CATATAN PINGGIR
16 November 2005
Kekerasan-Kekerasan Pada Perempuan: Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Proteksi Hukum
 
BEBERAPA tahun terakhir ini perbincangan tentang kekerasan terhadap perempuan menjadi begitu menonjol dan mulai menguat menjadi suatu gerakan (social movement), meskipun masih di tingkat permulaan karena materi dari gerakan sosial anti kekerasan terhadap perempuan itu masih lebih banyak di tingkat argumentasi, dan bahkan belum terfokus konteks per konteks. Kta pahami bersama bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dilihat dalam kerangka kekerasan FISIK semata-mata. Perkembangan masyarakat dan kasus menunjukkan bahwa kekerasan itu bisa muncul dalam bahasa (komunikasi), dalam hubungan sosial ekonomi, politik, dan hukum. Pendek kata dimensi-dimensi kekerasan terhadap perempuan memerlukan kajian yang cermat dan intensif. Karena dari sanalah kerangka gerakan sosial itu bisa dipetakan dan dirumuskan. Makalah singkat ini akan coba memfokuskan pada kajian hukum untuk melihat seberapa jauh hukum memiliki daya cegah dan daya tangkal; jangan-jangan di tubuh hukum itu sendiri bersemi potensi-potensi kekerasan yang ketika ia campur tangan di dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan justeru enjadikan perempuan mengalami viktimisasi struktural Tetapi sebelum itu, makalah ini akan sedikit membahas thema pokok pertemuan ini adalah kekerasan terhadap perempuan. Kita semua barangkali bisa merasakan bahwa kekerasan terhadap perempuan belum menjadi isu sentral masyarakat untuk dicegah dan ditanggulangi. Ada beberapa sebab. Pertama, persoalan hak asasi manusia masih dianggap hanya sebagai persoalan publik sehingga kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di sektor domestik tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, persepsi masyarakat--tidak terkecuali asyarakat perempuan sendiri--tentang kekerasan terhadap perempuan masih terbatas pada kekerasan fisik (perkosaan).Ketiga, kekerasan terhadap perempuan masih dilihat sebagai masalah antar individu, dan belum dipandang sebagai problem sosial yang berkaitan dengansegala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian hak-hak perempuan sebagai makhluk Tuhan. keempat, ada gejala sinisme yang berbahaya pada sebagian masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dilihat sebagai sebab yang dimunculkan oleh perempuan itu sendiri. Implikasi cara pandang yang mengabaikan atau mengkesampingkan pemahaman bahwa menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi martabat perempuan sebagai kewajiban sesama manusia sebagai mahkluk Tuhan ini bisa dicermati melalui reaksi publik tas kasus-kasus kekerasan seksual. Dengan enteng kita tidak jarang mendengar komentar; "salahnya sendiri, berpakaian seksi-seksi dan merangsang", dan kelima kehidupan yang makin terkapitalisasi ini telah menjadikan perempuan sebagai faktor yang sangat berharga bagi pemasaran produk barang-barang sehingga eksploitasi atas tubuh, suara dan penampilan mereka menjadi sedemikian rupa. Termasuk dalam rangka membangun asumsi-asumsi seksual lawan jenis atau untuk memban Seperti misalnya bedah plastik, diet patalogis atau praktik memasukkan silikon pada payudara yang dapat mengakibatkan kanker atau memasukkan susuk ke bagian-bagian tertentu tubuh perempuan. yang sebenarnya juga dalam kerangka asumsi-asumsi seksual pria. Ketimpangan pemahaman dan reaksi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, hampir di setiap negara hal semacam itu terjadi, dan itu dicermati oleh PBB sehingga dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1992, Komisi Status Wanita PBB mengeluarkan deklarasi, yang dalam pasal 1 deklarasi itu menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap perbua tan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap wanita baik fisik, seksual atau psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan kepada perampasan kemerdekaan secara semena-mena, baik dalam kehidupan sektor publik maupun privat. Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa defenisi tersebut hendaknya dipahami untuk meliputi, tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, termasuk penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanita, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin (dowry related violence), perkosaan dalam perkawinan, penyunatan wanita yang mengganggu kesehatan (female genitial mutilation) dan praktik-praktik tradisional lain yang merugikan wanita secara seksual. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini tentang penghargaan terhadap keperawanan diidentifikasikan sebagai pendorong perkawinan usia muda. Di beberapa negara Afrika penyunatan yang dilakukan dengan mengangkat sebagian klitoris dilakukan dengan motivasi menghindarkan penyelewengan wanita. serta intimidasi di lingkungan kerja, dalam lemgaga pendidikan, perdagangan wanita, pemaksaan untuk melacur, dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa. Bagaimana perlindungan hukum kita. Adakah terdapat pembaharuan-pembaharuan rumusan substantif hukum ke arah perlindungan yang lebih tegas terhadap perempuan, termasuk di dalam proses penegakan hukum (law enforcement)? Semenjak kemunculan hukum modern, pengaturan berbagai aspek sosial kehidupan dan tindakan manusia di dalam hukum menjadi terkodifikasi (dibukukan) dan terunifikasi (disatukan) ke dalam bagian-bagian tertentu. Ada hukum pidana, perdata, Tata Usaha Negara, dan seterusnya. Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan hukum yang variatif itu juga harus melalui prosedur birokrasi penegakan hukum tertentu yang sudah ditetapkan. Dan semenjak itu pula segala hukum kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat secara resmi relatif berakhir. Semenjak itu pula prinsip hukum sebagai community social control (CSC), dimana penafsiran dan penerapan hukum menjadi monopoli masyarakat bersangkutan berubah menjadi government social control(GSC); dimana negara memonopoli penyusunan, penafsiran dan penerapan hukum itu. Perubahan prinisp hukum dari CSC ke GSC merubah pula orientasi atau tujuan diadakan dan diterapkannya suatu aturan hukum. Jika pada CSC, tujuan penegakan hukum adalah menjaga atau memulihkan keseimbangan sosial atau martabat sosial, maka pada GSC berorientasi pada keadilan individual.Kembali kepada tujuan hukum sebagai CSC, makna dan kedudukan orang bukanlah person atau individu yang punya rech-person, tetapi bagian dari komunitas. Karenanya kejahatan kekerasan terhadap orang adalah kejahatan kekerasan terhadap komunitas. Dengan cara pandang itu pula, sebagian hukum-hukum kebiasaan masyarakat kita menempatkan perempuan sebagai ukuran bermartabat tidaknya suatu kerabat dan masyarakat itu. Karena itu kasus perkosaan, kehamilan di luar nikah atau melarikan wanita untuk dinikahi akan selalu berakibat fatal seperti siri (di Sulawesi) atau Carok (di Madura). Di daerah-daerah tertentu di Sumatera seperti di Lampung dan Bengkulu; laki-laki yang menganiaya perempuan akan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Laki-laki itu akan dinilai rendah dan tidak bermartabat. Pendek kata, meskipun bagi kalangan penganut ideologi feminisme, tatanan adat dituduh merupakan sebab penting terjadinya marginalisasi dan pengabaian hak-hak kaum perempuan, tetapi