar telah sedemikian rupa mewarnai hubungan di dalamnya. Pasen bagi seorang dokter boleh jadi tidak lagi sebagai pihak yang menderita yang membutuhkan pelayanan, sikap keramahatamahan, kejujuran dan sika-sikap moral yang membantu membangkitkan hasrat besar seseorang yang sedang sakit untuk memiliki ketangguhan bertahan hidup, tetapi sumber ekonomi yang harus dieksploitrasi dengan pelbagai instrumen ekonomi di seputar dunia medis. Institusi sekolah yang mestinya menjadi tempat memupuk kedalaman hati nurani dan ketinggian akhlak nyaris diformat laksana mesin industri yang bergerak mekanis; menerima masukan sejumlah orang untuk diolah secara mekanis pula. Semua mereka dikerangka dengan target dan tujuan yang seolah-olah pasti meski sebenarnya penuh ketidakpastian. Pungsi pendidikan telah kehilan‑gan prinsipnya yang paling dasar, yaitu pendidikan itu sendiri karena lulusan yang dihasilkan dunia pendidikan--mengutif C.Wright Mills--telah mengalami reduksi nalar menjadi rasionali‑ty without reason". Mereka cenderung menjadi "cheerful robot" yang mempunyai rasio tanpa akal budi sehingga kehilangan daya kreatif. Tidak salah jika peserta didik dan lulusan sekolah jaman ini mengalami keterasingan diri dari realitas diri, realitas sekolah dan realitas masyarakat. Mereka tidak tahu dan tidak bisa lagi mengukur kemampuan dirinya, sekaligus kehilangan kepercayaan atas segala ukuran semacam itu karena telah kehilangan relevansi.

Lingkungan alam perkotaan terasa semakin tidak nyaman untuk dihuni. Eksploitasi atas lingkungan perkotaan yang makin terbatas untuk membangun segala kebutuhan simbul-simbul modernitas: mall, bioskop, pabrik-pabrik, dan lain sebagainya secara langsung menimbulkan pelbagai dampak sosial psikologis bagi penghuninya. Dunia penegakan  hukum yang diidealkan dan selalu dikuman‑dangan  pemerintahan Soeharto sebagai cara konstitusional menyele‑saikan semua konflik, pertentangan kepentingan, menghukum yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah justeru mempertontonkan yang sebaliknya. Aturan yang dibuat sangat kuat mengikat dan membebankan kewajibanyang banyak pada pihak yang lemah dan yang dilemahkan, sementara pihak yang kuat dan dikuatkan justru mem‑peroleh hak-hak dan kelonggaran-kelonggaran yang banyak. 

Empat dasar

Penjelasan teoritis atas fenomena kekerasan dapat dilakukan dalam banyak perspektif. Smelser (1971) misalnya mencatat adanya empat hal yang menurutnya mendasari suatu kekerasan itu. Pertama, tindakan berorientasi nilai yang dimobilisasi atas nama keper‑cayaan umum yang menginginkan atau menghendaki perumusan kembali nilai-nilai. Kedua, tindakan berorientasi pada norma atas nama kepercayaan umum yang menginginkan atau menghendaki perumusan kembali norma-norma.Ketiga, tindakan karena ledakan kebencian, dan keempat kegalauan atau kepanikan sebagai bentuk prilaku yang dilandasi oleh suatu redefenisi umum terhadap fasilitas yang tersedia. Apa yang terjadi pada peristiwa kekerasan di Indonesia belakangan ini tampaknya dapat dijelaskan dengan keempat point itu sekaligus. Kekerasan bisa diawali kebencian terhadap struk‑tur yang menuntut tanggung jawab struktur atas suatu keadaan, situasi atau peristiwa yang tidak diinginkan, yang sebenarnya secara inplisit termuat tuntutan-tuntutan perumusan ulang nilai-nilai dan norma-norma politik, ekonomi dan hukumkearah yang lebih terbuka, demokratis, adil dan berkepastian.

Dengan kata lain di balik pelbagai kekerasan itu termuat tuntutan-tuntutan perubahan yang menurut Smelser didorong dan dikondisikan oleh problem-problem struktural, ketegangan struk‑tural, pertumbuhan dan penyebaran kepercayaan umumdan faktor pencetus. Kesadaran sebagian besar orang pada realitas pengecualian-pengecualian ekonomi dan politis menjadi dorongan struktural yang kemudian menimbulkan ketegangan struktural ketika interaksi mereka dengan kehidupan sosial ekonomi dan politik dihadapkan pada kenyataanyang justru makin terkecualikan. Dengan kata lain ketidakseimbangan relasi sosial semacam itu menurut Galtung terjadi karena adanya perbedaan dalam segi "ada" (being), "memil‑iki" (having) an "kedudukan" dalam suatu struktur (Windu 1992). 

