CATATAN PINGGIR
08 Desember 2005
Gejala Ketakutan Pada Kekerasan
 

Oleh: Suparman Marzuki

PEMBUNUHAN, perampokan, tawur massal, penjarahan, dan macam-macam bentuk kekerasan yang terus terjadi mulai menyita kerisauan kita. Pemberitaannya tidak hanya monopoli "koran kuning",  tetapi juga oleh "koran elite" bangsa kita. Barangkali orang masih  akan memperdebatkan tentang apakah kekerasan di Indonesia  benar-benar semakin meluas, apakah bukannya merupakan hasil pemberitaan media massa  yang  makin intensif? Perdebatan metodologis  seperti itu bolehlah  kita  kesampingkan, oleh karena  yang  tampak  sekarang adalah menguatnya perasaan takut kepada kekerasan (fear of  violence)

Ungkapan ketakutan dimaksud mulai tampak lebih menonjol satu semester (6 bulan) belakangan ini, seperti dapat kita dengar dari media  elektronik dan kita baca dari pelbagai media massa cetak. Macam-macam  langkah  telah dan akan terus disiapkan masyarakat guna menghadapi berbagai kemungkinan kekerasan. Semua itu  selain cermin rasa takut juga pertanda menurunnya kepercayaan  masyarakt kepada aparat penegak hukum.

Ketakutan Pada Kekerasan

Ketakutan  masyarakat pada kekerasan  merupakan  reaksi emosional yang wajar, yang biasanya ditandai oleh perasaan teran­cam  bahaya.  Ketakutan pada kekerasan  dapat  berupa ketakutan aktual dan ketakutan antisipatif. Ketakutan aktual adalah ketaku­ tan yang  timbul  ketika ancaman  kekerasan  memang  nyata-nyata dirasakan  mengancam.  Hal  ini bisa  terjadi  misalnya  terhadap seseorang atau masyarakat yang tinggal di lingkungan yang tingkat kejahatannya tinggi atau pernah menjadi korban kekerasan. Semen­tara  ketakutan antisipatif adalah ketakutan yang  timbul karena bayangan atau perasaan akan menjadi korban kekerasan.

Kedua  jenis ketakutan itu pada dasarnya berhubungan secara timbal  balik. Ketakutan aktual potensial  menimbulkan ketakutan antisipatif dan sebaliknya ketakutan antisipatif dapat menimbul­kan  ketakutan aktual. Pengaruh timbal balik ini bisa disebabkan oleh lima hal, yaitu: (a) karaktrestik sosial dan ekonomi (usia, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, lokasi geografis, tinggi  rendahnya penghayatan  keagamaan  dan sebagainya.  Pada masyarakat yang status sosial ekonomi, pendidikan dan penghayatan agamanya rendah, ada kecenderungan memiliki reaksi emosional yang tinggi dibandingkan rasionya; (b) informasi  tentang kekerasan (jumlah  dan  sifat informasi,  pengalaman  langsung,  komunikasi interpersonal secara langsung atau tidak langsung;  (c)  faktor-faktor  antara (sikap dan kepentingan yang mempengaruhi  persepsi selektif  atas informasi yang tersedia);  (d)  gambaran  tentang kekerasan (luas kekerasan di lingkungannya, sifat dan  seriusitas kekerasan, akibat fisik dan psikis, dll), dan (e) penilaian  atas risiko (pandangan bahwa seseorang atau kelompok masyarakat  ter­tentu akan menjadi target potensial kekerasan, akibat-akibat yang timbul, dan seterusnya).

Respon  dari  rangkaian ketakutan itu  dapat  bermacam-macam antara lain (a) perilaku menghindar dengan tindakan mengu­rangi risiko, misalnya pindah tempat tinggal atau menjauhi situasi-situasi yang menakutkan; (b) perilaku komunikasi dalam bentuk membagi informasi dan pengalaman serta emosi, menyangkut kemung­kinan  tindakan terhadap pelaku kekerasan itu, dan  (c)  perilaku agresif partisipatif dalam bentuk bekerjasama melakukan persiapan ntuk aksi pembalasan.

Kondisi  politik  dan ekonomi kita  yang  belum  menunjukkan tanda-tanda membaik bahkan  makin sulit  ini  merupakan  pemicu meluasnya  gejala ketakutan pada kekerasan ini karena  ia  secara mudah  bisa dikaitkan langsung oleh masyarakat terhadap  potensi kekerasan,  disamping  tentu saja krisis  kepercayaan masyarakat kepada aparat.

Khusus terhadap alasan kedua (krisis kepercayaan pada aparat boleh  jadi dilatarbelakangi oleh pengalaman selama  ini, dimana aparat  (polisi)  kita  secara umum tidak  dipercaya, berkaitan dengan kenerja, mentalitas dan lain-lain. Situasi ini sebenarnya tidak  sepenuhnya kesalahan polisi secara pribadi, tetapi  dalam konsep kerja polisi yang dituntut bergerak dalam kerangka on  the job  trouble dan within the job trouble tidaklah semudah  memba­yangkannya. Di satu sisi polisi dihadapkan pada masalah bagaimana harus  patuh  pada perintah atasan yang menuntut  kerja  efektif, efisien dengan target-target dan prioritas-prioritas. Keberhasi­lan  atau kegagalan mengemban perintah atasan berkaitan  langsung dengan kondite dan karir.

Sementara di sisi lain dalam konteks within the job  trouble yang  menuntut kecakapan  kerja, ketelitian  dan  sikap  adaptif terhadap dan di dalam masyarakat membuat Polisi terkesan lamban, tidak efektif dan efisien dihadapan atasan, bahkan dalam pandan­gan masyarakat sendiri, karena tidak jarang untuk jenis kejahatan yang meresahkan, masyarakat justru menuntut Polisi secepat  mungkin menangkap dan memenjarakan pelaku.