di tingkat hukum-nya, terdapat perlakuan yang berbeda. Oleh sebab itu kalau dipertanyakan bagaimana perlakuan hukum modern dalam mencegah dan menangulangi kekerasan terhadap perempuan, tidak bisa tidak harus dilihat bagaimana bunyi dan kerangka berpikir di dalam rumusan-rumusan pasal dalam hukum itu, bagaimana penerapannya oleh negara dan bagaimana sikap atau reaksi sosial masyarakat.Secara umum rumusan hukum materiil tentang larangan, ancaman dan sanksi terhadap perbuatan yang bersifat menghina, menyerang, menyakiti, menganiaya, membunuh, memperkosa dan sebagainya sudah relatif tercakup di dalam KUHP kita. Persoalan yang sering dirasakan tidak adil dan diskriminiatif adalah menyangkut pasal-pasal yang mengatur kekerasan seksual serta proses penegakan hukum atas pasal dimaksud. Untuk jenis kekerasan perkosaan rumusan dan penegakan pasal 285 KUHP Pasal ini berbunyi, "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mamaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun".memang menimbulkan masalah terus menerus. Kita tahu basik sosio-kultural dan landasan filosofis yang menjadi spirit rumusan pasal-pasal dalam KUHP, termasuk pasal 285 ini adalah Barat, yang individual dan rasional. Yang ditekankan dalam pasal ini adalah adanya pemaksaan atau perampasan hak (kekerasan). Ini artinya hubungan seksual yang dilakukan tanpa paksaan pada dasarnya diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan adalah memaksa llihat misalnya pasal 284 tentang Zina. Rumusan Pasal dan sanksi sama sekali tidak memperhitungkan kedudukan korban sebagai PEREMPUAN. Hukum yang individual dan rasional itu memperlakukan setiap manusia sama. Siapa saja yang dilanggar atau dirampas hak-haknya; apakah dia laki-laki atau wanita; dimata hukum (KUHP) diperlakukan sama, bahwa ia adalah KORBAN. Sebaliknya, siapa saja yang melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap orang lain adalah PELAKU. Hingga sekarang ini, hukum positif (hukum modern) khususnya yang dipengaruhi oleh Belanda (Eropa Kontinental) memang diperuntukkan untuk mengancamkan sanksi kepada pelaku. Hubungan hukum dengan korban terbatas menjadikan korban selaku saksi. Perhatian hukum pada korban terbatas kepada penderitaannya, dan tidak kepada sosoknya sebagai perempuan. Lebih dari itu, hukum modern dibangun dengan kerangka berpikir untuk melindungi kepentingan individu. Dan perlindungan terhadap kepentingan atau hak-hak individu itu diasumsikan sudah dilakukan jika pelaku pelanggaran atau kejahatan telah dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya. Proses penegakan hukum pada hukum modern dan rasional itu harus pula dengan dan melalui birokrasi penegakan hukum sebagai representasi negara, yang dalam pelaksanaannya tidak membedakan jenis kejahatan, pelaku kejahatan dan korban dari kejahatan itu. Birokrasi penegakan hukum itu bertugas untuk membuktikan ada tidaknya perkosaan melalui alat-alat atau syarat-syarat yang secara rasional dapat diidentifikasi, diindrawi dan dikuantifikasi. Prosedur birokrasi berperkara bagi korban kekerasan seksual (perkosaan, pelecahan seksual) jelas dirasakan "berat", memperlama penyelesaian kasus, dan itu sama dengan memperpanjang penderitaan korban. Betapa tidak, sebab dalam proses itu Polisi harus menanyai korban, keluarganya, saksi-saksi, dan bukti-bukti lainnya berkali-kali untuk mengumpulkan data atau fakta, yang memungkinkan Polisi meneruskan kasus itu ke Pengadilan ahkan dalam sistem pelatihan kepolisian (standar dunia) sudah digariskan bahwa laporan atau pengaduan tentang perkosaan perlu dihadapi dengan kecurigaan karena ada asumsi bahwa ada wanita yang baik-baik, ada