CATATAN PINGGIR
11 Januari 2006
Kapitalisme, Keserakahan dan Kejahatan
 

Oleh: Suparman Marzuki

SISTEM ekonomi kapitalis yang dianut sejumlah negara terma­suk Indonesia lambat laun menunjukkan wajah paradoksal-nya. Satu sisi ia menyodorkan fakta tak terbantah keberhasilan sistem itu mendorong laju pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain ia juga mendorong pertumbuhan kriminalitas konvensional dan inkonvensional (whitw collar crime). Bahkan ekspansi global kapitalisme diikuti juga dengan meningkatnya kriminalitas dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak diantaranya mengikuti pola kriminalitas yang telah dikembangkan di pusat kapitalisme (Amerika Serikat). Apa yang kini melanda Cina dan beberapa negara bekas Eropa Timur membuktikan bahwa reformasi ekonomi di negara-negara tersebut yang secara diam-diam atau malu-malu meniru kapitalisme Barat telah secara nyata diikuti dengan tajamnya kenaikan kejahatan kekerasan dan kejahatan ekonomi. Apakah dosa kapitalisme sehingga ia melahirkan "anak kembar" pertumbuhan ekonomi dan kriminalitas? Jenis kriminalitas apa saja yang lahir dari rahim kapitalisme itu. Inilah yang coba diamati tulisan ini.

PRINSIP kerja kapitalisme yang mendorong secara optimal pencapaian maksimum akumulasi modal, produksi dan konsumsmi, serta berbagai dimensi kekuatan mekanisme pasar lainnya, telah menciptakan persaingan sedemikian rupa diantara individu-individu manusia. Individu maupun kelompok dipaksa sepenuhnya menempatkan diri sebagai homo economicus yang semata-mata digerakkan oleh rasionalitas instrumental pencapaian laba dan penghimpunan materi sebanyak-banyak dan sebesar-besarnya. Konsep homo economicus yang menjadi etos kerja individu dan menjadi pola hubungan sosial ekonomi, pada perkembangan­nya secara langsung atau tidak langsung telah memunculkan jiwa-jiwa serakah. Jiwa-jiwa serakah yang "dipelihara" oleh sistem kapitalisme itu pada akhirnya tanpa terkontrol merubah format hubungan individu (manusia) menjadi hubungan saling memeras, baik saling memeras dengan rasionalitas saling menguntungkan ataupun memeras dalam pengertian eksploitasi terhadap individu atau kelompok oleh individu atau kelompok lain.

Prinsip-prinsip hubungan macam itu merentangkan jalan bagi tumbuh kembangnya kriminalitas dalam pelbagai aspek dan hubungan sosial manusia. Sebagian ahli kriminologi dan sosiologi kritis sudah sejak lama mencermati adanya konsekuensi tak terelakkan lahirnya kriminalitas dalam sistem kapitalisme. Richard Quienney (1977) misalnya dengan tegas menyatakan bahwa kapitalisme justru memproduksi dan memelihara sumber-sumber berbagai jenis kejahatan demi kelangsungan hidup sistem itu sendiri.

Ada tiga jenis kejahatan yang dinilai fungsional bagi sistem kapitalisme. Pertama, the crime of acomodation; yaitu kejahatan yang timbul sebagai respon pelaku terhadap dorongan maksimum konsumsi atau sebagai usaha mempertahankan hidup dalam sistem di mana institusi-institusi perlindungan sosial kolektif telah diperlemah demi efisiensi pertumbuhan kapitalisme. Jenis kejahatan ini meliputi predatory-crimes, yaitu jenis-jenis kejahatan kekerasan konvensional seperti perampokan, pencu­rian berat, pencurian dengan kekerasan, penipuan dll. Jenis kejahatan ini dinilai memberikan kontribusi bagi kelangsungan sistem kapitalis, yakni memelihara daya beli atau kemampuan konsumsi kelompok kriminal, yang notabene adalah kelompok sosial yang tak memiliki modal produksi. Dengan merampok, mencuri atau menipu mereka dapat terus berada dalam lingkaran logika take and gave atau hukum jual beli dalam sistem kapitalisme itu. Jenis kejahatan yang kedua, the crimes of economic domina­tion, yaitu jenis-jenis kejahatan oleh para pelaku bisnis berupa penipuan pajak, kejahatan lingkungan, eksploitasi buruh, penyim­pangan kontrak karya, penipuan informasi penjualan produk, pena­naman citra produk dan lain sebagainya. Penanaman citra produk misalnya telah melahirkan akibat ganda. Satu sisi promosi produk yang dilakukan secara gencar telah sedemikian rupa mempengaruhi persepsi dan prilaku masyara­kat tertentu mengenai nilai belanja dan nilai sesuatu barang. Belanja bukan lagi untuk memenuhi nilai guna atau nilai pakai sesuatu barang, tetapi simbol, image atau citra.