Tuntutan  efektifitas dan efisiensi kerja di satu  sisi  dan keharusan bekerja dalam kerangka aturan, prosedur merupakan fakor situasional  dalam  internal polisi yang membuat  kinerja polisi terkesan  tak terkoordinasi dan terkontrol dengan baik. Kecende­rungan  polisi mengejar efektifitas, efisiensi, prioritas  terse­lenggaranya stabilitas demi karir dengan mengabaikan hukum mem­buat citra Polisi sebagai pelanggar HAM dan hukum menguat; semen­tara konsisten dengan hukum beresiko lamban dan berlarut.

Munculnya Respon Agresif

Masalahnya  bagaimana dan apa yang terjadi,  apabila  aparat resmi, karena berbagai faktor, menjadi kurang mampu untuk menang­gulangi  kejahatan; sementara kejahatan terus mengancam.  Apakah masyarakat tetap akan tunduk dan patuh pada doktrin-doktrin hukum modern,  seperti  "tidak main hakim sendiri", "asas  praduga  tak bersalah",  dan sebagainya? Apakah sistem kontrol  sosial buatan akan mampu menundukkan sistem yang alami?

Dalam  sejarah,  kontrol terhadap  kejahatan  tidak  dimulai dengan menciptakan sistem formal, seperti sistem peradilan pidana modern  yang  umum dipakai didunia. Sebaliknya, ia  dimulai  dari kontrol  tradisional  yang  lebih bersifat  alami. Kontrol  yang demikian  itu  disebut sebagai  vigilantism.  Kontrol  sepenuhnya berada di tangan masyarakat.

Sistem  kontrol  yang demikian  itu  mendominasi  masyarakat Amerika, yang pada masa petualngannya dua ratus tahun lalu  dike­nal sebagai "the American frontier", yaitu pada waktu baru  mulai menyusun kehidupan di benua baru Amerika. Institusi polisi  waktu itu belum ada dan masyarakat harus mengorganisasi sendiri  kekua­tannya   untuk   menghadapi   kejahatan   dan    ketidak-tertiban (disorder).

Kelompok  siaga atau viqilantes itu  disusun  dengan cukup  baik  dan disiapkan untuk menghadapi  kejahatan  tertentu, misalnya  untuk  memerangi gelombang perampasan  dan pencurian. Kelompok yang dipimpin oleh anggota masyarakat yang terhormat itu mencari  mereka yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan, menye­lenggarakan pengadilan dan menterapkan pemidanaan terhadap  mere­ka. Apabila tujuan untuk menangani kejahatan dan ketidak-tertiban sudah  tercapai, maka kelompok itu biasanya  dibubarkan.  Tetapi terkadang kelompok tersebut juga tetap berdiri dan dengan demiki­an  sudah mirip dengan badan yang menjalankan fungsi  kepolisian secara  tetap.  Kelompok siaga di Amerika  memiliki  karaktrestik kerjanya  sendiri, yaitu dengan cara melanggar hukum, main  hakim sendiri dan dengan mengambil alih penegakan hukum yang semestinya dilakukan oleh pemerintah.

Kendatipun kelompok siaga tersebut banyak memberikan sumban­gan  terhadap keamanan dan stabilitas  masyarakat, tetapi kita sebaiknya  juga  mendengar pendapat lain  yang  mengatakan bahwa secara halus kultur kelompok siaga tersebut menggerogoti penghor­matan kita terhadap hukum dengan sewaktu-waktu memberikan kebeba­san  untuk memilih apakah kita akan tetap berpegangan pada hukum atau  tidak. Di Indonesia, jejak-jeak kelompok siaga  juga  dapat ditemukan, seperti pada kelompok pemuda Bandung ahli karate  dan pemuda Kuta di Bali. Mereka juga telah berperan sebagai  kelompok siaga yang ingin membersihkan masyarakat.

Dalam  kaitan itu, sekarang mulai terasa  gelagat  munculnya respon agresif kolektif masyarakat kepada pelaku kejahatan. Dalam beberapa  kasus kejahatan, masyarakat tanpa rasa takut melakukan "pengadilan" beramai-ramai, bahkan pelaku yang ditahan polisi-pun diminta  untuk diserahkan kepada "pengadilan" massal itu,  dengan mengancam  akan  menghancurkan kantor polisi  jika  pelaku tidak diserahkan. Ingat kasus "Ninja" Bayuwangi, kasus pencurian Ternak di Jawa Tengah, dan lain-lain.

Perundang-undangan kita boleh dikatakan setia kepada doktrin legalisme liberal yang tidak memberikan tempat sedikitpun kepada kekuatan  masyarakat  untuk melindungi dirinya.  Oleh sebab  itu dalam konteks konsep dan struktur HAM yang dominan serta tuntutan tegaknya  negara  hukum (rule of law),  maka kehadiran kelompok masyarakat yang menjelma menjadi "pengadilan" jalanan ini merupa­kan suatu anomali.

Oleh  sebab  itulah,  pikiran-pikiran  jalan  pintas  dengan argumentasi  yang kedengarannya masuk akal, harus ditakar dengan resiko  atau kerugian-kerugian yang akan timbul. Akan lebih  baik Kepolisian kita melakukan reformasi mendasar di tubuhnya  sendiri sehingga “perceraiannya” dengan TNI  melahirkan sikap, pandangan (perspektif), dan pola kerja baru yang lebih  responship  dengan jiwa negara demokrasi dan HAM. Sangat ganjil rasanya jika UU yang ada sudah menunjukkan semangat demok­rasi  sementara  aparatur penegaknya masih pola lama;  defensif, represif dan militeristik.***

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.