yang memang senang melakukannya dan ada lagi yang dianggap "wanita yang memang mendorong dilakukannya perkosaan". Yang terakhir ini oleh dewan juri dalam suatu kasus perkosaan tahun 1989 di Florida AS, dijadikan sebagai alasan untuk menolak tuduhan perkosaan terhadap seorang wanita. Bahkan sebelum tahun 1960-an kecurigaan perkosaan karena provokasi wanita sempat membuat pengadilan memfokuskan penyelidikan kepada si wanita, daripada kepada pelaku. Malahan di negara bagian New York, diperlukan suatu pembuktian tersendiri yang independen terhadap wanita korban, sebelum diucapkan keputusan. Setelah tahun 1960-an dilakukan revisi yang menuntut wanita harus dapat menunjukkan bahwa dia memberi perlawanan yang sungguh-sungguh. Mengucapkan TIDAK saja dianggap tidak cukup. Hal serupa terjadi di Kanada. Korban perkosaan hanya dianggap "ada" bila mereka sesuai dengan strereotipe seorang perempuan terhormat. Dalam persepsi hukum, perempuan yang tidak masuk streotipe semacam itu membahayakan dirinya sendiri dan melepaskan haknya atas perlindungan atau pemulihan.. Sampai dimuka sidang, "drama" jilid ketiga segera dimulai; jaksa, hakim atau pengacara akan berlomba-lomba bertanya kepada saksi korban, bahkan mengkonfrontirnya dengan pelaku. Kalau kemudian kasus itu sampai ke pengadilan, hakim seringkali tidak bisa menjatuhkan pidana maksimal 12 tahun karena pembukitannya seringkali sulit Dr. Abdul Mun'in Idries, ahli kedokteran Forensik pernah menyatakan bahwa Visum yang identik sebagai pengganti barang bukti membutuhkan kecepatan untuk membuatnya. Untuk menentukan ada tidaknya sperma dalam tubuh korban, paling lambat harus dilakukan 2 hari setelah peristiwa. Bahkan untuk mengetahui apakah sperma masih bergerak atau tidak, diperlukan waktu yang cepat, yaitu 4-5 jam setelah kejadian. Padahal perkosaan seringkali terlambat atau bahkan tidak dilaporkan. Itu sebabnya pengadilan bagi korban perkosaan hanya akan melanjutkan kekerasan karena korban akan mengalami "victimisasi struktural". Usaha-usaha pencegahan dan penanggulan gannya dari sisi hukum tidak cukup sekedar reaktif, mendesak aparat hukum menghukum pelaku setinggi-tingginya sebagaimana reaksi-reaksi yang muncul. Saat ini diperlukan "social movement" dari lembaga-lembaga sosial, organisasi-organisasi profesi, keagamaan dan lain-lain yang di satu pihak mendesak pemerintah memperbaharui hukum yang lebih adil dan beradab sesuai falsafah Pancasila, sehingga pengaturan semua aspek kekerasan terhadap perempuan, terutama penyimpangan seksual tak lagi bersifat ambivalen, dan di pihak lain mendorong dan menumbuhkembangkan kepedulian sosial masyarakat kepada korban. Adalah Susan Sweeteser dan Sue Kremelberg, dua warga negara bagian Vermont AS yang pernah menjadi korban perkosaan tahun 1980-an berjuang megubah keadaan hukum negaranya yang mereka nilai lembek dan tidak adil pada korban. Kebetulan waktu itu parlemen Vermont memang sedang memperdebatkan rancangan UU yang salah satu isinya tentang kejahatan seksual. Jika rancangan ini kelak diundangkan, para pelaku kejahatan seks bisa dihukum seumur hidup. Ketentuan ini juga memungkinkan hakim menidakacuhkan uang jaminan kalau itu dianggapnya memang tak patut dipertimbangkan. setelah perdebatan itu, Susan di undang ke parlemen untuk memberikan pendapat. Ia "selamat", para pembuat UU begitu terkesan dan berpihak kepadanya. Hasilnya, bulan Mei 1990 RUU disahkan menjadi UU. Lewat undang-undang baru itu, diharapkan mereka yang punya niat memperkosa, berhitung seribu kali sebelum berbuat. Hakim tak bisa lagi menggantungkan kasus berlama-lama. Andil Susan menggolkan UU ini diakui jaksa agung setempat, sangat