Citra sekaligus simbol seorang businesmen, atau seorang profesionalis adalah materi. Prilaku ini terus dijaga oleh para kapitalis dengan terus menerus melakukan apa yang oleh kalangan post-meodernime disebut reproduksi simbol-simbol. Jenis produk ini disadari benar oleh para kapitalis tidak mengenal usia ekonomis, kecuali usia simbol itu sendiri sehingga pembuatan produk dan strategi promosi dia­ dirahkan pada penanaman image bahwa telah muncul simbol terbaru yang mengakhiri simbol sebelumnya. Begitu seterusnya produksi simbolik itu berjalin berkelindan dengan prilaku masyarakat.

Pada sisi lain, penanamancitra demikian itu melahirkan perburuan simbolik sehingga mengkondisikan tumbuhkembangnya kompetisi perburuan harta benda, yang pada akhirnya menjadi keserakahan. Keserakahan inilah yang mengkondisikan dan mencetus­kan pelbagai bentuk penyimpangan dalam bisnis.

Jenis kejahatan ketiga adalah the crimes of government, yaitu penyalahgunaan wewenang birokrasi, kolusi, korupsi termasuk pengabaian-pengabaian terhadap ketentuan hukum, hak asasi manusia dan tindakan-tindakan politik yang dikatagorikan ke dalam politi­cal coruption seperti kecurangan-kecurangan dalam pemilihan umum,
teladan palsu, pesta-pesta palsu, dan seterusnya.     

Hal yang mengherankan, adalah meskipun peta kausa kriminogen tampak jelas tapi proyek pencegahan dan penanggulangan selama ini cenderung diarahkan kepada the crimes of accomodation, bukan pada the crimes of economic domination dan the crimes of govern­ment. Akibatnya selain tidak menyentuh substansi masalahnya secara mendasar juga membuat image seolah the crime accomodation itulah realitas sosial kejahatan sesungguhya, juga menyebabkan respon masyarakat atas kejahatan itu amat tinggi sementara pada dua jenis kejahatan berikutnya sangat lemah, malah nyaris diang­
gap biasa.

Media massa yang diharap menjadi motor opini publik dan penyadaran masyarakat justru ikut terjebak mempublikasi dengan gencar--dan acap terkesan dramatisasi--jenis kejahatan pertama (the crimes of accomadtion); tanpa disadari menjauhkan kesadaran masyarakat pada dua kejahatan terakhir dan secara bersamaan mendekatkan kesadaran emosional masyarakat pada kejahatan perta­
ma. Tidak aneh kalau gejala "fear of crime" dan "main hakim sendiri" dalam kehidupan masyarakat kita cukup tinggi.

Kita tak perlu berpikir mengakhiri kapitalisme melahirkan "anak kembar itu karena amat muskil kita dapat membendung "air bah" kapitalisme itu dengan cara mengakhirinya. Apa yang dapat dilakukan adalah pertama, menegaskan kembali pentingnya etika bisnis, etika politik dan etika prilaku secara umum disosialisir
terus menerus supaya menjadi kesadaran beraktivitas. Kode etik merupakan jembatan antara norma moral suatu masyarakat secara umum dengan penerapannya dalam lingkungan tertentu. Maka itu, penegakan hukum perlu dilakukan bersamaan dengan pembinaan norma moral dalam masyarakat.    

Usaha-usaha demikian itu sudah barang tentu menuntut peran aktif kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat, seperti pergu­ruan tinggi, berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, media massa, dan kekuatan-kekuatan spontan masyarakat lainnya sehingga menjadi daya dukung yang amat strategis mengkon­disikan terciptanya budaya anti penyimpangan dan anti kesewenang-wenangan.

Pers sekarang ini dapat benar-benar memberi harapan cerah di hari depan sebagai instrumen kontrol paling efektif. Sekarang ini saja pers telah memerankan fungsi itu. Kita simak bagaimana gencarnya pers kita memberitakan merajalelanya the crimes of
economic domination dan the crimes of government beserta akibat-akibatnya selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru telah sedemikian rupa membentuk opini dan reaksi masyarakat. Timbal balik pemberi­taan pers dan reaksi masyarakat itu tidak dapat dipungkuri telah memaksa pemerintah untuk mulai mengikuti kemauan rakyat, dan itu
jelas pertanda cerah bagi kehidupan Indonesia di masa depan. Dan Inilah barangkali langkah menuju clean business dan clean govern­ment.

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.