Dorongan dan ketegangan struktural itu lama kelamaan tumbuh menyebar menjadi kepercayaan umum. Siapa saja yang terkecualikan dari pelbagai akses, akan merasa berada dan menjadi bagian dari kepercayaan umum itu, sehingga bila terjadi sedikit saja isu atau nyata-nyata ada tindakan kekerasan darimanapun datangnya dan siapapun yang memulai, ia menjadi faktor pencetus yang dapat menyulut kekerasan.  

Disitulah salah satur kesulitan untuk menyatakan bahwa satu peristiwa kekerasan adalah terstruktur yang karena itu harus dimintakan pertanggungjawabannya pada struktur tertentu karena kompleksitas latar belakang kekerasan itu berada pada dimensi substantif,  yang notabene menjadi bagian dari kenyataan sehari-hari mayoritas massa dalam sejarahnya yang panjang atau menjadi komitment sebagian kecil orang yang sangat menyadari kenyataan-kenyataan substantif itu.  

Fenomena demikian itu menumbuhkan situasi ketidakamanan sosial (social unrest) yang pada gilirannya menimbulkan mekanisme psikis tertentu berupa mekanisme pengkambinghitaman (scapegoat‑ing) terhadap pihak-pihak yang dianggap orang lain ata pihak lain (out group) atau akumulasi kebencian pada komunitas tertentu atau pada kekuasaan.  

Dalam konteks masyarakat kita sekarang ini pemicu kebencian tentu sangat kompleks, yang seluruhnya bisa dirunut dari prilaku kekuasaan sebelum maupun sekarang ini. Mekanisme psikis itu sendiri biasanya muncul setelah seseor‑ang atau kelompok orang itu mengalami frustrasi, dan situasi frustrasi ini cenderung diredakan melalui tindakan agresif (kekerasan). Frustrasi agresi ini oleh Gurr (1970) disebut seba‑gai hubungan yang bersifat basic motivational link, bahwa tinda‑kan agresi secara dominan dimotivasi oleh pengalaman frustrasi. Dengan kata lain frekuensi tingkah aku kekerasan berbanding lurus dengan besarnya frustrasi yang dirasakan,  dan itu berhubun‑gan erat dengan  intensitas  dorongan yang memotivasi respons frustrasi tersebut yang pada akhirnya menghilangkan kesadaran  dan kontrol rasional seseorang. 

Penutup

Mengakhiri tulisan ini, patut disadari bahwa kekerasan massif Orde Baru, baik yang nyata-nyata bersifat fisik seperti kasus Aceh, kasus Lampung, Timor Timur, Tanjung Priuk, dan lain-lain maupun kekerasan non fisik berupa pemaksaan-pemaksaan, pemerasan, korupsi, ketidakadilan perlakuan oleh birokrasi pada semua tingkat selama kekuasaan Orde Baru tidak bisa tidak merupa‑kan benih-benih kekerasan yang sudah ditanam lama, sehingga ketika arus reformasi berhasil mengakhiri Orde yang banyak mene‑bar kekerasan itu, rakyat bangkit

menuai kekerasan menjadi sema‑cam momentum "balas dendam", meski dibalik itu mereka menuntut sebuah Orde yang adil dan beradab. 

Oleh sebab itu, kita perlu mengambil pelajaran agar kiranya problem-problem substantif yang menjadi pemicu pelbagai kekerasan massal, didekati dengan pendekatan-pendekatan substantif, denga tentu saja tanpa melupakan pendekatan-pendekatan prosedural (hukum). Dalam kontek pendekatan substantif itu, maka yang paling mendasar harus dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini adalah meletakkan landasan pemerintahan yang demokratis di atas hukum yang adil, transparan dan pasti sehingga di masa depan tidak ada lagi diskriminasi politik, sosial dan ekonomi serta pengecualian-pengecualian atau diskresi-diskresi. Apakah pemerinahan Gus Dur sudah menunjukkan proses ke arah itu? Mari kita tunggu, meski kasus Bulog dan dugaan konspirasi politik pemerintah dalam kasus Syahril Sabirin sangat mencemaskan masa depan republik ini. (Suparman Marzuki)

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.