besar. Susan Sweeter terus bergerak. Ia mendirikan sebuah organisasi sosial yang khusus menangani para korban keriminal, menawarkan informasi tentang hak-hak yang dimiliki seseorang serta prosedur hukum yang mungkin ditempuh. Sementara rekannya, Sue Kremelberg memutuskan perhatian pada persoalan pribadi dari korban. Ia sering menemani korban diperiksa di rumah sakit atau mendengar keluhan-keluhannya. Aktivitas nyata dua wanita ini mendapat pujian dari masyarakat setempat karena aksi merekalah, parlemen menjadi bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan koPerkembangn kekerasan terhadap perempuan di masa depan yang patut diantisipasi oleh hukum sekaligus oleh organisasi-organisasi gerakan sosial adalah menonjolnya kekerasan in-konvensional disamping masih terus terjadinya kekerasan-kekerasan konvensional. Kekerasan-kekerasan in-konvensional yang saya maksud adalah kekerasan yang dilakukan oleh dan di dalam bingkai korporasi, seperti mengeksploitasi tenaga kerja wanita, upah buruh wanita yang lebih rendah dari pria, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang dilakukan dengan dan melalui teknologi. Kekerasan oleh dan melalui bingkai korporasi ini merupakan tantangan paling berat bagi hukum mengingat modus operandinya mengesankan rasional dan legal sehingga akan sulit membuktikannya Untuk kejahatan korporasi (corporate crime) saja KUHP kita hingga sekarang tidak menjangkau karena yang dapat diancam pidana dalam KUHP kita adalah person, dan bukan badan hukum. Lebih-lebih jika pihak perempuan merasa bukan sebagai korban akan semakin sulit karena sudah pasti ia tidak akan bisa diajak kerjasama. Dalam konteks itu, barangkali penting dikemukakan suatu gejala baru di India. Di negara itu ada kecenderungan meningginya aborsi atas jenin kelamin wanita terutama setelah diperkenalkannya teknologi ultra-sonografi. Dalam laporan UNICEF, kebijakan diskriminasi seksual yang sangat sistematis terhadap kaum wanita itu, maka sekitar 50 juta wanita hilang dari populasi di India. Disinilah kita melihat bahwa perjuangan untuk membuat hukum peka jender sangatlah perlu, tetapi peraturan yang baik masih belum tentu menjamin pelaksanaan yang adil bagi wanita. Oleh sebab itu kepedulian dari organisasi-organisasi perempuan terhadap pembaharuan hukum-hukum materiil dan hukum-hukum formal masuk dalam proses penegakan hukumnya harus terus dikembangkan. Memperjuangkan posisi hukum perempuan tidak sama dengan perjuangan kaum perempuan melawan laki-laki. Karena persoalan kekerasan pada perempuan bukan datang dari laki-laki an sich, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat. Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi perempuan, yaitu suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antar sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih baik dan lebih adil. Maka, perjuangan pembentukan atau pembaharuan hukum tidak saja mendesakkan perspektif jender dalam rumusan substansi hukum, perjuangan sosialisasi budaya hukum agar setiap orang menghormati jalan hidup di atas hukum. Mengakhiri makalah ini perlu dikemukakan bBeberapa agenda pembentukan dan perubahan hukum yang perlu diantisipasi oleh organisasi wanita adalah: (1) Pembaharuan KUHP, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan kesusilaan; (2) Pembentukan aturan hukum Pembantu Rumah Tangga (PRT); (3) Pembaharuan KUHAP, dan (4) Mengkaji muatan pasal-pasal rencana menjadikan KOMNAS HAM sebagai institusi yang memiliki kekuatan Yudisial, termasuk rencana pembentukan Pengadilan Pelanggaran HAM. (Oleh: Suparman Marzuki, S.H., M.Si)
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.